Hanura
Cegah Ujaran Kebencian Jangan Hanya Jelang Musim Pilkada Saja

Cegah Ujaran Kebencian Jangan Hanya Jelang Musim Pilkada Saja

BongkarRabu, 30 Agustus 2017 , 09:34:00

Dukungan terhadap pengusutan kasus pabrikasi jasa ujaran kebencian terus berdatangan. Usut tuntas. ..
Kapolres Way Kanan Sama Saja Seperti Ludahi Wajah Kapolri

Kapolres Way Kanan Sama Saja Seperti Ludahi Wajah Kapolri

BongkarSelasa, 29 Agustus 2017 , 08:26:00

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian didesak menindak tegas dan menjatuhi sanksi tegas kepada ana..
Kejahatan Seksual Terhadap Anak Tak Kunjung Menurun

Kejahatan Seksual Terhadap Anak Tak Kunjung Menurun

BongkarKamis, 24 Agustus 2017 , 08:15:00

Kejahatan seksual terhadap anak masih terus terjadi. Meski sudah ada sejumlah undang-undang dan per..
Lawan Kriminalisasi Pejuang Lingkungan

Lawan Kriminalisasi Pejuang Lingkungan

Rabu, 23 Agustus 2017 , 08:16:00

Koalisi Peduli Kendeng Lestari menyesalkan sikap PT Se­men Indonesia yang tidak tunduk pada hukum. Pada 20 Juni lalu, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) PT Semen Indonesia. Pengadilan kembali men.. Selengkapnya
ESDM Jangan Asal Kasih Izin Ekspor Mineral Mentah

ESDM Jangan Asal Kasih Izin Ekspor Mineral Mentah

Senin, 21 Agustus 2017 , 08:50:00

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diminta tidak memberikan rekomendasi ekspor mineral mentah ke perusahaan tambang nakal.Terutama kepada perusahaan tambang yang hanya bermodal pada komitmen dan proposal pembangunan fasilitas pemur­n.. Selengkapnya
TNI/Polri Tak Boleh 'Caplok' Jabatan Sipil Seenaknya

TNI/Polri Tak Boleh 'Caplok' Jabatan Sipil Seenaknya

Sabtu, 19 Agustus 2017 , 08:18:00

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) meminta pemer­intah menaati Peraturan Pemerintah (PP) No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditetapkan Apri lalu. Salah satu aturannya adalah tidak membolehkan alih status TNI/Polri k.. Selengkapnya
Duh..., Iklan Susu Kental Manis Menyesatkan, Bisa Bikin Obesitas
Promosi susu kental manis (skm) yang selama ini di­anggap sebagai produk makanan dan minuman yang baik untuk anak dan keluarga, sebenarnya tidak sesuai kenyataan. Terlalu banyak konsumsi susu kental manis berpotensi terserang obesitas.Hal ini kemba.. Selengkapnya
Celaka, Kalau DPR Memilih Calon Berkualitas Ecek-ecek

Celaka, Kalau DPR Memilih Calon Berkualitas Ecek-ecek

Selasa, 08 Agustus 2017 , 09:27:00

Panitia Seleksi (Pansel) Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) 2017-2022 mengumumkan 14 nama yang lolos seleksi tahap IV. Keempat belas nama ini akan dibawa ke DPR untuk mengikuti tahap uji kelayakan dan kepatutan. Selanjutnya, D.. Selengkapnya
Minim Prestasi, Kinerja Kejaksaan Perlu Dievaluasi

Minim Prestasi, Kinerja Kejaksaan Perlu Dievaluasi

Senin, 07 Agustus 2017 , 08:35:00

Kalangan aktivis menilai, Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Kepala Kejaksaan Neg­eri Pamekasan, Rudi Indra Prasetya, menunjukkan ada permasalahan sistemik di internal kejaksaan. Kondisi ini juga membuktikan reformasi kejaksaa.. Selengkapnya
Buruh JICT Dilarang Absen

Buruh JICT Dilarang Absen

Jum'at, 04 Agustus 2017 , 09:48:00

Area kerja PT Jakarta International Container Terminal (JICT), di Tanjung Priok, Jakarta Utara, sejak kemarin dini hari mulai dikosongkan. Sterilisasi, dilakukan menyusul aksi mogok kerja yang dilakukan Serikat Pekerja (SP) JICT, 3 hingga 10 Agustus.. Selengkapnya
Pekerja Transjakarta Ngadu Ke Komnas HAM

Pekerja Transjakarta Ngadu Ke Komnas HAM

Selasa, 01 Agustus 2017 , 10:03:00

Serikat Pekerja PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) mengadukan pemasungan hak-hak pekerja yang mereka alami ke Komnas HAM. Para pekerja mengeluhkan sikap perusahaan yang tidak kunjung mengangkat mereka sebagai pegawai tetap. Bahkan tuntutan para .. Selengkapnya
Penyadapan Harus Dengan Surat Perintah Pengadilan

Penyadapan Harus Dengan Surat Perintah Pengadilan

Jum'at, 28 Juli 2017 , 08:39:00

Pembahasan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Ter­orisme di DPR telah menyepakati bahwa penyadapan harus dengan izin pengadilan, dan menambahkan meka­nisme penyadapan dalam keadaan mendesak. Menyikapi hal ini, Institute for Criminal Justice Reform (I.. Selengkapnya
Tolak Raperda Reklamasi

Tolak Raperda Reklamasi

Kamis, 27 Juli 2017 , 08:35:00

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta mengecam kebijakan DPRD DKI Jakarta. Soalnya, para wakil rakyat ini menggelar rapat yang mem­bahas mengenai kelanjutan proses penyusunan Raperda ten­tang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (R.. Selengkapnya
Hati-hati, Pemerintah Bisa Bertindak Sewenang-wenang
Kalangan organisasi masyarakat sipil menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan memi­liki kecenderungan melegitimasi kesewenang-wenangan pemerintah. Alasannya, Perppu terse­bu.. Selengkapnya
5 Tahun Terakhir Kinerja Komnas HAM Kendor Nih

5 Tahun Terakhir Kinerja Komnas HAM Kendor Nih

Selasa, 18 Juli 2017 , 10:14:00

Koalisi Selamatkan Komnas HAM mengusulkan adanya penguatan payung hukum bagi Komnas HAM. Langkah ini agar lembaga negara tersebut bisa bekerja maksimal. Selama lima tahun terakhir kinerja Komnas HAM diang­gap mengalami kemunduran.Anggota koalisi ya.. Selengkapnya
Menteri Susi Diminta Ramah Kepada Nelayan

Menteri Susi Diminta Ramah Kepada Nelayan

Jum'at, 14 Juli 2017 , 10:12:00

Selain sosialisasi dan pola ko­munikasi yang baik yang harus dilakukan, pemerintah juga harusmewujudkan program-program pro nelayan di sisa masa pemerintahan Jokowi-JK ini.Koordinator Bidang Energi dan Sarana Prasarana Perikanan Dewan Pimpinan Pusa.. Selengkapnya
Ingat Ya, Jangan Pernah Tunduk Pada PT Freeport

Ingat Ya, Jangan Pernah Tunduk Pada PT Freeport

Kamis, 13 Juli 2017 , 10:53:00

Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak pemerintah mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dengan tunduk terhadap aturan UU no. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Hal ini disampaikan terkait proses.. Selengkapnya
1,5 Juta Buruh Migran Indonesia Terancam Diusir Dari Malaysia
Jaringan Buruh Migran (JBM) menyebutkan, saat ini di Malaysia ada 1,5 juta orang pekerja Indonesia yang tidak berdokumen terancam terkena razia. Ratusan di antara mereka sudah mulai ditangkap, sebagian bahkan lari ke hutan. Terbitnya aturan E-Kad di.. Selengkapnya
Wartawan Di-PHK Massal

Wartawan Di-PHK Massal

Kamis, 06 Juli 2017 , 11:00:00

Ketua Federasi Serikat Media Independen (FSPMI), Sasmito Madrim mengatakan, karena di-PHK, saat ini ada sekitar 300 orang jurnalis atau pekerja media hidupnya tidak jelas karena tidak memiliki peng­hasilan tetap untuk menghidupi keluarganya. "Adapu.. Selengkapnya
Buka Dokumen Kebun Sawit, Rakyat Miskin Butuh Lahan

Buka Dokumen Kebun Sawit, Rakyat Miskin Butuh Lahan

Selasa, 04 Juli 2017 , 10:07:00

Forest Watch Indonesia (FWI) pada Maret lalu menang dalam sengketa informasi dokumen Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan sawit. Namun, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) belum juga mau membuka dokumen tersebut. Pengka.. Selengkapnya