Hanura

Agenda Reformasi Banyak Yang Hanya Tinggal Mimpi

20 Tahun Berlalu

Bongkar  RABU, 16 MEI 2018 , 09:05:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Agenda Reformasi Banyak Yang Hanya Tinggal Mimpi

Foto/Net

RMOL. Setelah 20 tahun reformasi, sejumlah agenda pe­rubahan belum juga tercapai. Malah agenda-agenda tersebut seperti terlupakan. Meski mengusung banyak janji soal reformasi, pemerintah juga kesulitan untuk merealisasikannya.

Penelitisenior Imparsial, Bhatara Ibnu Reza, mengingatkan kembali enam tuntutan reformasi. Pertama, penegakan supremasi hukum. "Sayangnya di era reformasi malah muncul sejumlah peraturan yang berten­tangan dengan HAM dan amanat reformasi," katanya, di Jakarta.

Kedua, mengadili bekas Presiden Soeharto dan kronin­ya. Namun sampai Soeharto meninggal amanat reformasi itu tidak tercapai. Belum lagi masalah akuntabilitas yang dilakukan terhadap Soeharto dan kroninya. Bahkan, seka­rang malah keluarga dan kroni Soeharto bisa membentuk partai politik dan masuk kekuasaan.

Ketiga, pemberantasan KKN. Amanat reformasi ini sukses mendorong terbentuknya KPK. "Sayangnya semangat anti KKN tidak muncul di kalangan elit politik dan pejabat pemerintah, malah mereka yang sering ter­jerat kasus korupsi," sindirnya.

Keempat, amandemen UUD RI 1945. Bhatara menyebutkan, dalam amandemen itu keten­tuan tentang HAM dimasukkan dalam konstitusi. Belakangan, ketentuan HAM sebagaimana tertuang dalam amandemen itu tidak menjadi acuan pembaruan hukum nasional.

Pihaknya menilai masih ada peraturan yang bertentangan dengan HAM seperti pelaksan­aan hukuman mati dan UUMD3. Kelima, pencabutan dwi fungsi ABRI (TNI). Pada awal refor­masi, TNI terlihat melakukan reformasi internal, tapi mandek sejak 10 tahun terakhir. Keenam, pelaksanaan otonomi daerah. Bhatara menerangkan tujuan desentralisasi itu agar pemerintah daerah bisa mandiri dan menggali potensi daerahnya secara optimal untuk kemak­muran rakyat. "Tapi praktiknya sekarang otonomi daerah lebih dipandang sebagai perebutan kekuasaan, sehingga memicu maraknya korupsi di daerah," sebutnya.

Direktur Eksekutif Imparsial, Al Araf, mengingatkan pemerintah untuk segera menyelesai­kan berbagai kasus pelang­garan HAM berat masa lalu. Pemerintahan Jokowi-JK juga berjanji untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu secara berkeadilan. "Namun arahnya sampai sekarang belum terlihat," katanya.

Dia menekankan, reformasi merupakan perjuangan yang dilakukan kelompok rakyat yang menentang rezim Orde Baru. Bahkan banyak aktivis reformasi yang diculik dan hilang sampai sekarang. "Pemerintah punya tanggung jawab untuk mencari para aktivis yang hilang di tahun 1997-1998," ujarnya.

Pihaknya mengusulkan agar pemerintah memulai menyele­saikan satu per satu kasus pe­langgaran HAM masa lalu. "Bisa dari kasus yang relatif mudah prosesnya yakni penculikan ak­tivis/penghilangan paksa 1997-1998," kata Al Araf. Pansus Kasus Penghilangan Paksa yang dibentuk DPR telah menerbitkan beberapa rekomendasi kepada pemerintah.

Rekomendasi itu meminta pe­merintah membentuk pengadilan HAM ad hoc dan mencari 13 ak­tivis yang masih hilang. "Kalau Presiden Jokowi dan jajarannya punya komitmen untuk menyele­saikan kasus pelanggaran HAM masa lalu, maka kasus ini harus diselesaikan karena secara legal formal sudah tidak ada kendala lagi," pungkasnya. ***

Komentar Pembaca
Rupiah Terpuruk, Utang Bertumpuk!

Rupiah Terpuruk, Utang Bertumpuk!

, 24 MEI 2018 , 17:00:00

Komunitas Tionghoa Kapok Dukung Jokowi
Maradona Dampingi Maduro

Maradona Dampingi Maduro

, 18 MEI 2018 , 02:14:00

Buka Puasa Bersama Di Istiqlal

Buka Puasa Bersama Di Istiqlal

, 17 MEI 2018 , 19:22:00

Penghargaan

Penghargaan "Inspirator Bangsa"

, 17 MEI 2018 , 05:56:00