Hanura

Setelah Novanto Divonis, KPK Jangan Berhenti Ya

ICW Bicara Kasus E-KTP

Bongkar  JUM'AT, 27 APRIL 2018 , 11:24:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Setelah Novanto Divonis, KPK Jangan Berhenti Ya

Setya Novanto/Net

RMOL. Vonis 15 tahun penjara, denda sebesar Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan, dan pencabutan hak politik lima tahun yang dijatuhkan kepada bekas Ketua DPR Setya Novanto dirasa masih kurang. Alasannya, kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus korupsi e-KTP sangat besar, Rp 2,3 triliun.
Demikian disampaikan Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW), Tama S Langkun. Kata dia, sepatutnya Setya Novanto divonis pidana seumur hidup atas perbuatan­nya dalam perkara korupsi e-KTP.

"Pidana tambahan uang peng­ganti yang dijatuhkan juga tidak merepresentasikan nilai kerugian negara akibat korupsi e-KTP, yaitu sebesar Rp 2,3 triliun," katanya.

Jumlah pidana tambahan uang pengganti yang dijatuhkan terhadap Setya Novanto hanya 7,3 juta dolar AS dikurangi Rp 5 miliar yang sudah disetorkan ke negara. Atau sekitar 22,69 persen dari total keseluruhan kerugian negara korupsi e-KTP.

Selain itu, Setya Novanto layak dijatuhi vonis maksimal lantaran perilakunya yang tidak kooperatif sepanjang proses hu­kum. "Vonis ini dikhawatirkan tidak menjerakannya dan dapat menjadi preseden buruk bagi terdakwa korupsi lainnya," ujar Tama.

Berdasarkan jajak pendapat yang digelar ICW pada 23 April, publik menginginkan pidana maksimal berupa penjara seumur hidup terhadap Setya Novanto. "Ada 77 persen peserta jajak pendapat yang menyatakan, pidana penjara seumur hidup merupakan hukuman yang pan­tas. Sementara 56 persen peserta menyatakan ketidakpuasannya terhadap putusan tersebut," paparnya.

Menurut Tama, putusan melampaui tuntutan jaksa bukanlah hal baru. Dalam pemantauan ICW terhadap tren vonis kasus korupsi, pada semester I 2017 saja ada 15 terdakwa yang dipu­tus diatas tuntutan jaksa. Putusan hakim untuk tidak menghukum Setya Novanto dengan pidana maksimal seumur hidup, sangat disayangkan.

"Apalagi yang bersangkutan terang-terangan bersikap tidak kooperatif sepanjang proses hukum," katanya.

Namun demikian, ICW mengapresiasi putusan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik Setya Novanto.

"KPK harus menelurusi dan menindaklanjuti informasi terkait sejumlah nama yang kem­bali disebutkan karena diduga menerima sejumlah uang dalam 'pengaturan' proyek e-KTP," tandas Tama.

Sementara itu, KPK menganggap vonis 15 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Setya Novanto belum maksimal lan­taran tidak sesuai tuntutan jaksa, yakni 16 tahun. "Apresiasi ter­hadap putusan hakim karena tuntutan KPK tentang uang pengganti dan pencabutan hak politik dikabulkan, meskipun ancaman hukuman masih selisih satu tahun," ujar Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif.

Seperti diketahui, bekas Ketua DPR Setya Novanto divonis 15 tahun penjara oleh majelis ha­kim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Setya Novanto juga diwajibkan membayar denda Rp 500 juta subsider 3 bulan penjara. ***


Komentar Pembaca
Rocky Gerung - Pembangunan (Bag.5)

Rocky Gerung - Pembangunan (Bag.5)

, 17 MEI 2018 , 20:00:00

Rocky Gerung - Kelincahan Berfikir (Bag.4)
Prabowo Datangi Parlemen

Prabowo Datangi Parlemen

, 16 MEI 2018 , 17:38:00

Terima Alumni 212

Terima Alumni 212

, 16 MEI 2018 , 18:06:00

Maradona Dampingi Maduro

Maradona Dampingi Maduro

, 18 MEI 2018 , 02:14:00