Hanura

Program Kedaulatan Pangan Ternyata Banyak Hambatan

Bongkar  SENIN, 16 APRIL 2018 , 10:23:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Program Kedaulatan Pangan Ternyata Banyak Hambatan

Foto/Net

RMOL. Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia (SPI) menggelar pertemuan dengan pelapor khusus hak atas pangan dari PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) Hilal Ever di Jakarta, kemarin.

SPI mengeluhkan soal kedaula­tan pangan di Indonesia. Juga soal konflik lahan dan pelang­garan hak-hak petani yang masih kerap terjadi.

Ketua Umum SPI Henry Saragih menuturkan, dibanding negara-negara lain, Indonesia sudah memiliki dasar hukum yang baik tentang hak atas pangan, yakni UU no. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang isinya menjamin seluruh petani dan orang-orang tak bertanah untuk mendapatkan tanah.

"Atas desakan kita akan pentingnya pelaksanaan reforma agraria telah melahirkan TAP MPR 2001. Di dalamnya mencakup reforma agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Dalam perjuangannya, pada 2009 kita membuat undang-undang tentang tidak bolehnya konversi lahan pangan ke non pangan, serta UU no.19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang menjamin petani harus punya tanah, benih, dan alat produksi lainnya," katanya di Jakarta, kemarin.

Bahkan pemerintahan Jokowi-JK berjanji akan membagikan ta­nah seluas 9 juta hektare kepada petani kecil. Selain itu dalam program kedaulatan pangan, pemerintah menjanjikan 1.000 desa berdaulat benih, 1.000 desa benih organik, dan 1.000 desa kedaulatan pangan.

Kemudian masih ada program lainnya seperti tidak mengimpor pangan dari luar negeri, mem­beri lapangan pekerjaan kepada petani dan orang-orang tak ber­tanah di pedesaan. "Namun pemerintah tidak bisa dan belum menjalankan program-program yang sudah ditetapkan tersebut karena hambatan, baik inter­nasional dan nasional," sebut Henry.

Hambatan di tingkat interna­sional, antara lain negara-negara industri yang menekan Indonesia agar tidak menjalankan kedaulatan pangan. Bahkan larangan impor pangan te­lah menyebabkan Indonesia digugat oleh World Trade Organization (WTO). Selain itu, perusahaan-perusahaan perta­nian multinasional malah terus menguasai lahan dan melakukan monopoli.

Sementara hambatan di ting­kat nasional adalah tidak sink­ron dan tidak dijalankannya program yang diamanatkan oleh undang-undang, dan janji politik pemerintah. Belum lagi hambatan birokrasi ke­menterian yang mengurus pangan, pertanian, agraria, perdesaan dengan kementerian dan badan-badan lainnya dan antara pusat dengan daerah, serta dukungan politik yang juga masih lemah.

"Keadaan inilah yang me­nyebabkan masih tingginya kasus kelaparan dan kemiskinan di daerah-daerah, pengangguran, migrasi, kerusakan lingkungan, dan konflik agraria," ungkap Henry.

Pihaknya meminta pelapor khusus hak atas pangan PBB Hilal Ever untuk mendesak agar kebijakan-kebijakan internasional bisa melindungi masing-masing negara di dunia ini, seperti Indonesia untuk melaksanakan program-pro­gram yang bisa mewujudkan kedaulatan pangan dan reforma agraria sejati.

"Kami juga meminta Ibu Hilal untuk mendukung Deklarasi Internasional Hak Asasi Petani dan Orang-Orang yang Bekerja di Pedesaan. Seperti halnya yang sudah dilakukan oleh para pelapor khusus hak atas pan­gan sebelumnya. Karena den­gan adanya deklarasi ini, maka negara-negara harus mematuhi ketentuan yang melindungi petani-petani," tutupnya.

Sementara itu pelapor khusus hak atas pangan PBB Hilal Ever mengatakan, pemerintah punya peranan untuk menegakkan kedaulatan pangan dan me­menuhi hak atas pangan. "Tetapi saat yang sama kita juga ketahui bahwa pemerintah Indonesia menjalin kesepakatan dalam WTO," katanya.

Menurut Hilal, jika serius ingin melindungi kedaulatan pangan dan petani, pemerintah Indonesia tidak harus mengi­kuti perjanjian multilateral dan bilateral karena sifatnya yang berbentrokan satu sama lain.

Pihaknya mendorong agar SPI dan gerakan masyarakat sipil Indonesia lainnya terus mendesak dan mengingatkan pemerintah untuk merumuskan sebuah peraturan perundang-undangan yang mendukung dilaksanakannya kedaulatan pangan. ***

Komentar Pembaca
Aman Abdurrahman Divonis Hukuman Mati

Aman Abdurrahman Divonis Hukuman Mati

, 22 JUNI 2018 , 11:00:00

Rachmawati: Ada Deal Politik Di SP3 Kasus Sukma
Laporkan Penganiayaan Oleh Dewan PDIP

Laporkan Penganiayaan Oleh Dewan PDIP

, 21 JUNI 2018 , 14:53:00

Jenguk Abuya Saifuddin Amsir

Jenguk Abuya Saifuddin Amsir

, 20 JUNI 2018 , 18:51:00

Antre Di Tol Fungsional

Antre Di Tol Fungsional

, 19 JUNI 2018 , 06:58:00