Hanura

8,7 Juta Ton Beras Siap Penuhi Kebutuhan Lebaran 2018

Kementerian Pertanian  JUM'AT, 13 APRIL 2018 , 15:53:00 WIB | LAPORAN: ELITHA TARIGAN

RMOL. Agar harga gabah dan beras terkendali, Badan Ketahanan Pangan mengoptimalkan penyerapan gabah secara maksimal.

"Tapi kami berharap Bulog sebagai mitra kerja pemerintah juga turun ke lapangan segera," ujar Kepala BKP Kementerian Pertanian, Agung Hendriadi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (13/4).

Tak hanya itu, lanjutnya, pihaknya juga memetakan kawasan produksi padi di 34 provinsi pada periode Mei-Juni 2018.

Tercatat luasan panen pada Mei seluas 1,229,713 hektar dan Juni seluas 1,667,460 hektar yang mampu memproduksi  Gabah Kering Giling (GKG) sebanyak 6,65 juta ton atau setara  3,7 juta ton beras pada Mei dan 9 juta ton GKG atau setara 5 juta ton beras pada Juni 2018.

Apel Siaga Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)/Toko Tani Indonesia (TTI) di beberapa daerah juga dilakukan secara intens. Kemudian disusul dengan acaraGelar Pangan Murahatau Bazar di 100 titik

"Kami lakukan pemantauan ketersediaan, harga dan Pasokan beras, dan sosialisasi kondisi ketersediaan, distribusi dan harga beras," jelasnya.

Kata Agung, pemerintah melalui Kementerian Pertanian juga telah menggulirkan pola korporasi bagi petani dalam rangka memberikan kepastian pasar dan jaminan harga. Dengan menggunakan pola ini petani diajak untuk menjadi lebih modern melalui kelembagaan petani yang modern juga dalam hal ini koperasi tani.

Koperasi d isini menyediakan alsintan dan saprodi seperti: Alat Panen (Combine Harvester), Alat Pengering (Dryer/Vertical Dryer), Alat Penggilingan, Alat Pengemas (Packaging), Gudang, Lantai Jemur, Bangunan, Alat Transport, dan lain-lain yang disediakan oleh BUMN pangan baik pusat maupun daerah dari sisi hulu hingga hilir.

Berbagai langkah strategis dan upaya Pemerintah dalam menekan tingkat kenaikan harga beras tersebut kata Agung bertujuan untuk mewujudkan tata niaga beras yang berkeadilan.

"Yang pada akhirnya apa yang dicita-citakan dan sebagaimana mandat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dimana Pemerintah Pusat dan Daerah bertugas mengendalikan dan bertanggung jawab atas ketersediaan bahan pangan pokok dan strategis di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat terwujud sehingga keseimbangan harga di produsen dan konsumen dapat dirasakan," pungkasnya.[wid/***]




Komentar Pembaca
Jokowi Berupaya Mengunci Mitra Koalisi
Menteri Yang Nyaleg Harus Mundur!

Menteri Yang Nyaleg Harus Mundur!

, 20 JULI 2018 , 13:00:00

RR Terima Kiai Muda Jabodetabek

RR Terima Kiai Muda Jabodetabek

, 17 JULI 2018 , 20:39:00

Salam Komando Demokrat-PDIP

Salam Komando Demokrat-PDIP

, 14 JULI 2018 , 03:59:00

Kunjungan Khofifah-Emil

Kunjungan Khofifah-Emil

, 13 JULI 2018 , 01:26:00