Hanura

8,7 Juta Ton Beras Siap Penuhi Kebutuhan Lebaran 2018

Tani  JUM'AT, 13 APRIL 2018 , 15:53:00 WIB | LAPORAN: ELITHA TARIGAN

RMOL. Agar harga gabah dan beras terkendali, Badan Ketahanan Pangan mengoptimalkan penyerapan gabah secara maksimal.

"Tapi kami berharap Bulog sebagai mitra kerja pemerintah juga turun ke lapangan segera," ujar Kepala BKP Kementerian Pertanian, Agung Hendriadi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (13/4).

Tak hanya itu, lanjutnya, pihaknya juga memetakan kawasan produksi padi di 34 provinsi pada periode Mei-Juni 2018.

Tercatat luasan panen pada Mei seluas 1,229,713 hektar dan Juni seluas 1,667,460 hektar yang mampu memproduksi  Gabah Kering Giling (GKG) sebanyak 6,65 juta ton atau setara  3,7 juta ton beras pada Mei dan 9 juta ton GKG atau setara 5 juta ton beras pada Juni 2018.

Apel Siaga Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)/Toko Tani Indonesia (TTI) di beberapa daerah juga dilakukan secara intens. Kemudian disusul dengan acaraGelar Pangan Murahatau Bazar di 100 titik

"Kami lakukan pemantauan ketersediaan, harga dan Pasokan beras, dan sosialisasi kondisi ketersediaan, distribusi dan harga beras," jelasnya.

Kata Agung, pemerintah melalui Kementerian Pertanian juga telah menggulirkan pola korporasi bagi petani dalam rangka memberikan kepastian pasar dan jaminan harga. Dengan menggunakan pola ini petani diajak untuk menjadi lebih modern melalui kelembagaan petani yang modern juga dalam hal ini koperasi tani.

Koperasi d isini menyediakan alsintan dan saprodi seperti: Alat Panen (Combine Harvester), Alat Pengering (Dryer/Vertical Dryer), Alat Penggilingan, Alat Pengemas (Packaging), Gudang, Lantai Jemur, Bangunan, Alat Transport, dan lain-lain yang disediakan oleh BUMN pangan baik pusat maupun daerah dari sisi hulu hingga hilir.

Berbagai langkah strategis dan upaya Pemerintah dalam menekan tingkat kenaikan harga beras tersebut kata Agung bertujuan untuk mewujudkan tata niaga beras yang berkeadilan.

"Yang pada akhirnya apa yang dicita-citakan dan sebagaimana mandat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dimana Pemerintah Pusat dan Daerah bertugas mengendalikan dan bertanggung jawab atas ketersediaan bahan pangan pokok dan strategis di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat terwujud sehingga keseimbangan harga di produsen dan konsumen dapat dirasakan," pungkasnya.[wid/***]




Komentar Pembaca
720 Pengacara Siap Bela Rizal Ramli

720 Pengacara Siap Bela Rizal Ramli

, 17 SEPTEMBER 2018 , 19:00:00

Demokrat: Artikel Asia Sentinel Abal-abal

Demokrat: Artikel Asia Sentinel Abal-abal

, 17 SEPTEMBER 2018 , 17:00:00

Ratusan Mahasiswa Bergerak Ke Istana Tuntut Presiden Jokowi Turun Tahta
Peluncuran Tagar #2019TetapPancasila

Peluncuran Tagar #2019TetapPancasila

, 13 SEPTEMBER 2018 , 16:15:00

HMI Demo Jokowi

HMI Demo Jokowi

, 14 SEPTEMBER 2018 , 03:12:00

Djoko Santoso: Kami Hormati Pilihan Pak Gatot Nurmantyo
<i>Asia Sentinel</i>: Pemerintahan Era SBY Cuci Uang Rp 177 Triliun
Aksi Mahasiswa UIR Pekanbaru Tempeleng Jutaan Mahasiswa Indonesia
KPK Akan Didemo Tangkap Menteri Enggar

KPK Akan Didemo Tangkap Menteri Enggar

Politik17 September 2018 07:25

Kabareskrim Mau Tangkap Hendropriyono, Arief: Itu Kabar Bohong
Relawan Siap Menangkan Prabowo-Sandi Di Aceh

Relawan Siap Menangkan Prabowo-Sandi Di Aceh

Politik18 September 2018 05:35

Tingkatkan Persatuan Pemuda Lewat Kegiatan Keagamaan
KPK Telusuri Peran TGB Dalam Divestasi Saham Newmont
Hukuman Baru Yang Dicepatkan

Hukuman Baru Yang Dicepatkan

Dahlan Iskan18 September 2018 05:00

DPRD Bingung OK OCE Sampai Jualan Ikan Cupang

DPRD Bingung OK OCE Sampai Jualan Ikan Cupang

Nusantara18 September 2018 04:38