Hanura

MA Sebaiknya Berbenah Diri

Ketinggalan Dari Mahkamah Konstitusi

Bongkar  RABU, 11 APRIL 2018 , 10:03:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

MA Sebaiknya Berbenah Diri

Foto/Net

RMOL. Kalangan aktivis menilai Mahkamah Agung (MA) sudah jauh ketinggalan dibanding Mahkamah Konstitusi (MK). Di antaranya soal persidangan uji materi di MA yang masih dilaksanakan secara tertutup.

Selain itu, MA juga dikritik lantaran mengenakan biaya bagi masyarakat yang melakukan permohonan uji materi.

Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW), Tama S. Langkun meminta MA agar mengoreksi diri, khususnya terkait dengan mekanisme persidangan uji materi peraturan di bawah undang-undang.

Selama ini, MA masih me­langsungkan proses persidangan uji materi peraturan dibawah undang-undang secara tertutup. Padahal, di Mahkamah Konstitusi sidang uji materi digelar terbuka. "Kami minta persidangan uji materi di MA digelar terbuka," ujarnya di Jakarta, kemarin.

Menurut Tama, tidak terbu­kanya sidang uji materi pera­turan dibawah undang-undang membuat proses sidangnya sulit untuk diawasi oleh masyarakat. Bahkan, bukan hanya masyarakat yang kesulitan mengawasi pros­es persidangan di MA.

Namun, Komisi Yudisial (KY) yang notabene lembaga penga­was hakim juga akan kesulitan. "Bukan hanya kita yang bin­gung tetapi saya yakin KY pun bingung kalau dia (sidang MA) tertutup,"  katanya.

Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako), Feri Amsari, menye­butkan bukan tidak mungkin akan terjadi kongkalikong di balik keputusan MA karena sidang uji materi di MA yang tertutup. Masyarakat hanya mengatahui keputusan MA set­elah majelis hakim mengambil keputusan atas suatu perkara. Padahal, proses persidangan sangat penting untuk mengeta­hui fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

"Begitu peradilan itu dibuka, fakta-fakta di pengadilan dibuka, lalu MA menyadari fakta-fakta itu, namun ternyata MA berbeda memutuskan perkara itu, maka pihak-pihak akan mempertan­yakan keputusan mahkamah," sebutnya.

Feri juga menyoroti adanya biaya yang dikenakan bagi masyarakat yang mencari keadilan di MA. Menurutnya masalah ini harus mendapat perhatian dari segala pihak. Apa lagi beredar informasi bahwa biaya uji materi akan naik menjadi Rp 5 juta. Tak semua orang sanggup membayar biaya uji materi hingga sebanyak itu.

"Misalnya tadi isu yang dis­ampaikan bahwa MA sekarang sedang mengajukan rancangan peraturan MA (Perma) terkait perkara pengujian peraturan pe­rundang-undangan di bawah UU terhadap UU. Jumlahnya luar biasa, Rp 5 juta," ungkapnya.

Feri mengusulkan agar MA berkaca dengan MK yang tidak membebani biaya perkara ke­pada para pencari keadilan. Apalagi masyarakat yang akan menguji kebanyakan dari kelas menengah ke bawah.

"Banyak korban peraturan dibawah undang-undang adalah masyarakat menengah ke bawah. Bagaimana mau mengajukan perkara ke Jakarta kalau biayanya saja sudah berat, Rp 5 juta. Sekarang saja Rp 1 juta sudah ngebebani masyarakat. Sementara MK tidak ada biayanya,"  terangnya.

Sementara itu, bekas hakim agung Gayus Lumbuun men­dorong perubahan di tubuh Mahkamah Agung (MA) terkait transparansi kepada masyarakat. Gayus mengaku, saat masih menjadi hakim agung, dia selalu mendorong dilakukannya evalu­asi kepada seluruh hakim.

"MA memang perlu selalu diawasi, baik oleh masyarakat maupun oleh kami yang di da­lam. Saya purnabakti sebulan lalu, tapi semangat saya menjaga MA tidak pernah berhenti," katanya. Dirinya mengusulkan perlu ada evaluasi seluruh hakim di Indonesia.

Menurut Gayus, Indonesia tak perlu mengganti hakim-hakim­nya. Hanya saja perlu adanya pen­disiplinan syarat untuk menjadi seorang hakim agung dan ketua pengadilan. "Saya usulkan agar hanya pimpinan saja agar bisa memotivasi ke bawah. Lalu apa ukuran dua. Yang satu persyara­tan administrasi. Apakah hakim agung kita sudah memenuhi? Saya bilang ada 5 bahkan pimpi­nan, tiga tidak cukup syarat," ujarnya. ***

Komentar Pembaca
Jokowi Berupaya Mengunci Mitra Koalisi
Menteri Yang Nyaleg Harus Mundur!

Menteri Yang Nyaleg Harus Mundur!

, 20 JULI 2018 , 13:00:00

RR Terima Kiai Muda Jabodetabek

RR Terima Kiai Muda Jabodetabek

, 17 JULI 2018 , 20:39:00

Salam Komando Demokrat-PDIP

Salam Komando Demokrat-PDIP

, 14 JULI 2018 , 03:59:00

Kunjungan Khofifah-Emil

Kunjungan Khofifah-Emil

, 13 JULI 2018 , 01:26:00