Hanura

HMI Dan Kemandirian Ekonomi

Suara Publik  RABU, 11 APRIL 2018 , 02:38:00 WIB

HMI Dan Kemandirian Ekonomi

Rusdi Ali Hanafia

PELUIT panjang sudah ditiupkan, pertanda konstelasi politik dua tahunan HMI dalam kongres yang ke-30 di Ambon telah usai. Tentunya, kader HMI se-Indonesia berharap ada gebrakan dan solusi baru yang ditawarkan oleh PB HMI terhadap masalah-masalah keumatan dan kebangsaan.

HMI harus menjadi poros dan menjadi problem solver di tengah-tengah hiruk-pikuk kegaduhan nasional, baik dalam sektor agama, politik, budaya, ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Eksistensi HMI janganlah hanya stagnan dalam hal-hal yang bernuansa seremonial, temporal maupun politik praktis, justru HMI sebagai gerbong dari elit sosial harus mampu mengedepankan wacana dan pemikiran keIslaman dan keIndonesiaan demi terciptanya masyarakat adil makmur yang diridai Allah SWT.

Saya kira semua kader HMI khususnya, mengetahui bagaimana konsistennya HMI dari semenjak berdiri tahun 1947 sampai sekarang berkomitmen dengan mengedepankan wacana dan pemikiran keIslaman dan keIndonesiaan. Dalam dua wacana besar itu terdapat aspek-aspek keIslaman dan aspek-aspek keIndonesiaan. Aspek-aspek itu secara sistematis dan apik dituliskan oleh kakanda Agus Salim Sitompul dalam karya sejarahnya yang berjudul Menyatu Dengan Umat Menyatu Dengan Bangsa: Pemikiran KeIslaman Dan KeIndonesiaan HMI (1947-1997).

Agus Salim Sitompul menyimpulkan bahwa HMI konsisten mengedepankan wacana dan pemikiran keIslaman dan keIndonesiaan melalui beberapa aspek seperti, aspek agama, budaya, politik, ekonomi, pendidikan, hukum, sosial dan lain sebagainya. Artinya, HMI selalu mengayomi urusan-urusan ukhrawi dan urusan-urusan duniawi, urusan-urusan negara dan urusan-urusan agama, tidak ada kontradiksi antar keduanya.

Dalam narasi singkat ini, penulis lebih tertarik dalam aspek ekonomi. Hemat penulis, aspek ekonomi adalah langkah awal bagi ‘terciptanya masyarakat adil makmur’ sebagaimana hal itu bagian dari tujuan HMI itu sendiri (Pasal 4 AD). Aspek ekonomi yang dimaksud adalah ekonomi yang mandiri. Tentunya selain ekonomi yang mandiri juga harus merupakan ekonomi yang berkeadilan sesuai dengan amanat nilai-nilai dasar perjuangan (NDP) yang tercantum dalam bab enam.

Sepanjang pengabdiannya terhadap kemajuan bangsa, HMI selalu proaktif dalam peningkatan ekonomi nasional. Dasarnya jelas, dari Hadis Nabi yang berbunyi “Kefakiran itu mengakibatkan (mendekatkan) pada kekafiran”. Kefakiran bentuk lain dan cikal bakal suatu tirani yang harus segera disingkirkan. Oleh karena itu, sebelum menjelma menjadi bentuk kekafiran, ekonomi bangsa Indonesia harus mampu berdiri di atas kaki sendiri tanpa bergantung belas kasihan pihak asing.

Dalam NDP dijelaskan bahwa bentuk kejahatan besar setelah perbuatan syirik adalah penumpukan kekayaan. Penumpukan kekayaan ini dalam istilah kekinian disebut sistem kapitalisme. Sistem kapitalisme lahir karena tidak optimisnya kita dalam mengelola sumber daya manusia dan sumber daya alam dan lebih mengutamakan intervensi pihak asing sebagaimana telah digariskan dalam undang-undang PMA (Penanaman Modal Asing/UU No 25 tahun 2007). Implikasinya jelas, tidak semua bangsa Indonesia mencicipi kekayaan bangsanya sendiri.

Justeru yang diuntungkan adalah para korporasi dengan dalih investasi. Di sinilah problem utama masyarakat Indonesia jauh dari apa yang dinamakan dengan keadilan ekonomi. Oleh karena itu, solusi alternatifnya masyarakat Indonesia harus mandiri dalam ekonomi.Ya, setidaknya ekonomi yang mandiri bisa membuat bangsa kita mampu bersaing secara fair dengan pihak asing dan pada akhirnya kekuatan ekonomi kita ditentukan oleh bangsa kita sendiri (merdeka) yang mampu menghantarkan masyarakatnya ke dalam derajat yang makmur dan sejahtera.

Strategi Alternatif Wujudkan Kemandirian Ekonomi


Tahun 2017, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam rilisnya itu BPS mengatakan bahwa tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,19%. Meski demikian, angka statistik itu harus berbanding lurus dengan kehidupan yang dirasakan oleh seluruh masyarakat. Kita mengetahui bahwa pola pikir masyarakat itu khususnya dalam masalah ekonomi tidak terlalu memperdulikan angka-angka persenan yang terlihat rumit dan bahkan tidak memberikan faedah terhadapnya. Masyarakat lebih gembira manakala harga bahan pokok murah, BBM disubsidi, kuliah gratis, mudah mencari kerja, memperhatikan para petani dengan tidak mengimpor bahan pangan, peduli para nelayan dan lain sebagainya.

Saya kira ekspektasi masyarakat itu bukan sesuatu yang baru. Dari tiap rezim, masalah itu seharusnya sudah mampu diselesaikan, toh bangsa ini memiliki sumber daya alam yang super cukup bagi warganya,  bukan malah dijadikan barang jualan dalam agenda lima tahunan yang pada akhirnya hasilnya gitu-gitu aja, tidak sesuai dengan janji-janji yang digaungkan saat kampanye.

Atas dasar itu, diperlukan suatu terobosan alternatif agar kehidupan ekonomi bangsa ini berbanding lurus dengan cita-cita luhur para pendiri bangsa. Dalam hal ini, saya sepakat dengan pandangan Sri Edy Swasono, guru besar ekonomi UI yang juga menantu pertama Bung Hatta, dia mengatakan bahwa sejak awal berdirinya bangsa Indonesia, kemandirian sejati telah digariskan dalam cita-cita nasional yang harus direalisasikan, yakni melepaskan diri dari ketergantungan (Onafhangkelijkheid). Di antara kemandirian itu ialah kemandirian dalam ihwal ekonomi.

Meski sudah digariskan dalam agenda nasional sejak tujuh puluh tahun ke belakang, namun para pemangku kebijakan tidak merasakan keberlakuan agenda itu, padahal itu berkesesuaian dengan undang-undang dasar. Mengapa hal itu terjadi? Jawabannya cukup relatif. Mungkin setiap pemangku kebijakan dalam setiap masanya selalu dibenturkan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat parsial yang dilakukan dengan para korporasi atau para pengembang bahkan dengan para pemodal asing dan lain sebagainya.

Setidaknya, apa yang dinamakan dengan strategi “alternatif” membuat semua elemen bangsa berbondong-bondong merespon untuk menjadi bangsa yang mandiri khususnya dalam bidang ekonomi. Ya, kata “alternatif” selalu identik dengan solusi atau jalan keluar ketika dalam kondisi suram, galau, cemas, sakit dan lain sebagainya. Kaki keseleo tidak mesti langsung berobat ke dokter, hanya butuh usapan dan pijatan oleh ahli pijat dari Cimande misalnya kaki itu bisa langsung sembuh. Pun dengan ihwal ekonomi. Perlu adanya strategi alternatif guna merepresentasikan apa yang telah diagendakan oleh para leluhur bangsa.

HMI dalam hal ini misalnya pada tahun 70an menggarisbawahi bahwa pembangunan ekonomi harus ditekankan oleh pemerintah dalam menciptakan usaha-usaha produktif masyarakat seperti kebijakan moneter, perkreditan dan perpajakan. Untuk konteks sekarang, saya kira penekanan itu bisa kita mulai dengan mendukung usaha-usaha kreatrif (ekonomi kreatif), pariwisata, kuliner tradisional, dan tanpa mengesampingkan produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan industri yang mandiri. Guna mendukung strategi alternatif itu, proaktif pemerintah sangat diperlukan berupa bantuan modal bagi usaha menegah ke bawah, mempermudah ijin usaha bagi warga negara di samping mempermudah bagi pengusaha asing, mengutamakan ekspor, mengurangi impor, dan swasembada pangan.

Dengan begitu, saya kira bangsa kita mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain dalam hal ekonomi. Bahkan suatu saat nanti bangsa kita mampu menjadi bangsa yang maju, berdaulat dan bangsa yang nomor satu dalam hal ekonomi di dunia. Bangsa kita pun  secara otomatis akan menjadi bangsa yang sejahtera, adil dan makmur. Dalam kondisi yang demikian, lantas di manakah posisi kader HMI dalam mewujudkan kemandirian ekonomi bangsa?

Strategi HMI untuk mewujudkan kemandirian ekonomi itu saya kira bisa di mulai dari potensi yang dimiliki oleh sumber daya organisasi itu sendiri. Pertama, Maksimalisasi peran dan fungsi Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam (LEMI). Melalui LEMI, HMI seharusnya menggalakkan berbagai latihan kewirausahaan di setiap cabang seluruh Indonesia agar dapat merubah paradigma HMI dari ‘politik sentris’ menjadi ekonomi sentris (entrepreneurship).

Keberadaan LEMI diharap mampu mendorong semua kader untuk melihat peluang usaha terlebih di era digital seperti saat ini, inovasi kewirausahaan sangat bervareatif termasuk di dalamnya memanfaatkan keberadaan online shop. Di era digitalisasi ini dengan dominasi penggunaan teknologi oleh masyarakat milenial, HMI harus mampu mendongkrak peluang usaha dengan sasaran utama masyarakat kekinian yang lebih menggemari belanja di dunia virtual (online shop).

Selanjutnya, HMI harus mampu mendorong dan memfasilitsi kader-kader HMI untuk memulai aktivitas wirausaha. Selain memberikan stimulan terhadap semua kader untuk melihat peluang usaha, setidaknya HMI harus dapat memfasilitasi setiap kader himpunan untuk memulai usaha, baik berupa latihan-latihan kewirausahaan, seminar, kursus, bahkan menyediakan jaringan untuk mendapatkan akses modal dan pemasaran baik tingkat lokal maupun nasional.

Dengan demikian, ikhtiar HMI untuk mewujudkan tatanan masyarakat adil dan makmur dapat dimulai sedari awal dengan mewujudkan kemandirian kader-kader himpunan dalam aspek ekonomi. [***]

Rusdi Ali Hanafia

Ketua Badko HMI Jabodetabeka-Banten Bidang Kewirausahaan 2016-2018


Komentar Pembaca
Jadi Presiden, Ini Program Rizal Ramli

Jadi Presiden, Ini Program Rizal Ramli

, 21 APRIL 2018 , 11:00:00

Wujudkan Pemikiran Bung Karno dan Kim Il Sung
Spanduk #2019GantiPresiden Terbesar

Spanduk #2019GantiPresiden Terbesar

, 19 APRIL 2018 , 01:12:00

Solidaritas Untuk Rocky Gerung

Solidaritas Untuk Rocky Gerung

, 17 APRIL 2018 , 21:28:00

Di Tengah Cakra Buana

Di Tengah Cakra Buana

, 15 APRIL 2018 , 10:57:00