Hanura

BPJS Kesehatan Rusak Pelayanan

Nunggak Klaim

Kesehatan  SELASA, 03 APRIL 2018 , 10:15:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

BPJS Kesehatan Rusak Pelayanan

Foto/Net

RMOL. Tunggakan pembayaran klaim Rumah Sakit dari BPJS Kesehatan di banyak daerah yang besarannya mencapai triliunan rupiah, dinilai men­jadi persoalan serius. Hal tersebut tentu berdampak ke­pada pelayanan pasien.

Hal ini disampaikan Koordinator Nasional Masyarakat Peduli BPJS (Kornas MP BPJS) Hery Susanto, usai mengunjun­gi sejumlah pasien di berbagai rumah sakit. Dia pun mendesak BPJS Kesehatan segera meram­pungkan problem tunggakan klaim di Rumah Sakit.

"Jangan sampai rumah sakit menjadi kambing hitam karena tidak bisa memberi obat dan berimbas pada pelayanan ke­pada pasien," tegasnya.

Hery menjelaskan, sejak Oktober 2017 hingga Pebruari 2018, tunggakan terjadi di banyak daerah. Di Yogyakarta, BPJS Kesehatan menunggak hingga Rp 23,5 miliar, Kota Cirebon Rp 55 miliar, Provinsi Jawa Timur menunggak hing­ga Rp 384 miliar.

"Banyak wilayah lainnyaala­mi masalah serupa. Tunggakan pembayaran klaim itu yang berimbas pada pelayanan bagi para pasien Rumah Sakit ter­ganggu," ujarnya.

Hery mengatakan, uangnya ada di BPJS Kesehatan, den­gan rumitnya proses adminis­trasi internal BPJS Kesehatan, padahal pihak rumah sakit terus mengeluarkan anggaran-anggaran setiap harinya.

Anggaran pelayanan JKN itu dikeluarkan setiap hari untuk belanja obat-obatan, untuk op­erasional pegawai, operasional perawatan gedung dan lainnya. "Prihatin banyak rumah sakit jadi korban bulan-bulanan BPJS Kesehatan. Kalau obat tidak ada, pasien bagaimana, BPJS kesehatan harus sehat untuk rakyat," tegasnya.

Hery juga mempertanyakan skala prioritas BPJS Kesehatan dalam membayar klaim ke RS/faskes I. Apakah tidak utama­kan RS/faskes yang skala me­nengah ke bawah atau justru utamakan RS korporasi kelas atas/besar?

"BPJS Kesehatan banyak menunggak bayaran klaim ke RS, terutama kelas menengah ke bawah yang rata-rata milik pribumi, dan menjadi sarang pelayanan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Jelas ini membuat pelayanan kesehatan rakyat menjadi tidak sehat," ujarnya.

Dalam kunjungannya lang­sung ke RS yang komplain klaimnya belum dibayar BPJS Kesehatan, Hery menemukan proses pembayaran yang ber­masalah.

Menurut dia, pelayanan RS jalan terus. Sementara, RS milik pribumi yang kelas menengah bawah pembayaran klaimnya dilakukan dengan cara dicicil. "Jika tata kelola BPJS Kesehatan begitu, bisa gulung tikar dong semua ru­mah sakit pribumi yang keban­yakan golongan menengah ke bawah," ujar Hery.

Selain pola pembayaran klaim yang diskriminatif kepa­da RS pribumi kelas menengah bawah, menurut Hery, proses kolapsnya sebuah rumah sakit pun akan terjadi karena ke­habisan tenaga atau uang. "Kalau pinjam duit di bank malah kena bunga rente­nir, bahkan BPJS Kesehatan harusbayar denda karena telat bayar klaim dan tak mampu menutupi pinjaman bank plus bunganya." ***

Komentar Pembaca
720 Pengacara Siap Bela Rizal Ramli

720 Pengacara Siap Bela Rizal Ramli

, 17 SEPTEMBER 2018 , 19:00:00

Demokrat: Artikel Asia Sentinel Abal-abal

Demokrat: Artikel Asia Sentinel Abal-abal

, 17 SEPTEMBER 2018 , 17:00:00

Ratusan Mahasiswa Bergerak Ke Istana Tuntut Presiden Jokowi Turun Tahta
Peluncuran Tagar #2019TetapPancasila

Peluncuran Tagar #2019TetapPancasila

, 13 SEPTEMBER 2018 , 16:15:00

HMI Demo Jokowi

HMI Demo Jokowi

, 14 SEPTEMBER 2018 , 03:12:00

Djoko Santoso: Kami Hormati Pilihan Pak Gatot Nurmantyo
<i>Asia Sentinel</i>: Pemerintahan Era SBY Cuci Uang Rp 177 Triliun
Aksi Mahasiswa UIR Pekanbaru Tempeleng Jutaan Mahasiswa Indonesia
KPK Akan Didemo Tangkap Menteri Enggar

KPK Akan Didemo Tangkap Menteri Enggar

Politik17 September 2018 07:25

Kabareskrim Mau Tangkap Hendropriyono, Arief: Itu Kabar Bohong
Relawan Siap Menangkan Prabowo-Sandi Di Aceh

Relawan Siap Menangkan Prabowo-Sandi Di Aceh

Politik18 September 2018 05:35

Tingkatkan Persatuan Pemuda Lewat Kegiatan Keagamaan
KPK Telusuri Peran TGB Dalam Divestasi Saham Newmont
Hukuman Baru Yang Dicepatkan

Hukuman Baru Yang Dicepatkan

Dahlan Iskan18 September 2018 05:00

DPRD Bingung OK OCE Sampai Jualan Ikan Cupang

DPRD Bingung OK OCE Sampai Jualan Ikan Cupang

Nusantara18 September 2018 04:38