Hanura

Demi Hukum, Jaksa KPK Harus Ungkap Tudingan Novanto Kepada Puan Dan Pramono

Hukum  KAMIS, 22 MARET 2018 , 14:26:00 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

RMOL. Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK tidak boleh mendiamkan tuduhan terdakwa kasus korupsi KTP elektronik Setya Novanto yang menyebutkan dua politisi senior PDIP Puan Maharani dan Pramono Anung juga kecipratan duat haram KTP-el.

"Demi hukum, ini harus diuji. Agar jelas dan tidak jadi fitnah, silahkan dikembangkan," kata Ketua Perhimpunan Magister Hukum Indonesia (PMHI) Fadli Nasution saat dihubungi redaksi, Kamis (22/1).

Menurutnya, JPU KPK untuk mengungkap itu bisa dengan dua cara. Pertama, memasukkan tuduhan Novanto tersebut dalam tuntutan sebagai fakta persidangan. Kedua, melaporkannya kepada pimpinan KPK untuk dikaji apakah bisa dilakukan penyidikan baru.

"Idealnya demi hukum dan keadilan, harus dituntaskan," ujar Fadli.

Baca: Setya Novanto: Puan Maharani dan Pramono Anung Terima 500 Ribu Dolar AS

Dijelaskannya, tudingan Novanto terhadap Puan dan Pramono tergolong lemah. Pasalnya, tudingan itu hanya disebutkan oleh Novanto di kursi terdakwa, dan bukan oleh para saksi.

"Terdakwa membela diri. Dia bebas, dia berada kursi merdeka, boleh bicara apa saja. Dan itu hanya perkataan sepihak, prematur," pungkas Fadli. [rus]

Komentar Pembaca
Jadi Presiden, Ini Program Rizal Ramli

Jadi Presiden, Ini Program Rizal Ramli

, 21 APRIL 2018 , 11:00:00

Wujudkan Pemikiran Bung Karno dan Kim Il Sung
Spanduk #2019GantiPresiden Terbesar

Spanduk #2019GantiPresiden Terbesar

, 19 APRIL 2018 , 01:12:00

Solidaritas Untuk Rocky Gerung

Solidaritas Untuk Rocky Gerung

, 17 APRIL 2018 , 21:28:00

Di Tengah Cakra Buana

Di Tengah Cakra Buana

, 15 APRIL 2018 , 10:57:00