Hanura

Komarudin Watubun: Capres-Cawapres Mesti Cerminkan Bhinneka Tunggal Ika

Politik  RABU, 14 MARET 2018 , 21:44:00 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Komarudin Watubun: Capres-Cawapres Mesti Cerminkan Bhinneka Tunggal Ika

Komarudin Watubun/net

RMOL. Calon Wakil Presiden bagi Joko Widodo akan sepenuhnya ditentukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

"Kalau keputusan itu sudah jadi kewenangan ketua umum. Kemarin sudah tentukan Capres yaitu Jokowi, sekarang Wapres-nya juga sama, sudah jadi kewenangan Ketum," kata Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun, kepada Kantor Berita Politik RMOL, beberapa saat lalu.

Meski demikian, ia akui kadang kala Megawati meminta pertimbangan dari pengurus DPP PDIP. Namun, khusus tentang kandidat Wapres, tentu harus dibicarakan juga dengan Jokowi sebagai calon incumbent.

"Pada umumnya keputusan penting itu biasanya Ibu (Mega) membuat sendiri. Mungkin dalam konteks Pilpres ini kan kemarin sudah mencalonkan presiden. Wapres kan mestinya harus dibicarakan dengan Pak Jokowi," terang putra daerah Papua itu.

Namun secara pribadi, Komarudin punya pemikiran bahwa calon wakil presiden untuk Jokowi harus mewakili daerah di luar Jawa. Menurutnya, presiden dan wakil presiden sebagai simbol politik harus juga merepresentasikan prinsip Bhinneka Tunggal Ika.

"Kita jangan jadi bangsa pelupa, politik itu bicara partisipasi. Khusus presiden dan wapres sebagai simbol politik, harus ada simbol keterwakilan. Zaman reformasi, awal reformasi, kita hampir pecah belah, lalu muncul kabinet Indonesia bersatu. Keterwakilan itu harus jadi hal mendasar dalam berbangsa bernegara," terangnya.

Mengenai kompetensi calon pemimpin nasional, Komarudin menganggapnya perlu tetapi bukan segalanya. Yang lebih penting dalam menentukan calon pemimpin nasional adalah kemampuannya dalam memimpin.

"Lihat saja Pak Jokowi, awalnya banyak diragukan, ternyata punya kemampuan luar biasa. Ini sebenarnya soal kesempatan," tegasnya.

Ia tambahkan, yang paling utama untuk dipahami dan dikerjakan oleh presiden dan wakil presiden Indonesia adalah perintah konstitusi negara.

"Harus punya ketegasan karena semua instrumen mereka punya. Harus ada kredibilitas dan leadership. Bukan berarti dia harus ketahui semua, tapi harus bisa memimpin orang-orang pintar, mengatur orang pintar," tutupnya. [ald] 

Komentar Pembaca
Indonesia Bukan Antek Beijing dan AS!

Indonesia Bukan Antek Beijing dan AS!

, 18 JUNI 2018 , 09:00:00

Said Aqil: Staquf Ke Israel Bukan Agenda NU!
Foto Skuad Cendana

Foto Skuad Cendana

, 15 JUNI 2018 , 18:53:00

Yahya Staquf Berbicara Di Israel

Yahya Staquf Berbicara Di Israel

, 11 JUNI 2018 , 20:21:00

Selamat Lebaran Dari Sudrajat

Selamat Lebaran Dari Sudrajat

, 15 JUNI 2018 , 13:04:00