Hanura

Ini Alasan Kapolri Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah

Politik  RABU, 14 MARET 2018 , 21:41:00 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

RMOL. Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyampaikan alasan institusinya menunda proses hukum calon peserta Pilkada 2018.

"Karena kalau sudah ditetapkan KPUD sebagai Paslon, maka yang ikut bukan dia pribadi. Tapi dia sudah dipilih partai, didukung partai dan pendukungnya," kata Tito usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/3).

Menurutnya kontestasi akan berjalan tidak fair jika proses hukum dilakukan terhadap calon kepala daerah sebelum pilkada dilaksanakan.

"Apapun juga ini akan merugikan partai, bukan hanya orang yang bersangkutan, partai dan pendukung, dan menguntungkan lawannya," tambahnya.

Upaya ini, sambung Tito dalam rangaka menghormati proses demokrasi. Ia berpendapat titik terpenting dalam demokrasi adalah election atau suara. Meski demikian, kata Tito hal tersebut jangan sampai menampikan supremasi hukum.

"Supremasi hukum tetap dijalankan nanti setelah pemungutan suara selesai, penghitungan, dan kemudian penetapan nanti. Kalau nanti penetapan selesai, menang kalah akan kita proses," ujarnya.


Komentar Pembaca
Aman Abdurrahman Divonis Hukuman Mati

Aman Abdurrahman Divonis Hukuman Mati

, 22 JUNI 2018 , 11:00:00

Rachmawati: Ada Deal Politik Di SP3 Kasus Sukma
Laporkan Penganiayaan Oleh Dewan PDIP

Laporkan Penganiayaan Oleh Dewan PDIP

, 21 JUNI 2018 , 14:53:00

Jenguk Abuya Saifuddin Amsir

Jenguk Abuya Saifuddin Amsir

, 20 JUNI 2018 , 18:51:00

Antre Di Tol Fungsional

Antre Di Tol Fungsional

, 19 JUNI 2018 , 06:58:00