Hanura

Jasa Marga Dianggap Berangus Serikat Pekerja

Direksinya Dilaporkan Ke Mabes Polri

Bongkar  RABU, 14 MARET 2018 , 09:54:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Jasa Marga Dianggap Berangus Serikat Pekerja

Foto/Net

RMOL. Penolakan serikat pekerja jalan tol, yang dimotori Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia bersama Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), menolak kebijakan Pemerintah berupa Gerakan Nasional Non Tu­nai (GNNT) yang ternyata berujung pada pemberangusan serikat pekerja (union busting).

Pengurus Serikat Pekerja Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta, Mirah Sumirat, mendapat sanksi dari perusahaan setelah meng­gelar aksi penolakan terhadap kebijakan Gerbang Tol Otomatis (GTO) yang dinilai tidak berpi­hak kepada pekerja.

Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI, Kahar S. Cahyono menuturkan, PT Jasa Marga (PT JM) melalui manaje­men anak perusahaannya yaitu PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (PT JLJ), diduga kuat melakukan tindakan pemberangusan serikat pekerja (union busting) dalam bentuk upaya kriminalisasi dan upaya pemutusan hubungan ker­ja terhadap Mirah Sumirat, yang merupakan Presiden Serikat Karyawan Jalantol Lingkarluar Jakarta (SK JLJ).

"Dugaan union busting yang sejak akhir tahun 2017 dilakukan oleh manajemen PT Jasa Marga melalui PT JLJ yaitu men­cari-cari kesalahan dari Mirah Sumirat, dengan mempersoalkan kehadiran Mirah Sumirat di tem­pat kerja," katanya.

Padahal di dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang te­lah ditandatangani oleh Direksi PT JLJ dan Pengurus SK JLJ, telah disepakati secara tegas bahwa perusahaan memberikan hak penuh kepada Pengurus SK JLJ untuk menjalankan aktifitas serikat pekerja.

"Klausul dalam PKB ini telah berjalan sejak tahun 2008 sampai sekarang. Namun anehnya, baru sejak adanya Konferensi Pers Penolakan GTO oleh ASPEK Indonesia dan KSPI pada September 2017, aktivitas Mirah Sumirat sebagai Presiden SK JLJ dipersoalkan oleh Direksi PT JLJ," ungkap Kahar.

Direksi PT JLJ telah memberi­kan sanksi kepada Mirah Sumirat berupa Peringatan Tertulis 1 dan berlanjut pada surat panggilan 1, 2 dan 3 dengan tuduhan tidak melak­sanakan perintah atasan dalam hal bekerja sebagai karyawan.

Padahal Mirah Sumirat sudah melaksanakan tugas sebagai pimpinan serikat pekerja sejak tahun 2008 hingga sekarang dan tidak pernah ada persoalan terkait menjalankan fungsi seba­gai pengurus serikat pekerja.

"Terkait masalah ini, Mirah Sumirat bersama pengurus ASPEK Indonesia dan KSPI, pa­da hari Senin (12/3) ini akan melaporkan Direksi PT Jasa Marga dan Direksi PT Jalantol Lingkarluar Jakarta ke Mabes Polri atas dugaan pemberangusan serikat pekerja dan intimidasi," katanya.

Presiden KSPI, Said Iqbal mengatakan, dugaan kasus union busting terhadap Presiden SK JLJ merupakan pelanggaran atas UU no.21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan juga Konvensi ILO tentang Kebebasan Berserikat.

"Dugaan tindakan union busting yang dilakukan terhadap Mirah Sumirat sangat terkait dengan sepak terjang Mirah Sumirat dalam memperjuan­gan jaminan kepastian kerja di Indonesia," ujarnya.

Said menyebutkan, pada 2017 lalu Mirah Sumirat bersama ASPEK Indonesia dan KSPI gencar melakukan kampanye penolakan GNNT & 100 persen GTO, yang digagas oleh pemer­intah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian BUMN dan PT Jasa Marga. Walaupun akhirnya Pemerintah tetap memberlaku­kan peraturan 100 persen GTO, namun perjuangan ASPEK Indonesia dan KSPI telah berha­sil mendapat dukungan dari berbagai pihak, antara lain DPR, Ombudsman, Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional (LPKN), dan lainnya.

"Seluruh pihak dimaksud sepakat bahwa pemberlakuan 100 persen GTO merupakan ke­bijakan yang tidak tepat, karena melanggar hak konsumen untuk dapat bertransaksi mengguna­kan uang tunai serta berpotensi menimbulkan PHK massal yang berdampak pada pengangguran baru,"  terangnya.

Said menambahkan, KSPI dengan tegas menolak sanksi peringatan yang telah diberikan oleh PT JLJ terhadap Mirah Sumirat dan meminta PT JLJ untuk tidak melakukan perbua­tan melawan hukum dalam hal kebebasan berserikat.

"KSPI meminta Direksi PT JLJ untuk mencabut sanksi Surat Peringatan dan menghentikan segala bentuk intimidasi terhadap Mirah Sumirat," tandasnya. ***

Komentar Pembaca
Aman Abdurrahman Divonis Hukuman Mati

Aman Abdurrahman Divonis Hukuman Mati

, 22 JUNI 2018 , 11:00:00

Rachmawati: Ada Deal Politik Di SP3 Kasus Sukma
Salat Id Di Lebanon Selatan

Salat Id Di Lebanon Selatan

, 16 JUNI 2018 , 22:13:00

Liburan Di Monas

Liburan Di Monas

, 16 JUNI 2018 , 14:40:00

<i>Open House</i> Ketua Majelis Syuro PKS

Open House Ketua Majelis Syuro PKS

, 16 JUNI 2018 , 16:48:00