Hanura

Kaum Hawa Keluhkan Masih Banyak Alami Diskriminasi

Sambut Peringatan Hari Perempuan Sedunia Besok

Bongkar  KAMIS, 08 MARET 2018 , 11:38:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Kaum Hawa Keluhkan Masih Banyak Alami Diskriminasi

Foto/Net

RMOL. Jelang peringatan Hari Perempuan Sedunia besok, se­jumlah organisasi yang tergabung dalam Parade Juang Perempuan mengeluhkan masih adanya diskriminasi ter­hadap perempuan Indonesia. Tak hanya itu, perempuan korban masih belum dilindungi dan kesulitan mendapat­kan hak-haknya.

Sekretaris Komite Nasional Perempuan Mahardika (KNPM), Mutiara Ika menuturkan, pe­merintah dan DPR masih eng­gan membuat kebijakan yang melindungi perempuan dan kelompok marginal.

Hal ini terlihat dengan tidak dimasukkannnya RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRRT) dan RUU ten­tang Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG) ke dalam priori­tas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2018.

"RUU PRT sudah dinantikan pembahasannya sejak 13 tahun silam. Penundaannya mengakibatkan PRT belum memiliki perlindungan hukum untuk mengatasi kerentanannya dari tindakan kekerasan, eksploita­si kerja hingga perbudakan modern," katanya di Jakarta.

Selain itu, pembahasan kebi­jakan yang diharapkan berpihak pada perempuan korban kekeras­an pun belum terwujud. Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, pendefinisian kekeras­an seksual mengesampingkan fakta penderitaan yang dialami oleh korban secara fisik maupun psikis.

Bahkan sejumlah bentuk kekerasan seksual malah dihilangkan. Diantaranya, ancaman atau intimidasi secara seksual dan penghukuman secara seksual seperti kasus arak bugil. Padahal kejahatan ini nyata terjadi di dalam masyarakat. Pencabulan juga merupakan salah satu ben­tuk kejahatan yang nyata terjadi di dalam masyarakat.

"Karenanya tindak kejaha­tan pencabulan, ancaman/intimidasi secara seksual, dan penghukuman secara seksu­al perlu dimasukkan dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual," ujar Ika.

Ketua Umum Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP), Jumisih, menyebutkan kaum perem­puan masih mengalami dis­kriminasi dalam dunia kerja. Diskriminasi itu merupakan dampak dari pemberlakuan UU no. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan perangkat teknisnya, yakni PP no. 78/2015 tentang Pengupahan.

Akibatnya, terjadi upaya pemiskinan secara struktural ter­hadap perempuan buruh perem­puan di Indonesia. "Selain itu, ada persoalan ketidakpastian kerja, ini menggerogoti buruh-buruh perempuan terutama di industri garmen, juga di industri lain. Ini menjadi persoalan be­sar," katanya.

Dijelaskan Jumisih, ketidak­pastian kerja tersebut disebab­kan sistem kerja alih daya atau outsourcing dan buruh harian lepas. Sementara mayoritas bu­ruh perempuan direkrut oleh perusahaan melalui kedua sistem tersebut.

Akibatnya, selain rentan men­jadi korban PHK sepihak, peru­sahaan juga tidak bertanggung jawab atas fasilitas jaminan sosial dan kesehatan terhadap perempuan buruh.

Tak hanya itu, kedua sistem kerja tersebut juga menyebabkan praktik upah murah. "Artinya, perempuan buruh kekinian may­oritas bekerja dengan upah di bawah standar minimum provinsi maupun kota. Dalam penilaian kami, inilah upaya pemiskinan yang direncanakan oleh negara,"  tandasnya.

Dalam peringatan Hari Perempuan Internasional nanti, Parade Juang Perempuan akan menggelar aksi di depan Gedung DPR dan Istana Negara. Selain mengusung penolakan atas diskriminasi ter­hadap perempuan, aksi tersebut juga mengangkat isu pelanggaran HAM dan ancaman-ancaman terhadap demokrasi. ***


Komentar Pembaca
Aman Abdurrahman Divonis Hukuman Mati

Aman Abdurrahman Divonis Hukuman Mati

, 22 JUNI 2018 , 11:00:00

Rachmawati: Ada Deal Politik Di SP3 Kasus Sukma
Salat Id Di Lebanon Selatan

Salat Id Di Lebanon Selatan

, 16 JUNI 2018 , 22:13:00

Liburan Di Monas

Liburan Di Monas

, 16 JUNI 2018 , 14:40:00

<i>Open House</i> Ketua Majelis Syuro PKS

Open House Ketua Majelis Syuro PKS

, 16 JUNI 2018 , 16:48:00