Hanura

Fahri Hamzah: KPK Hanya Jadi Beban Negara

Politik  RABU, 14 FEBRUARI 2018 , 16:28:00 WIB | LAPORAN: HENDRY GINTING

Fahri Hamzah: KPK Hanya Jadi Beban Negara

Fahri Hamzah/Net

RMOL. Pernyataan Ketua KPK Laode M Syarif yang menyebut KPK tidak akan tunduk terhadap pasal imunitas dalam UU MD3 dalam pengusutan kasus tindak kejahatan korupsi mendapat reaksi dari Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Menyikapi Laode, Fahri menganggap komisi antirasuah itu telah mengalami kematian fungsi dan eksistensi sebagai institusi pemberantasan korupsi.

"Tidak ada kewenangan KPK untuk mengomentari apalagi mengkritisi kebijakan yang telah disahkan DPR," kata Fahri di gedung DPR, Jakarta, Rabu (14/2).

Menurut dia, kinerja institusi pimpinan Agus Rahardjo Cs itu hanya menciptakan sebuah drama besar yang berdampak pada rusaknya sistem tatanan bernegara.

Fahri mencontohkan tindakan KPK selama ini telah menjadi beban negara.

"Seperti sekarang menangkap bupati, seperti memburu di kebun binatang, terang aja dapat karena binatangnya banyak. KPK itu membuat drama, menurut saya ini sudah menjadi beban republik," tegasnya.

Laode mengatakan hak imunitas anggota DPR sebagaimana dalam UU MD3 yang baru disahkan tersebut sudah pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

"Menurut saya UU MD3 bertentangan dengan MK sebelumnya. Kalau sudah dibatalkan karena bertentangan dengan konstitusi dan dibuat lagi, secara otomatis kita menganggapnya bertentangan dengan konstitusi," kata Laode.

Laode menegaskan, pasal tersebut juga melanggar prinsip hukum equality before the law. Sebab, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan tidak boleh ada keistimewaan khususnya kepada anggota dewan.

"Itu seluruh dunia tidak boleh ada keistimewaan. Saya (Laode), Pak Agus Raharjo, dan Basaria Panjaitan kalau mau dipanggil polisi tidak perlu izin siapa-siapa. Presiden pun tidak membentengi dirinya dengan imunitas seperti itu," tegasnya.

Sebelumnya, paripurna DPR mengesahkan revisi UU No.17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) sebagai undang-undang. Pengesahan pasal imunitas anggota dewan menjadi polemik.

Pasal tersebut tercantum dalam revisi UU 17/2014 tentang MD3. Salah satu pasal menyatakan, penegak hukum harus mendapatkan izin presiden dan pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sebelum memanggil anggota dewan. [rus]

Komentar Pembaca
Rocky Gerung - Pembangunan (Bag.5)

Rocky Gerung - Pembangunan (Bag.5)

, 17 MEI 2018 , 20:00:00

Rocky Gerung - Kelincahan Berfikir (Bag.4)
Prabowo Datangi Parlemen

Prabowo Datangi Parlemen

, 16 MEI 2018 , 17:38:00

Terima Alumni 212

Terima Alumni 212

, 16 MEI 2018 , 18:06:00

Maradona Dampingi Maduro

Maradona Dampingi Maduro

, 18 MEI 2018 , 02:14:00