Hanura

Nasdem Temukan Sejumlah Cacat Dalam Revisi UU MD3

Politik  RABU, 14 FEBRUARI 2018 , 04:45:00 WIB | LAPORAN: WAHYU SABDA KUNCAHYO

Nasdem Temukan Sejumlah Cacat Dalam Revisi UU MD3

Johnny G. Plate/Net

RMOL. DPR RI telah mengesahkan revisi UU 17/2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3). Sejumlah pasal dinilai cacat dan oleh karenanya menjadi sorotan publik, di antaranya terkait pasal-pasal imunitas bagi anggota dewan.

Ketua Fraksi Partai Nasdem Johnny G. Plate mengatakan, revisi UU MD3 membuka peluang terbentuknya oligarki kekuasaan di DPR.

"Terbuka peluang tata kelola DPR yang tidak memadai di waktu mendatang. Terbuka peluang DPR akan semakin dikritisi masyarakat dan citra DPR pasti akan lebih memburuk," ujarnya kepada redaksi, Rabu (14/2).

Johnny menjelaskan, peluang oligarki itu ada di pasal 245 UU MD3 hasil revisi. Di sana disebutkan bahwa pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan sebelum mendapatkan persetujuan presiden bagi aparat hukum.

Padahal, dalam putusan Nomor 76/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi telah membatalkan klausul izin MKD bagi anggota DPR yang dipanggil. Permintaan keterangan oleh penegak hukum terkait tindak pidana hanya perlu dengan persetujuan presiden. Demikian juga dalam pasal 122, di mana MKD diberikan kewenangan oleh DPR untuk mengambil langkah hukum kepada orang, kelompok atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Bagi Nasdem, pasal-pasal tersebut sangat bertolak belakang dengan semangat DPR dalam upaya mewujudkan parlemen yang modern dan demokratis. Pasal-pasal itu bisa ditafsirkan secara keliru oleh publik bahwa DPR akan menjadi lembaga yang anti kritik.

"Secara tegas kami menolak secara utuh revisi UU MD3 ini. Kami tidak melihat secara parsial. Apalagi dengan adanya pasal ini terkesan oleh publik bisa digunakan payung bagi anggota DPR untuk memproteksi diri, lari dari tanggung jawab atau untuk menutup kritik dari publik," papar Johnny.

Lanjutnya, hak imunitas bagi anggota dewan sejatinya adalah hal wajar selama digunakan untuk tujuan-tujuan sebagaimana diatur sesuai undang-undang. Hak imunitas bukan untuk membendung demokrasi apalagi memidanakan rakyat yang menyampaikan aspirasi atau kritik kepada DPR.

"Pasal-pasal ini bisa menciderai mandat rakyat kepada DPR sebagai pembuat undang-undang, dan menodai demokrasi kita," demikian Johnny. [wah]


Komentar Pembaca
Teriak Jokowi Haram, Demonstran Dipukul dan Ditangkap
Daftar 200 Mubalig Itu Konyol!

Daftar 200 Mubalig Itu Konyol!

, 21 MEI 2018 , 17:00:00

Prabowo Datangi Parlemen

Prabowo Datangi Parlemen

, 16 MEI 2018 , 17:38:00

Terima Alumni 212

Terima Alumni 212

, 16 MEI 2018 , 18:06:00

Maradona Dampingi Maduro

Maradona Dampingi Maduro

, 18 MEI 2018 , 02:14:00