Hanura

Komisi I: Lompatan RRI Tidak Bisa Normatif

Politik  SELASA, 23 JANUARI 2018 , 16:30:00 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

RMOL. Anggota Komisi I DPR mencecar direksi dan dewan pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik (LPP RRI) dalam rapat kerja di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/1). Komisi I meminta direksi dan dewas LPP RRI bekerja profesional dan menjadikan lembaga radio milik negara itu berkelas internasional.

Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris mengaku hasil kerja manajemen RRI tidak sesuai dengan aset dan anggaran yang dimiliki. Belum lagi anggaran yang dikucurkan pemerintah setiap tahunnya mencapai Rp 1 triliun.

"Melihat aset yang dimiliki sangat tidak pantas target RRI ke depan hanya biasa-biasa saja. Menurut saya harus ada langkah yang lebih lagi. Saya belum lihat ada langkah-langkah yang bisa mentransformasi RRI menjadi lembaga radio sekelas yang kita inginkan," ujar Charles saat sesi tanya jawan dengan direksi dan dewas RRI di ruang rapat Komisi I DPR, Selasa siang.

Charles pun membandingkan pendengar radio milik swasta Elshinta yang memiliki pendengar lebih dari 2,4 juta orang. Kalau dibanding pendengar RRI sangat jauh sekali yang hanya 75 ribu orang.

"Saya belum melihat adanya program-program ke depan yang bisa ikut mendukung industri musik nasional misalnya. Kita ingin melihat RRI seperti BBC. Saya ini pendengar radio setiap hari. Tetapi saya lebih sering diwawancara RRI Pro 3 dibanding mendengar RRI-nya sendiri," katanya.

Politisi PDI Perjuangan itu berpesan agar pada tahun 2018, dengan infrastruktur yang lebih besar, dengan aset triliunan yang dimiliki RRI lompatannya tidak bisa normatif lagi. Ia menegaskan harus ada program kerja yang luar biasa.

Sehingga bangsa ini bisa melihat 2019 nanti RRI bisa jadi lembaga radio sekelas internasinal. Dia berharap tahun depan pendengar RRI bisa mencapai 1 juta orang.

"Masa RRI kalah dengan radio daerah seperti Radio Banten. Kita ingin melihat RRI sebagai alat negara bisa mendodorng kepentingan negara. Bagaiamana mungkin kalau pendengar 75 ribu bisa mendorong ideologi Pancasila misalkan. Bagaimana RRI bisa melawan radikalisme, dan lain-lain. Angka-angka jangan ngibulin kita. Kita mau angka pendengar dari 75 ribu ke 1 juta orang tahun depan," katanya.

Hal senada disampaikan anggota Komisi I DPR Evita Nursanty. Menurutnya, RRI sudah tidak mampu lagi bersaing dengan radio lain.

Di internal direksi dan dewas RRI, ungkap Elvita, cukup banyak isu-isu di RRI yang mencemaskan sepanjang tahun 2017.

"Isunya macam-macam. Ada terkait transparansi sehingga didemo karyawan, ada yang usia dirut yang katanya sudah melewati usia pensiun. Terus ada yang namanya peringkat dari Nielsen yang jauh menurun, itu yang kita baca dan dengar baik di media online maupun di media sosial," ucapnya.

Anggota Dewas Freddy Ndolu mengatakan, batas usia pensiun direktur utama RRI masih dalam tahap pembahasan dewas. Namun menurutnya usia direktur utama RRI masih berlaku hingga 2021.

"Karena terkait PNS yang jelas 58 tahun. Kita direksi dan dirut non PNS. Artinya sejak terpilih sampai batas akhir masa bakti akan tetap bertugas. Dewas juga melihat perfomance dari dirut RRI masih dibutuhkan," katanya. [rus]

Komentar Pembaca
Stop Permanen Piala Presiden!

Stop Permanen Piala Presiden!

, 19 FEBRUARI 2018 , 15:00:00

Anies VS Jokowi Dalam Piala Presiden

Anies VS Jokowi Dalam Piala Presiden

, 19 FEBRUARI 2018 , 13:00:00

Tumpeng Golkar Untuk OSO

Tumpeng Golkar Untuk OSO

, 13 FEBRUARI 2018 , 17:33:00

SBY Lantik AHY

SBY Lantik AHY

, 18 FEBRUARI 2018 , 00:31:00

Yang Lolos Dan Tak Lolos

Yang Lolos Dan Tak Lolos

, 18 FEBRUARI 2018 , 01:23:00