Hanura

Katar Ancam Laporkan Kasus Tower Microsell Ilegal Ke KPK

Nusantara  SENIN, 22 JANUARI 2018 , 21:51:00 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto mengancam melaporkan kasus maraknya tower microsell ilegal yang berdiri di aset milik Pemprov DKI Jakarta ke penegak hukum, KPK atau kepolisian.

"Langkah itu akan kami lakukan jika terbukti ada KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) dalam kasus ini yang melibatkan instansi terkait seperti PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), BPAD (Badan Pengelola Aset Daerah) dan badan atau lembaga lainnya," kata Sugiyanto kepada wartawan di Jakarta, Senin (22/1).

Ia mengatakan untuk menelisik kasus ini telah membentuk tim. Sugiyanto berharap PTSP mengungkapkan data dengan fair karena dirinya yakin jumlah tower microsell yang berdiri di aset Pemprov secara ilegal tak hanya 12 seperti tertuang dalam surat yng dikirim TPST kepada Satpol PP pada 8 Januari silam. Melainkan ada ribuan.

"Dalam surat itu TPST meminta Satpol PP agar mencabut izin ke-12 menara mikroselular itu, dan saya bertanya-tanya mengapa hanya 12. PTSP sebagai satuan kerja yang menangani masalah perizinan pasti punya data lengkap, dan saya desak PTSP untuk berani transparan," ujar Sugiyanto.

Ia curiga banyaknya tower microsell ilegal merupakan buah dari praktik KKN di semua SKPD terkait, termasuk PTSP, sehingga tim yang dibentuk juga akan menelisik bagaimana proses perijinan tower itu dikeluarkan.

"Tim bahkan juga akan mendalami soal aset-aset milik Pemprov DKI yang digunakan untuk pendirian menara microsell, untuk mengetahui berapa banyak dari aset-aset itu yang masih berstatus tidak disewa alias dipakai tampa bayar dan terjadi dugaan potensi kerugian pajak sewa lahan dan lainnya," imbuh dia.

Aktivis Ibukota yang akrab disapa SGY ini mengaku akan mencari momen yang tepat untuk mendiskusikan hal ini dengan Gubernur  Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno, karena keberadaan tower-tower ilegal ini juga mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD).

"Kalau semua tower berstatus legal dan membayar sewa lahan,  tentu akan meningkatkan pemasukan pajak, dan pendapatan Pemprov DKI, PAD dari sektor ini bisa  melebihi target. DPRD harus tegas bersikap dan jangan bermain mata," tegas SGY

Seperti diketahui, maraknya tower microsell bermasalah sedang menjadi perhatian Komisi B DPRD DKI Jakarta karena banyak perusahaan yang mendirikan tower mikrosel lebih dari yang tertuang dalam perizinan yang dikeluarkan PTSP.

"Kita mendapat masukan yang di-acc 10, ternyata yang dipasang (yang didirikan) 200. Imi yang terjadi," ujar Sekretaris Komisi B DPRD DKI, Darussalam, Kamis (11/1).

Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik bahkan mengatakan kalau Dewan berencana membentuk Pansus untuk mengusut tower microsell ilegal yang berdiri di atas lahan milik Pemprov DKI.

Sebab, kata politisi Gerindra ini, penggunaan lahan Pemprov untuk tower microsell ilegal merupakan bentuk penyimpangan pemanfaatan aset.

Data Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI menyebut, saat ini telah ditemukann 1.129 tower mikrosel ilegal di Ibukota, dan tower-tower itu kebanyakan berdiri tanpa izin di lahan milik Pemprov.[dem]

Komentar Pembaca
Teriak Jokowi Haram, Demonstran Dipukul dan Ditangkap
Daftar 200 Mubalig Itu Konyol!

Daftar 200 Mubalig Itu Konyol!

, 21 MEI 2018 , 17:00:00

Prabowo Datangi Parlemen

Prabowo Datangi Parlemen

, 16 MEI 2018 , 17:38:00

Terima Alumni 212

Terima Alumni 212

, 16 MEI 2018 , 18:06:00

Maradona Dampingi Maduro

Maradona Dampingi Maduro

, 18 MEI 2018 , 02:14:00