Hanura

Memetakan Permasalahan Cantrang

Suara Publik  SABTU, 20 JANUARI 2018 , 11:19:00 WIB

DALAM beberapa hari ini, kembali publik disuguhi berita tentang Cantrang. Ribuan nelayan mendemo pelarangan Cantrang ini sehingga Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti akhirnya menemui para pendemo dan membatalkan (sementara) pelarangan penggunaan Cantrang ini.

Apabila kita analisa, konflik berkaitan dengan Cantrang ini sudah berlangsung sejak lama. Sejak kemunculanya, Cantrang sudah menjadi kompetitor nelayan kecil tradisional yang melaut dengan perahu dayung ataupun ketinting dengan alat tangkap pancing yang menyasar jenis ikan yang sama dengan Cantrang ini yaitu ikan karang atau pesisir (Kakap, Kerapu, Baronang dll). Di berbagai daerah muncul demo menentang keberadaan Cantrang ini oleh nelayan-nelayan kecil tradisional tersebut.

Pukat Cantrang yang dioperasikan oleh kapal ikan dengan tonnage sekitar 20 GT menjadi pesaing perahu-perahu nelayan tradisional tersebut. Dalam persaingan ini, jelas saja Kapal Cantrang lebih dominan. Nelayan-nelayan tradisional mengeluhkan bahwa hasil tangkapanya menurun drastis dengan kehadiran Cantrang di wilayahnya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa permasalahan Cantrang ini selain permasalahan kelestarian lingkungan juga merupakan permasalahan ekonomi antara nelayan tradisional super kecil berhadapan dengan nelayan kecil dan menengah.

Kebijakan KKP

Pada sekitar tahun 2008, kebijakan mengenai Cantrang ini tidak seragam antar Provinsi. Ada beberapa Provinsi yang membolehkan beroperasinya Cantrang ini dan ada beberapa Provinsi juga yang melarang. Hal ini mengakibatkan sering berpindahnya wilayah operasi Cantrang ini dari satu Provinsi ke Provinsi yang lain.

Permasalahan ini kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 2 tahun 2011. Pasal 23 ayat 6 Peraturan Menteri ini secara khusus mengatur Cantrang berkaitan dengan daerah izin pengoperasiannya, kualifikasi Cantrang itu sendiri dan kapal yang digunakan. Untuk syarat pukat, mesh size (mata pukat) harus di atas 2 inch (5,08 cm). Mengenai kapal yang digunakan adalah harus di bawah 30 GT. Wilayah operasi dari Cantrang ini juga hanya meliputi Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia/WPP-NRI: 711 (Selat Karimata, Laut Natuna dan Laut Cina Selatan), 712 (Laut Jawa) dan 713 (Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali). Selain itu, jalur penangkapan untuk Cantrang hanya diizinkan pada jalur penangkapan II yang berarti harus di luar 4 Nm dari pantai dan jalur penangkapan III yang berarti di ZEEI.

Berdasarkan Peraturan Menteri ini, maka penting adanya patroli untuk menegakkan aturan demi terlaksananya sustainable fisheries (Penangkapan ikan ramah lingkungan dan berkelanjutan). Apabila peraturan mengenai lebar mata pukat dilanggar, maka yang terjadi adalah ikan-ikan kecil akan ikut terjaring yang dampaknya akan mengganggu proses perkembangbiakan ikan. Apabila wilayah penangkapan dan jalur penangkapan dilanggar, maka yang terjadi adalah rusaknya terumbu karang dan adanya singgungan kepentingan dengan nelayan kecil tradisional yang menggunakan ketinting dan perahu dayung yang beroperasi di radius 4 Nm dari pantai. Apabila nelayan Cantrang melanggar aturan tonnage kapal hingga di atas 30 GT, maka yang mungkin terjadi adalah adanya over fishing (penangkapan ikan secara berlebihan).

Susi Pudjiastuti yang dilantik sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan pada Kabinet Presiden Joko Widodo kemudian mengambil kebijakan yang berbeda terhadap permasalahan Cantrang ini. Pada tahun 2015, terbitlah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 2 tahun 2015 yang melarang penggunaan pukat hela (trawl) dan pukat tarik (seine nets). Cantrang termasuk dalam bagian pukat tarik berkapal (boat or vessel seine). Pada pasal 6 Peraturan Menteri ini diberikan kebijakan untuk SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) yang masih berlaku terhadap kapal yang menggunakan pukat hela (trawl) dan pukat tarik (seine nets) untuk tetap beroperasi sampai SIPI nya berakhir.

Sejak pertama kali terbit, peraturan ini sudah menimbukan kontroversi dan demo oleh nelayan terutama nelayan Cantrang di Pantai Utara Jawa (Tegal, Rembang dll). Demonstrasi terakhir digelar di depan Istana Merdeka dan ditemui oleh Presiden Joko Widodo yang didampingi Menteri Susi Pudjiastuti yang akhirnya berhasil menyuarakan aspirasinya dan Cantrang diizinkan beroperasi kembali.

Dari berita yang dilansir beberapa media, Menteri Susi Pudjiastuti memperbolehkan penggunaan kembali Cantrang ini dengan syarat: ukuran kapal harus sesuai dan tidak ada penambahan jumlah kapal. Akan ada upaya berkelanjutan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan selaku pembina industri perikanan agar nelayan beralih ke alat tangkap ikan yang lebih ramah lingkungan.

Kesimpulan dan Saran

Menyikapi fenomena ini, harus segera ada kejelasan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan berkaitan dengan aturan yang pasti tentang Cantrang ini. Opsi yang bisa diambil adalah kembali ke Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 2 tahun 2011 yang sudah dijelaskan di atas. Peraturan Menteri Perikanan ini sudah mewakili upaya-upaya penangkapan ikan ramah lingkungan apabila aturan-aturan yang ada di Peraturan Menteri Perikanan ini dilaksanakan secara tegas dan sungguh-sungguh. Dalam hal ini, fungsi pengawasan dan penegakkan hukum menjadi sangat signifikan.

Dengan adanya penegakan hukum yang tegas, nelayan Cantrang akan benar-benar mematuhi aturan-aturan yang ada. Dengan dipatuhinya wilayah penangkapan dan jalur penangkapan, maka tidak akan ada lagi konflik kepentingan antara nelayan kecil tradisional dengan nelayan Cantrang. Sosialisasi mengenai sustainable fisheries (Penangkapan ikan ramah lingkungan dan berkelanjutan) juga perlu untuk terus dilaksanakan di kalangan nelayan sehingga kesadaran mereka untuk menangkap ikan tidak secara merusak dan berlebihan sehingga bisa mewariskan ke anak cucu menjadi semakin tinggi.

Upaya pemberian izin sementara kepada nelayan dengan alat tangkap Cantrang ini dengan kurang kuatnya dasar peraturan akan menimbulkan gejolak lagi apabila suatu saat kembali dilarang. Hal tersebut hanya akan menjadi "Bom Waktu".

Dedi Gunawan Widyatmoko, S.E.

Siswa Program Master of Maritime Policy di ANCORS (The Australian National Centre for Ocean Resources and Security), University of Wollongong, Australia.

*Tulisan ini merupakan analisa akademik dan pendapat pribadi dari penulis, tidak mewakili instansi manapun

Komentar Pembaca
Rupiah Terpuruk, Utang Bertumpuk!

Rupiah Terpuruk, Utang Bertumpuk!

, 24 MEI 2018 , 17:00:00

Komunitas Tionghoa Kapok Dukung Jokowi
Maradona Dampingi Maduro

Maradona Dampingi Maduro

, 18 MEI 2018 , 02:14:00

Mencoblos Di Kedubes Venezuela

Mencoblos Di Kedubes Venezuela

, 20 MEI 2018 , 10:20:00

RR Bertemu Anwar Ibrahim

RR Bertemu Anwar Ibrahim

, 21 MEI 2018 , 00:45:00