Anies Lucu Minta BPN Batalkan Sertifikat HGB 3 Pulau Reklamasi

Lucu, menurut Pakar Hukum Agraria dari Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Nur Hasan, karena sertifikat tersebut terbit atas persetujuan Pemprov DKI Jakarta selaku pemegang Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Tapi sekarang minta dibatalkan.

"Kan menjadi lucu gitu sudah memberikan persetujuan untuk dimohonkan HGB di atas tanah HPL ditarik lagi kemudian institusi yang sama itu meminta untuk membatalkan apalagi nanti sampai menggugat ke PTUN. Dulu kok memberikan persetujuan untuk diberikan HGB sekarang, menggugat. Ini terlepas dari siapa gubernur itu," katanya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/1).

"HGB di atas tanah HPL itukan diberikan pasti atas dasar persetujuan dari pemegang HPL, dalam hal ini pemerintah DKI, terlepas dari siapa gubernurnya lho. Pemerintah DKI sebagai institusi," sambung dia.

Nur Hasan mengatakan saat Gubernur DKI sebelumnya menyetujui dikeluarkan izin HGB untuk pengembang, tentu sudah melalui pertimbangan yang panjang. Karenanya, dia pun mempertanyakan permintaan Anies.

Meski begitu, Nur Hasan mengakui secara hukum Anies bisa menempuh jalur hukum, tepatnya melalui PTUN jika memang Kementerian ATR/ BPN sudah ogah memenuhi permintaan Anies.

"Tapi kalau ke PTUN itu artinya ada sesuatu yang akan hilang gitu. Yaitu kesempatan untuk menyelesaikan secara damai yang akan membawa dampak yang positif bagi semua pihak termasuk bagi masyarakat," pungkasnya.[dem]