Penuhi Hak-hak Korban Kejahatan Seksual Anak, Tangkap Para Pelakunya

Hukum  SABTU, 13 JANUARI 2018 , 12:20:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Penuhi Hak-hak Korban Kejahatan Seksual Anak, Tangkap Para Pelakunya

Foto/Net

RMOL. Pada awal 2018 ini, publik dikejutkan dua kasus kekerasan seksual terhadap anak yang cu­kup memprihatinkan. Pertama, beredar video hubungan seksual antara anak dengan perempuan dewasa yang diduga dibuat dan diarahkan oleh enam orang dewasa.

Kedua, terkuak kasus kek­erasan seksual di Tangerang yang diduga dilakukan oleh seorang guru honorer terhadap 41 orang anak.

Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Ajeng Gandini Kamilah menuturkan, dalam kedua kasus tersebut para pelaku dapat dijerat dengan pi­dana berlapis. Mulai dari pasal-pasal di UU Perlindungan Anak, UU Pornografi, UU Informasi dan Transaksi Elektronik dan yang paling penting yakni UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO).

"Untuk kasus perekaman vid­eo anak dengan perempuan de­wasa perlu diperhatikan bahwa pelaku dalam video tersebut dapat diduga merupakan bagian dari sindikat peredaran video pedofilia," katanya.

Dengan demikian pembuatan video tersebut dilakukan dalam konteks eksploitasi seksual untuk kepentingan ekonomi. Aparat penegak hukum harus melihat kasus ini bukan hanya dengan kacamata kekerasan seksual pada anak menggu­nakan aturan tunggal seperti pornografi atau perlindungan anak semata.

"Namun sekali lagi harus menggunakan pasal berlapis. Salah satunya dengan instrumen UU TPPO," imbuhnya.

Dengan instrumen UU TPPO, penyidik bahkan dapat men­jerat korporasi di balik bisnis pornografi anak. Pasal 15 UU TPPO menyatakan, tindak pi­dana perdagangan orang yang dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa perampasan kekayaan hasil tindak pidana (perampasan aset).

"Selain mengejar pelaku, kor­ban juga tidak boleh diting­galkan. Menghukum pelaku memang penting, namun penan­ganan terhadap anak jauh lebih penting dan harus disegerakan," tekan Ajeng.

Jumlah pelayanan dan re­habilitasi yang dilakukan oleh berbagai lembaga terhadap kor­ban kekerasan seksual diketahui cenderung rendah, yakni sekitar 3 persen.

Selain itu tidak tersedia data komprehensif yang terinte­grasi mengenai anak korban kekerasan seksual yang telah menjalani rehabilitasi secara tuntas. Dalam studi pemetaan layanan anak korban di beberapa lembaga diantaranya LPSK, P2TP2A, Kemensos, Kemenkes, dan Kepolisian di DKI Jakarta yang dilakukan ICJR pada tahun 2016, terdapat problem umum dalam pemberian layanan bagi anak korban.

Di antaranya yakni tidak adan­ya kebijakan sentral bagi layanan anak korban. Terlebih lagi dalam kasus perekaman video por­nografi anak, yang melibatkan orang tua, maka negara dituntut untuk hadir dalam garda terde­pan melindungi anak korban.

"Anak kembali perlu menda­patkan rehabilitasi secara maksimal dan membutuhkan lebih serius dalam penan­ganannya karena akan berpo­tensi besar sebagai pelaku," tandasnya. ***

Komentar Pembaca
Oesman Sapta Odang - Memfungsikan DPD (Part 2)
Oesman Sapta Odang - DPD (Part 1)

Oesman Sapta Odang - DPD (Part 1)

, 23 JANUARI 2018 , 17:00:00

Kang Emil Angkat Koper

Kang Emil Angkat Koper

, 20 JANUARI 2018 , 20:57:00

Pesawat Hercules TNI Angkut Bantuan Kemanusiaan Untuk Warga Asmat
Pengerukan Kali Ciliwung

Pengerukan Kali Ciliwung

, 20 JANUARI 2018 , 17:31:00