Mangkir Diperiksa, Plt Dirut BJB Syariah Bakal Ditangkap

Kasus Korupsi Proyek Garut Superblok

X-Files  SABTU, 23 DESEMBER 2017 , 11:18:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Mangkir Diperiksa, Plt Dirut BJB Syariah Bakal Ditangkap

Foto/Net

RMOL. Pelaksana Tugas Direktur Utama Bank Jabar Banten (BJB) Syariah, Yocie Gusman tak memenuhi panggilan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Polisi pun memburu tersangka kasus korupsi proyek Garut Superblok.

Kepala Subdit V Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim, Komisaris Besar Widoni Fedri mengungkapkan, tersangkamangkir diperiksa dengan alasan sedang cuti.

Menurut dia, dalih yang disampaikan kuasa hukum Yocie itu tak bisa diterima. Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tak mengatur cuti bagi tersangka untuk menjalani pemeriksaan.

"Kita akan lakukan percepatan mencari tersangka untuk dilaku­kan penahanan," tandas Widoni. Sikap itu diambil lantaran Yocie dianggap tak kooperatif.

Yocie ditetapkan sebagai ter­sangka setelah dilakukan gelar perkara kasus Garut Superblok pa­da November lalu. Kepala Subdit V Dittipidkor Bareskrim saat itu, Komisaris Besar Indarto menjelas­kan, dalam gelar perkarapenyidik memaparkan sejumlah bukti yang berhasil dikumpulkan.

Bukti-bukti itu lalu men­jadi dasar untuk menjerat Yocie. "Penyidik menetapkan YG se­bagai tersangka atas kasus du­gaan korupsi kredit fiktif senilai Rp 566,45 miliar," katanya.

Berdasarkan gelar perkara, lanjut Indarto, tersangka Yocie Gusman memiliki peranan pentingdalam perkara ini. Selaku pejabat tinggi di BJB Syariah, Yocie memberikan persetujuan pencairan kredit kepada debitur PT Hastuka Sarana Karya.

"Tersangka memberikan pembiayaan pembangunan Garut Superblok dengan cara melawanhukum," sebut Indarto yang kini menjadi Kepala Polres Kota Bekasi itu.

Upaya melawan hukum yang dimaksud adalah tidak mengedepankan prinsip kehati-hatian sehingga dana kredit untuk pembelian kios Garut Superblok tidak dapat dikembalikan ke bank.

Selama periode Oktober 2014 hingga Juni 2015, BJB Syariah memberikan fasilitas pembiayaan sebesar Rp 566,45 miliar kepada PT Hastuka Sarana Karya untuk proyek pembangu­nan Garut Superblok.

Untuk mendapatkan kredit dari BJB Syariah, PT Hastuka Sarana Karya mengklaim sudah ada 161 pembeli ruko di mal yang bakal dibangun. Padahal, sebagian data pembeli itu fiktif.

Belakangan pengembalian pinjaman ke BJB Syariah macet. Angkanya mencapai Rp548,94 miliar. "Proses pengajuan permohonan kredit, pemeriksaan doku­men, survei, dan agunan yang dijadikan jaminan kredit diduga tidak diteliti secara seksama oleh tersangka," papar Indarto.

Penyidik telah melayangkan surat panggilan terhadap Yocie untuk menjalani pemeriksaan di Bareskrim.  "Sudah dijadwalkan pemeriksaannya. Kami masih menunggu waktunya," katanya.

Dari hasil pemeriksaan nanti, penyidik bisa menyimpulkan apakah tersangka perlu langsung ditahan atau tidak. "Kita lihat saja nanti," ujar Indarto.

Menurut dia, penyidikan ka­sus bakal dikembangkan untuk mengungkap dugaan keterlibatan pihak lain. Termasuk kemungki­nan keterlibatan atasan Yocie.

Yocie dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan sama-sa­ma berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Yocie pernah memimpin PKS Bogor periode 2004-2009.

Untuk pengumpulan bukti ka­sus ini, penyidik telah menggele­dah kantor pusat BJB Syariah dan kantor BJB Syariah Cabang Braga di Kota Bandung.

Di kantor pusat BJB Syariah, penyidik menyasarkan ruang kerja direksi. Mulai dari Direktur Utama, Direktur Operasional, Direktur pembiayaan hingga Direktur Kepatuhan.

Dari ruang kerja direksi BJB Syariah, penyidik menyita sejum­lah dokumen pembiayaan dan dokumen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Usai menggeledah kantor, penyidik menuju rumah Plt Direktur Utama BJB Syariah di Bandung dan di Bogor.

Sekretaris Perusahaan BJB Hakim Putratama membenarkan penyidik Bareskrim menggeledah kantor pusat BJB Syariah pada 16 Oktober 2017 lalu.

"Penggeledahan tersebut berkaitan dengan permasalahan pemberian fasilitas kredit BJB Syariah," katanya dalam keterangan tertulis.

BJB Syariah memberikan fasilitas kredit kepada PT Hastuka Sarana Karya pada Juli 2014. Saat ini, menurut Hakim, debitur tersebut sedang dalam proses penyelesaian kredit.

Mengenai persoalan ini, BJB sebagai induk BJB Syariah me­nyerahkan kasus ini ke pihak berwenang. Hal ini sebagai bagiandari penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Bank BJB sebagai induk peru­sahaan, lanjut Hakim, berkomit­men menjaga dan mengedepankan kepentingan investor dan nasabah BJB dan BJB Syariah.

Kasus kredit macet proyek Garut Superblok ini ke Bareskrim pada 7 September 2017 la­lu. Menindaklanjuti laporan ini, Bareskrim menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor: 175.a/IX/2017/Tipidkor pada hari yang sama.

Kilas Balik
Bareskrim Sita Aset PT Hastuka Rp 222 Miliar


 Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut kasus dugaan korupsi pemberian kredit Bank Jabar Banten (BJB) Syariah kepada PT Hastuka Sarana Karya untuk proyek Garut Superblok.

Untuk mengumpulkan barang bukti, penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim menggeledah rumah bos PT Hastuka Sarana Karya di Bandung dan kantor perusahaan itu di Garut, Jawa Barat.

Kepala Subdit V Dittipidkor Bareskrim saat itu, Komisaris Besar Indarto membenarkan penggeledahan yang dilakukanpenyidik. "Kita lakukan upaya paksa di antaranya penggeledahan,"  katanya.

Dalam penggeledahan terse­but, penyidik menyita sejumlah barang bukti di antaranya kom­puter dan dokumen-dokumen.

Indarto menjelaskan kasus ini telah ditingkatkan ke penyidi­kan. Namun dia belum bersedia mengungkapkan pihak yang dibidik menjadi tersangka.

Untuk menutupi kerugian neg­ara dalam kasus ini, penyidik te­lah mengamankan sejumlah aset milik PT Hastuka Sarana Karya. "Pemblokiran aset dengan nilai total kurang lebih Rp 222 miliar," sebut Indarto.

Bareskrim bekerja sama dengansejumlah instansi untuk menelusuri ke mana larinya uang kredit dari BJB Syariah sebesar Rp 548,9 miliar. "Kita akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengem­bangan kasus," kata Indarto.

Untuk diketahui, selama periode Oktober 2014-Juni 2015, BJB Syariah memberi­kan fasilitas pembiayaan ke­pada calon pembeli kios pada Garut Superblok dengan plafon sebesar Rp 566,45 miliar. Pusat perbelanjaan itu dibangun PT Hastuka Sarana Karya.

Dalam kerja sama pembiayaan tersebut diduga terjadi perbuatan melawan hukum dan menim­bulkan kerugian negara karena pembayaran cicilan macet.

Kasus ini dilaporkan ke Bareskrim pada 7 September 2017 lalu dengan bukti laporan nomor LP/ 910/ IX / 2017 /Bareskrim, tanggal 7 September 2017.

Setelah melakukan penye­lidikan awal, Direktorat Tipikor Bareskrim menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Sidik/175.a/IX/2017/ Tipidkor.

Penyidik menduga telah terjadi korupsi dalam kasus ini. Pihak-pihak yang terlibat bakal dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di­ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sebelumnya, kalangan DPRD Jawa Barat telah mengendus dugaan adanya penyelewengan pemberian kredit kepada PT Hastuka Sarana Karya.

"Misalnya pemberian kredit Rp 500 miliar kepada salah seorang nasabah, padahal ke­mampuan nasabah tersebut di bawah Rp 400 miliar, itu jelas pelanggaran," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat, Gatot Tjahyono.

Ia memperingatkan kepada BJB agar berhati-hati memberi­kan kredit. Sebab, modal peru­sahaan ini berasal dari Pemprov Jawa Barat.

Dugaan penyelewengan pem­berian kredit ini pernah dilon­tarkan Monitoring Community. "Dalam proses penyaluran kreditnya terdapat persyaratan-persyaratan yang tidak bankable, seperti nilai agunan kredit yang tidak mencukupi untuk penyalu­ran kredit khususnya terhadap 161 end user Garut Superblok," kata Kandar Karnawan, Ketua Kajian Hukum Monitoring Community.

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan, debitur tidak mempunyai kemampuan dan kelayakan financial. Namun BJB Syariah tetap melakukan pencairan kredit.

"Adanya indikasi end user Garut Superblok tidak pernah menerima penyaluran kredittetapi dinikmati pelaksana proyek. Selain itu juga terdapat indikasi end user fiktif," sebutnya. Kandar pun meminta aparat pen­egak hukum mengusut kasus ini.

Kantor pusat PT Hastuka Sarana Karya berada di Bandung. Perusahaan ini bergerak di bi­dang real estate. Dalam laporan tahunan (annual report) BJB tahun 2014, disebutkan PT Hastuka Sarana Karya adalah pengembang yang bermitra denganBJB dalam proyek pembangunanmal di Garut. ***

Komentar Pembaca
JK, Peng-Peng Di Balik Impor Beras

JK, Peng-Peng Di Balik Impor Beras

, 19 JANUARI 2018 , 21:00:00

Sri Mulyani Bikin Indonesia Rugi Ratusan Triliun
Pertemuan Sahabat Lama Setelah 10 Tahun

Pertemuan Sahabat Lama Setelah 10 Tahun

, 18 JANUARI 2018 , 16:05:00

Desak Bamsoet Mundur

Desak Bamsoet Mundur

, 18 JANUARI 2018 , 21:29:00

Pelantikan KSAU Baru

Pelantikan KSAU Baru

, 18 JANUARI 2018 , 01:04:00