Hanura

Jaksa Diprotes Aktivis Lingkungan

Perusak Hutan Di Bali Dituntut Ringan

Bongkar  SABTU, 23 DESEMBER 2017 , 10:34:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Jaksa Diprotes Aktivis Lingkungan

I Made Wijaya alias Yonda/Net

RMOL. Kritikan pedas dilontarkan kepada jaksa yang menan­gani kasus reklamasi hutan mangrove di Kawasan Tan­jung Benoa, Bali.

Jaksa dinilai tak berani menun­tut hukuman berat kepada I Made Wijaya alias Yonda, terdakwa yang juga anggota DPRD di Bali. Para aktivis berharap, ha­kim akan berpijak pada keadilan saat vonis dijatuhkan.

Dalam sidang yang berlang­sung pekan lalu, Senin (11/12), Jaksa Suhadi Cs hanya menuntut 8 bulan penjara dan denda Rp10 juta kepada Yonda, Anggota Dewan dari Kabupaten Badung, Bali. Jaksa menggunakan pasal dalam UU Nomor 5 tahun 1990, tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem.

Selain anggota dewan, Yonda juga seorang Bendesa Adat di Tanjung Benoa. Awal tahun, Kepolisian menerima pengaduan tertulis dari sejumlah aktivis lingkungan mengenai adanya perusakan hutan mangrove di Tanjung Benoa.

Setelah menerjunkan penyidik dan mengecek TKP, pada Juni lalu, Yonda ditangkap dan ditahan Polda Bali. Polisi me­nemukan penimbunan tanah atau reklamasi di lahan hutan mangrove. Luas hutan mangrove yang ditimbun mencapai 500 meter persegi.

Kepada Polisi, Yonda berala­san kegiatan itu dilakukan untuk melindungi pura desa dari abrasi dan meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Di tengah proses hukum ini, Yonda juga terjerat kasus lain.

Agustus lalu, Polda Bali me­netapkan dia sebagai tersangka kasus pungli terhadap sejum­lah pengusaha water sport di Tanjung Benoa. Diduga, pungli terjadi sejak Desember 2014, dan nilainya mencapai puluhan miliar. Yonda kini menjalani proses persidangan kasus rekla­masi, juga sekaligus pemerik­saan kasus pungli.

Kembali ke kasus hutan man­grove, tuntutan Jaksa yang rin­gan dikritik oleh sejumlah ak­tivis lingkungan. Ketua Umum Forum Peduli Mangrove (FPM) Bali Steve WD Sumolang mera­sa tuntutan itu menciderai rasa keadilan.

Ada dua pelanggaran yang te­lah dilakukan. Pertama, melaku­kan penebangan mangrove untuk akses jalan masuk ke pantai. Dan kedua, melakukan reklamasi liar berupa penimbunan pasir, seh­ingga bisa mengubah bentang alam, untuk membangun sarana komoditi.

"Setahu kami, UU Nomor 18 tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan, hukumannya paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun penjara. Ini kok di bawah minimal," katanya.

Selain FPM, ada tiga lagi aktivis lingkungan yang protes atas tuntutan itu. Yakni, Garda Tipikor, Lembaga Kajian Masalah Sosial (LKMS) dan Aliansi Penyelamat Demokrasi Hukum & HAM Bali.

Mereka melayangkan surat kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan RI yang ditembuskan ke Presiden, dan sejumlah lembaga tinggi negara lainnya yaitu Ketua DPR RI, Ketua KPK, Ombudsman RI, Kapolri, Jaksa Agung, Ketua Komisi Kejaksaan RI, Ketua MA, Ketua Komisi Yudisial, Menkum HAM dan Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.

Dalam suratnya, para aktivis ini menilai, tuntutan Jaksa ber­tolak belakang dengan semangat pemerintah untuk menjaga ling­kungan dan memerangi pengeru­sakan lingkungan. Dia menilai, sangat ironi tuntutan Jaksa di tengah harapan masyarakat yang gencar menyuarakan penolakan reklamasi di kawasan Benoa.

Padahal, kawasan ini merupakan bagian kawasan suci umatHindu, sekaligus Kawasan Konservasi milik pemerintah. Apalagi, dikutip dari https:// acch.kpk.go.id/id/gn-sda/den­pasar ternyata KPKpernah turun tangan ke Pulau Dewata un­tuk mensosialisasikan Gerakan Penyelamatan Sumber Daya Alam di Denpasar.

Menanggapi protes para ak­tivis lingkungan, salah satu kuasa hukum Yonda, Iswahyudi Edy P kepada wartawan menyatakan, sangat yakin proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan akan berlangsung tanpa inter­vensi pihak manapun.

"Pengadilan dalam memutus perkara, tidak bisa diintervensi pihak mana pun. Demikian pula untuk perkara klien kami," katanya.

Iswahyudi berharap, putusan yang akan dijatuhkan hakim nanti benar-benar sesuai dengankea­dilan dan hati nurani. "Hukum harus ditegakkan agar komit­men pemerintah menjaga dan melestarikan lingkungan hidup benar-benar terwujud. Semoga putusan hakim bisa memenang­kan rasa keadilan masyarakat," pungkasnya.  ***


Komentar Pembaca
Jokowi Berupaya Mengunci Mitra Koalisi
Menteri Yang Nyaleg Harus Mundur!

Menteri Yang Nyaleg Harus Mundur!

, 20 JULI 2018 , 13:00:00

RR Terima Kiai Muda Jabodetabek

RR Terima Kiai Muda Jabodetabek

, 17 JULI 2018 , 20:39:00

Salam Komando Demokrat-PDIP

Salam Komando Demokrat-PDIP

, 14 JULI 2018 , 03:59:00

Kunjungan Khofifah-Emil

Kunjungan Khofifah-Emil

, 13 JULI 2018 , 01:26:00