Buruh Perempuan Takut Hamil

Hak Maternalitas Dicuekin Perusahaan

Bongkar  JUM'AT, 22 DESEMBER 2017 , 07:57:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Buruh Perempuan Takut Hamil

Foto/Net

RMOL. Sebanyak 50 persen buruh garmen di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung yang hamil dan pernah hamil sepanjang tahun 2015-2017, merasa takut saat mengeta­hui dirinya hamil.

Temuan ini diungkap Komite Nasional Perempuan Mahardika (KNPM). Alasannya, perusa­haan tempat mereka bekerja mengabaikan hak-hak maternali­tas buruh perempuan. Sekretaris KNPM, Mutiara Ika Pratiwi menuturkan, penelitian tersebut dilakukan pada buruh garmen perempuan di KBN Cakung, Jakarta Utara yang bekerja di 45 perusahaan/pabrik.

Pengambilan data dilakukan pada bulan Agustus-Oktober 2017, dengan melibatkan 118 buruh garmen perempuan, di­mana 59 buruh berstatus kerja tetap dan 59 orang berstatus kontrak, dengan spesifikasi 25 orang sedang hamil dan 93 lain­nya pernah hamil untuk periode 201-2017 saat masih bekerja di KBN Cakung.

"Penelitian ini menemukan fakta bahwa 50 persen dari responden penelitian menya¬≠takan rasa takut atau rasa kha¬≠watir saat mengetahui dirinya hamil,"  katanya di Jakarta, ke¬≠marin. Ketakutan para buruh yang hamil muncul karena tiga faktor pemicu, yaitu khawatir mengalami keguguran, cemas kehilangan pekerjaan, dan takut penghasilannya berkurang.

Soal keguguran, Mutiara men­gungkapkan, buruh perempuan di KBN Cakung tidak mendapatkan fasilitas kerja yang mendukung kehamilan. Padahal, perempuan hamil yang menga­lami perubahan tubuh, sehar­usnya mendapatkan kursi kerja yang berbeda dengan buruh yang tidak hamil.

Kondisi ini kemudian menjadi salah satu penyebab terjadinya keguguran. "Misalnya, sistem kerja target yang sangat melelah­kan. Kemudian perusahaan sering tidak memandang bagaimana tubuh perempuan berubah ketika hamil yang selayaknya mendapat perhatian khusus. Tapi karena tar­get, semuanya terabaikan sehing­ga buruh yang hamil diperlakukan sama dengan buruh yang tidak hamil," paparnya.

Tak hanya fasilitas, para buruh yang hamil juga tidak menda­patkan dukungan dari sistem jam kerja. Bahkan, sebagian buruh hamil masih mendapat­kan kewajiban kerja lembur, setidaknya satu jam setelah selesai bekerja.

Selain itu, para buruh di KBN Cakung mengalami kecemasan akan kehilangan pekerjaan ke­tika mengetahui dirinya hamil. Sebab, sebagian besar buruh gar­men di KBN Cakung berstatus kontrak. Mereka tidak ingin pe­rusahaan menyetop kontraknya, bila terbukti penurunan kinerja karena kehamilan.

"Ketika kontraknya sudah ha­bis, salah satu cara mereka agar tetap bisa survive, adalah dengan menyembunyikan kehamilan," ujar Mutiara.

Koordinator Program Penelitian KNPM, Vivi Widyawati mengata­kan, perlindungan terhadap buruh perempuan dan pemenuhan hak maternitas merupakan kewajiban pemerintah, perusahaan dan ser­ikat buruh untuk memastikan terpenuhinya hak-hak maternitas buruh perempuan.

Pihaknya merekomendasikan kepada pemerintah un­tuk meningkatkan pengawasan terhadap implementasi UU Ketenagakerjaan, serta menjalankanfungsi pengawasan bidang ketenagakerjaan dengan meningkatkan perhatian pada hak maternitas di tempat kerja.

"Sebab masih banyak pe­rusahaan yang belum patuh dan konsisten menjalankan hal-hal yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan terkait per­lindungan maternitas buruh perempuan," ujarnya.

KNPMjuga meminta pemerin­tah untuk meratifikasi Konvensi ILO no. 183 tahun 2000 yang mengatur tentang waktu istirahat, layanan kesehatan dan tunjangan sangat diperlukan buruh perem­puan dalam menjamin keberlanju­tan dan kelayakan kehidupannya bersama sang anak.

"Perusahaan harus memban­gun dan menyatakan komitmen untuk mengakui, menghargai serta melindungi hak-hak mater­nitas buruh perempuan, dengan mengacu pada ketentuan perun­dangan yang berlaku," katanya.

Komitmen tersebut dapat di­tunjukkan dengan sosialisasi in­formasi maternitas, membangun lingkungan kerja yang kondusif dengan ruang laktasi dan klinik kesehatan yang memadai, serta memberikan perlakuan khusus, terutama bagi buruh hamil. ***


Komentar Pembaca
JK, Peng-Peng Di Balik Impor Beras

JK, Peng-Peng Di Balik Impor Beras

, 19 JANUARI 2018 , 21:00:00

Sri Mulyani Bikin Indonesia Rugi Ratusan Triliun
Pertemuan Sahabat Lama Setelah 10 Tahun

Pertemuan Sahabat Lama Setelah 10 Tahun

, 18 JANUARI 2018 , 16:05:00

Desak Bamsoet Mundur

Desak Bamsoet Mundur

, 18 JANUARI 2018 , 21:29:00

Pelantikan KSAU Baru

Pelantikan KSAU Baru

, 18 JANUARI 2018 , 01:04:00