Ego Sektoral Tinggi, JKN Dan Jamkesda Susah Disinkronisasi

Hasil Survei Kebijakan Program Sosial

Bongkar  RABU, 20 DESEMBER 2017 , 10:35:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Ego Sektoral Tinggi, JKN Dan Jamkesda Susah Disinkronisasi

Foto/Net

RMOL. International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) merilis hasil penilaian Indeks Barometer Sosial (IBS) 2017.

Hasilnya, survei IBS 2017 menunjukkan ada perbaikan, skor sebelumnya 5,8 menjadi 6,2. Namun kenaikan yang tipis tersebut justru menunjukkan masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan program sosial di Indonesia.

Ketua Tim IBS INFID, Bagus Takwin menuturkan, survei tersebut menunjukkan belum terjadi peningkatan kuantitas dan kualitas yang signifikan dalam kebijakan program sosial di Indonesia.

Secara umum, pelaksanaan program sosial masih belum memenuhi kriteria keadilan distributif dan keadilan prose­dural.

"Jenis dan bentuk program sosial belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan warga, pe­runtukannya pun masih belum tepat sasaran, proses perolehan­nya lama dan masih berbelit-belit. Ada indikasi perencanaan yang tidak komprehensif, serta pemantauan dan evaluasi yang tidak sistematis," ujarnya di Jakarta, kemarin.

Bagus menerangkan, konsep barometer sosial diturunkan dari model social justice (keadilan sosial) yang mendefinisikan kea­dilan sosial sebagai perwujudan kesempatan dan peluang hidup yang setara. IBS dapat dipahami sebagai metode pemantauan dan audit sosial terhadap kinerja dan pencapaian hasil pembangunan dengan menggunakan kebijakan program sosial sebagai indika­tornya.

Pengukuran yang dilakukan pada 2017 ini merupakan kali keempat pengukuran IBS. "Pengukuran IBS sudah dilaku­kan sejak tahun 2013 dengan menggali persepsi warga tentang kinerja pelaksanaan program sosial di Indonesia," katanya.

Ada delapan program sosial yang dinilai oleh responden survei. Antara lain, Program Beras Miskin (Raskin), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Program Indonesia Pintar (PIP), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Balai Latihan Kerja (BLK), dan Program Magang.

Pengukuran yang berlang­sung pada Agustus-Oktober 2017 ini menggunakan metode survey dengan kuesioner dan teknik pengambilan sampel multistage random sampling, melibatkan 2250 orang warga di 34 provinsi.

Hasilnya menunjukkan, dalam penilaian warga ada peningkatan kualitas program sosial secara keseluruhan pada tahun 2016 hingga pertengahan tahun 2017 dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya.

Indeks Barometer yang diper­oleh pada 2017 adalah 6,2, sedikit naik dibandingkan dengan yang diperoleh pada 2016, 5,8. "Kenaikan yang kecil ini meng­indikasikan belum beranjaknya secara signifikan upaya pencapa­ian keadilan sosial melalui pro­gram sosial," ungkap Bagus.

Hasil survei IBS juga meng­indikasikan ketidaksungguhan pemerintah dalam menjalankan program sosial dan bahwa pro­gram social belum menjadi prioritas. "Kalau kebutuhan tidak dipenuhi maka bisa menimbul­kan deprivasi. Masih banyak kebutuhan yang belum ter­penuhi oleh program sosial," imbuhnya

Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa, Ah Maftuchan, mengatakan program perlindun­gan sosial masih parsial atau be­lum menempatkan perlindungan sosial sebagai kesatuan program yang mampu menempatkan pendekatan multidimensional.

"Meski ada alokasi yang men­ingkat setiap tahun, tapi jika tidak dalam kerangka gover­nance yang baik maka tidak efektif dan efisien dalam mengatasi permasalahan sosial yang ada," katanya.

Masalah lainnya adalah egosektoral masih tinggi baik di level nasional maupun daerah. Misalnya, masih ada pemerintah daerah yang enggan melaku­kan sinkronisasi JKN dengan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang dimiliki.

"Desentralisasi memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menjalankan urusan wajib termasuk perlindungan sosial. Tapi faktanya masih banyak daerah yang kurang memberikan perhatian. Banyak daerah tidak memenuhi kebijakan fiskal yang baik," terangnya.

Selain itu, program-program sosial yang ada tidak universal atau targeting sehingga men­saratkan data yang memadai. Sementara data sangat dibutuhkan, baik dari sisi validitas maupun kebaruan. Hal ini mengakibatkan terjadinya exclusion error.

Menurutnya, pemerintahan Jokowi harus memprioritaskan program sosial, terutama dengan segera mengganti Menteri Sosial untuk menunjukkan keseriusan istana. "Selain itu, Menko PMK harus meningkatkan peran koor­dinatif dan sinergis antara ke­menterian. Tidak ada yang salah dengan infrastruktur, tapi akan jadi masalah jika infrastruktur mengalahkan perlindungan so­sial," tandasnya. ***


Komentar Pembaca
JK, Peng-Peng Di Balik Impor Beras

JK, Peng-Peng Di Balik Impor Beras

, 19 JANUARI 2018 , 21:00:00

Sri Mulyani Bikin Indonesia Rugi Ratusan Triliun
Pertemuan Sahabat Lama Setelah 10 Tahun

Pertemuan Sahabat Lama Setelah 10 Tahun

, 18 JANUARI 2018 , 16:05:00

Desak Bamsoet Mundur

Desak Bamsoet Mundur

, 18 JANUARI 2018 , 21:29:00

Pelantikan KSAU Baru

Pelantikan KSAU Baru

, 18 JANUARI 2018 , 01:04:00