WAWANCARA

Fritz Edward Siregar: Kami Tidak Tahu Kenapa Biaya Pilkada Sangat Mahal, Soal Mahar Politik Belum Ada Laporan

Wawancara  KAMIS, 19 OKTOBER 2017 , 08:52:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Fritz Edward Siregar:  Kami Tidak Tahu Kenapa Biaya Pilkada Sangat Mahal, Soal Mahar Politik Belum Ada Laporan

Fritz Edward Siregar/Net

RMOL. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penelitian dalam pelaksanaan dua pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) serentak yang terakhir. Hasil penelitian da­lam Pilkada Serentak 2015 dan 2017 itu menunjukkan, praktik politik transaksional belum bisa dilepaskan dari pesta demokrasi itu. KPK menemukan fakta bahwa calon yang menang bi­asanya memiliki kekayaan dan harta berlimpah. Hal itu tampak dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mereka.

Namun yang kalah, harta kekayaannya cenderung menu­run, bahkan jadi banyak utang. Berikut tanggapan Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar terkait temuan KPK tersebut.

Apa tanggapan Anda atas temuan KPK tersebut?

Saya kurang bisa memberi­kan pandangan ya soal riset itu. Karena kan saya juga belum lihat hasil penelitian KPK nih. Kami sudah pernah minta KPK untuk memberikan input terkait pilkada. Tapi kami belum tahu hasil penelitiannya.

Menurut Anda kenapa pihak yang kalah LHKPN-nya bisa menurun?

Mungkin akibat dari biaya pilkada yang tinggi yang har­us ditanggung seorang calon. Karena kan memang menurut undang-undang ada batasan sumbangan dana dari pihak lain. Tapi kan penggunaan dana pribadi seorang calon tidak di­batasi, sehingga dia bisa bebas menggunakan harta pribadinya untuk membiayai kampanye. Mungkin itu penyebabnya.

Kenapa biaya pilkada bisa tinggi?

Itu sebenernya saya juga bin­gung ya. Karena sebenarnya kan alat peraga dibiayai oleh KPU. Mungkin itu dalam rangka untuk membiayai tim kampanyenya kali. Tim kampanye kan harus di-support, sehingga di situ dia banyak mengeluarkan dana. Sedangkan untuk alat peraga enggak perlu lagi, karena sudah dibiayai oleh KPU kan.

Biaya tim kampanye yang besar untuk apa, sehingga ong­kos pencalonan bisa tinggi?
Kurang tahu persis juga ya. Kalau iklan-iklan itu kan sudah dibiayai sama KPU. KPU pu­nya kebijakan terkait iklan para calon, dan itu memakai dana APBN untuk membiayai itu. Mungkin dananya besar untuk menggerakan tim kampanyenya ke bawah. Tim kampanye ini juga kan suka terpecah jadi tim kecil yang turun sampai ke paling bawah. Jadi biayanya mungkin besar di situ.

Mungkinkah biaya pilkada mahal karena ada mahar politik?
Wah, kalau soal mahar poli­tik saya juga tidak tahu mas. Penelitian KPK memang me­nyatakan hasil itu berhubungan dengan mahar politik. Tapi kami kan belum pernah terima hasil penelitian dari KPK. Jadi kalau dibilang mahal karena mahar politik saya enggak tahu.

Kalau pantauan dari Bawaslu, mahar politik sebetul­nya masih marak enggak?

Saya juga kurang tahu soal itu. Masalahnya orang kami panggil juga kan enggak mau mengung­kapnya. Jadi kami tahunya ada dugaan mahar politik cuma dari sosial media saja. Tidak ada temuan, tidak ada laporan, tidak ada bukti dan lain seba­gainya. Jadi kami enggak tahu persis, apakah mahar politik itu benar-benar terjadi atau tidak. Makanya Bawaslu tidak bisa menyatakan terjadi atau tidak terjadi.

Besarnya ongkos politik diyakini juga karena money politic’s di masyarakat. Apa yang Bawaslu lakukan untuk meminimilisirnya?

Kalai meminimalkan itu kami mengadakan gerakan partisi­patif masyarakat. Masyarakat kami libatkan dalan pengawasan pemilu dan pilkada. Masyarakat kami berikan pengetahuan, su­paya apabila menemukan orang yang melakukan hal itu bisa segera melapor ke Bawaslu un­tuk dijadikan temuan.

Gerakan partisipatif itu yang kami butuhkan, makanya ke­mudian kami menyiapkan pojok pengawasan. Kami ingin men­gajak masyarakat untuk sama-sama aktif di dalam melakukan pengawasan pemilu.

Pojok pengawasan itu untuk 2018?

Enggak, kalau pojok penga­wasan itu sudah dari September 2017. Sementara untuk gerakan partisipatifnya sendiri sebetul­nya sudah lama.

Kalau masyarakat mene­mukan dugaan kecurangan, lapornya ke pojok penga­wasan?
Begini, gerakan partisipatif masyarakat itu ada dua. Pertama, kami memberikan pendidikan kepada masyarakat. Kami meli­batkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam mengawasi pemilu. Untuk itu kami mendirikan pojok-pojok pengawasan.

Artinya, masyarakat ka­lau mau belajar pengawasan pemilu dia selalu ada. Kami juga bekerjasama dengan lembaga-lembaga lain untuk mendidik masyarakat. Saya rasa itu ben­tuk pendidikan politik kepada masyarakat. Kalau melaporkan­nya itu bisa dimana saja.

Bisa di Banwaslu tingkat ka­bupaten/kota bisa, di Bawaslu tingkat provinsi juga bisa. Lalu kalau mau lapor ke Panwascam (Panwaslu Kecamatan-red) yang dibentuk juga bisa.

Pojok politik ada di mana saja?

Pojok pengawasan itu adanya di tingkat provinsi. Kami sudah instruksikan supaya dibangun di tempat publik yang mu­dah diakses, seperti di mall. Kami harap dengan begitu masyarakat semakin berperan aktif untuk mengawasi jalan­nya pemilihan. ***
Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
0%
Kocak
Kocak
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
0%
Waspada
Waspada
0%
Takut
Takut
0%

Komentar Pembaca
Megawati Tak Mampu Sadarkan Emil

Megawati Tak Mampu Sadarkan Emil

, 23 NOVEMBER 2017 , 19:00:00

AHY Tolak Tawaran Jokowi

AHY Tolak Tawaran Jokowi

, 23 NOVEMBER 2017 , 17:00:00

Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Peningkatan Kesehatan Masyarakat

, 21 NOVEMBER 2017 , 00:26:00

Demokrat Sahkan Khofifah-Emil

Demokrat Sahkan Khofifah-Emil

, 21 NOVEMBER 2017 , 18:32:00

Setnov Masih Ketua DPR

Setnov Masih Ketua DPR

, 23 NOVEMBER 2017 , 00:32:00