Cara Hanief Dakhiri Melindungi TKI Hingga Mengurangi Pengangguran

Kementerian Ketenagakerjaan  SELASA, 17 OKTOBER 2017 , 22:19:00 WIB | LAPORAN: IHSAN DALIMUNTHE

Cara Hanief Dakhiri Melindungi TKI Hingga Mengurangi Pengangguran

Hanif Dakhiri/net

RMOL. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus menyelaraskan hubungan antara pekerja dengan pengusaha dalam negeri. Sedangkan untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, Kemenaker terus berkoordinasi dengan Kementerian lainnya serta perwakilan di luar negeri agar TKI selalu dilindungi dan dijamin hak-haknya.

Dalam tiga tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)–Jusuf Kalla (JK) beberapa hal yang telah dicapai atau dilakukan Kemnaker antara lain, pertama, bersama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) serta sejumlah kementerian terkait bersama Komisi IX DPR menuntaskan proses legislasi revisi Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Rencanya UU baru yang telah direvisi itu nanti bernama UU Pelindungan TKI. Didalamnya akan lebih banyak mengatur mengenai perlindungan TKI dibanding penempatan. Selain itu, dalam UU baru fungsi Pengerah Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) dikurangi.

Menaker, Hanif Dhakiri, mengatakan, dengan disetujuinya RUU tersebut tersebut, maka pemerintah dan DPR berhasil menyeimbangkan manajemen resiko dan  majemen peluang.

"Inilah hasil terbaik yang dicapai oleh pemerintah dan DPR. Sehingga migrasi bisa menjadi suatu proses yang benar-benar baik dan bisa menigkatkan aspek perlindungan dan kesejahteraan pekerja migran Indonesia," kata Hanif melalui keterangan tertulis, Selasa (17/10).

Kedua, sejak Mei 2015 pemerintah melalui Kemnaker menghentikan pengiriman TKI ke-21 negara di Timur Tengah (Timteng). Hal itu dilakukan pemerintah karena banyak TKI di negara-negara Timteng hampir setiap hari mengalami tindakan kekerasan seperti pemukulan, penyiksaan, pemerkosaan bahkan pembunuhan. Sejak saat itulah, hampir jarang masyarakat membaca atau mendengar lagi berita miring soal TKI di luar negeri, terutama di negara-negara Arab.

Ketiga, Kemnaker sejak 2016 hingga 2019 membangun Desa Migran Produktif (Desmigratif). Desmigratif adalah program yang disiapkan pemerintah di kantong-kantong TKI. Sebagai percontohan di tahun 2016, Kemnaker telah meresmikan dua desa percontohan program Desmigratif, yakni Desa Kuripan, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah dan Desa Kenanga, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Meskin pun baru diresmikan akhir Desember 2016, berbagai kegiatan program Desmigratif di kedua desa percontohan tersebut sudah berjalan sejak beberapa bulan sebelumnya.

Desmigratif mengusung empat agenda utama, yakni (1) membangun pusat layanan migrasi, di mana setiap warga desa yang hendak berangkat ke luar negeri mendapatkan pelayanan di balai desa melalui peran dari pemerintah desa. Informasi yang didapatkan antara informasi pasar kerja, bimbingan kerja, informasi mengenai bekerja ke luar negeri, termasuk pengurusan dokumen awal. (2) Kegiatan usaha produktif untuk membantu pasangan dari TKI yang bekerja di luar negeri agar mereka memiliki keinginan dan keterampilan untuk membangun usaha produktif. Kegiatan ini mencakup pelatihan untuk usaha produktif, pendampingan untuk usaha produktif, bantuan sarana produktif, hingga pemasarannya. (3) Pengayoman terhadap anak-anak TKI dalam bentuk community parenting di mana anak-anak TKI diasuh bersama-sama oleh masyarakat dalam suatu pusat belajar mengajar. (4) Penguatan usaha produktif untuk jangka panjang dan bentuk koperasi usaha.

Tahun 2007 ini Kemnaker akan membangun 120 Desemigratif di 50 kabupaten dan kota. Dari 120 Desmigratif tersebut, 20 diantaranya dibangun khusus di wilayah NTT karena merupakan daerah potensi trafficking. Sedangkan jumlah daerah lain yang terpilih merupakan daerah yang menjadi kantong-kantong TKI. Selama tiga tahun ke depan (2017 – 2019), Kemnaker akan membentuk dan memfasilitasi 400 desa yang dipilih sebagai lokasi program desmigratif.

Keempat, Kemnaker memfasilitasi pembentukan 12 Pelayanan Satu Atap Penempatan (PSAT) Tenaga Kerja Luar Negeri (TKLN) di 12 lokasi pada 2017. Hal ini sebagai upaya untuk mempermudah dan mempercepat layanan perizinan bagi para TKI yang akan bekerja di luar negeri.

"Pemerintah membentuk PSA di daerah kantong-kantong TKI agar masyarakat dapat terlayani secara cepat, murah, bebas pungli dan terhindar dari para calo," kata Hanif.

Tahun 2017 ini direncanakan dibentuk PLSA TKLN di Kabupaten Kupang, Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenagggara Timur (NTT), Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah, Sumbawa, dimana keempatnya di Provinsi NTB, Tulungagung, Cilacap, Kendal, Jawa Tengah dan di Pati Jawa Timur. Sedangkan pada 2016, PSA itu telah dibentuk di Gianyar (Bali), Sumba Barat Daya (NTT), Tanjung Pinang (Kepulauan Riau), Entikong (Provinsi Bangka Belitung) Surabaya (Jatim) dan Mataram (NTB).

Kelima, Kemnaker mengalihkan perlidungan sosial TKI dari konsorsium asuransi swasta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sejak 1 Agustus 2017.  

Keenam, selama ini Kemnaker giat melakukan pelatihan kerja untuk calon pekerja dan pekerja di balai-balai latihan kerja. Kemnaker juga giat melakukan pameran kerja (job fair). Hasilnya menunjukan, hingga Juni 2017, pengangguran terbuka terus menunjukan penurunan. Pada Februari 2017, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,33 persen mengalami penurunan dari 5,81 persen pada 2015. Tingkat kemiskinan dalam periode 2015 hingga 2016 menunjukkan kecenderungan penurunan, yaitu dari 11,22 persen (Maret 2015) turun menjadi 10,64 persen (Maret 2017).

Secara kewilayahan, tingkat pengangguran di perkotaan relatif lebih tinggi dibandingkan di perdesaan, namun tren tingkat pengangguran di perkotaan terus menurun dari 7,02 persen pada tahun 2015 menjadi 6,53 persen dan 6,50 persen pada tahun 2016 dan 2017.

"Tingkat pengangguran secara nasional, perkotaan dan pedesaaan trennya terus menurun," kata Hanif.

Untuk melindungi warga negara Indonesia di dalam negeri, pemerintah berupaya keras untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Dalam kurun waktu 2015 hingga 2017, kesejahteran buruh/pekerja secara umum meningkat. Hal ini diindikasikan dari meningkatnya rata-rata upah buruh/karyawan/pegawai mencapai 5,09%. Sedangkan laju inflasi mencapai 6,29 persen. Pada tahun 2016, kenaikan rata-rata upah buruh/karyawan/pekerja/ pegawai mencapai 10,04 persen jauh meninggalkan lalu inflasi yang mencapai angka 4,42 persen.

Pada tahun 2017, kenaikan rata-rata upah buruh/karyawan/pegawai bahkan jauh meningkat menjadi 23,94 persen dibanding laju inflasi yang mencapai 3,83 persen. Kondisi ini adalah bukti keseriusan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, baik dari sisi income (upah) maupun pengeluaran (kenaikkan harga barang secara umum.

Mendorong penempatan TKI di luar negeri pada sektor formal juga merupakan salah satu upaya Kemnaker untuk melindungi TKI di luar negeri. Hal ini dikarenakan TKI yang bekerja pada sektor formal relatif lebih terlindungi dibanding TKI yang bekerja di sektor informal. Secara umum, penempatan TKI sektor formal dalam kurun waktu 2015 hingga Juli 2017 memiliki tren yang meningkat.

"Bahkan dapat diproyeksikan secara sederhana bahwa pada akhir tahun 2019 penempatan TKI formal akan mencapai angka di atas 58 persen," demikian Hanif.[san]
Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
0%
Kocak
Kocak
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
0%
Waspada
Waspada
0%
Takut
Takut
0%

Komentar Pembaca
Megawati Tak Mampu Sadarkan Emil

Megawati Tak Mampu Sadarkan Emil

, 23 NOVEMBER 2017 , 19:00:00

AHY Tolak Tawaran Jokowi

AHY Tolak Tawaran Jokowi

, 23 NOVEMBER 2017 , 17:00:00

Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Peningkatan Kesehatan Masyarakat

, 21 NOVEMBER 2017 , 00:26:00

Demokrat Sahkan Khofifah-Emil

Demokrat Sahkan Khofifah-Emil

, 21 NOVEMBER 2017 , 18:32:00

Setnov Masih Ketua DPR

Setnov Masih Ketua DPR

, 23 NOVEMBER 2017 , 00:32:00