Hanura

Putusan Ambang Batas Oleh MK Harus Kedepankan Keadilan Demokrasi

Politik  JUM'AT, 13 OKTOBER 2017 , 21:04:00 WIB | LAPORAN: SAMRUT LELLOLSIMA

Putusan Ambang Batas Oleh MK Harus Kedepankan Keadilan Demokrasi

Ilustrasi/Net

RMOL. Mahkamah Konstitusi (MK) harus mempertimbangkan rasa keadilan berdemokrasi saat memutus gugatan pengujian materil terhadap UU 7/2017 tentang Pemilu.

Begitu dikatakan Jurubicara Fraksi Gerindra, Sodik Mujahid ketika dikontak, Jumat (13/10).

Terlebih, dalam klausul pengujian terhadap pasal yang mengatur tentang presidential treshold sebesar 20 persen pada Pemilu 2019 secara serentak.

"Majelis hakim konstitusi harus menimbangkan rasa keadilan demokrasi dan mempertimbangkan bahwa aturan lama untuk tidak digunakan kembali pada Pemilu mendatang," jelasnya.

Tak hanya itu, menurutnya, hakim juga harus mempertimbangkan masukan dari sejumlah elemen masyarakat yang menilai bahwa penggunaan PT 20 persen akan meminimalisir terjadinya transaksional politik dan akan menjadikan partai politik lebih dewasa untuk mencalonkan calon presidennya sendiri alias bukan lagi mengedepankan semangat koalisi.

Sodik menambahkan, argumentasi Pakar Komunikasi Politik Effendi Gazali yang juga merupakan pemohon pengujian UU a quo, sudah memperkuat argumentasi sikap Gerindra dalam menolak PT tersebut.

"Ya itu sejalan dan memperkuat argumentasi Gerindra, dan untuk itu majelis hakim agar pertimbangkan juga masukan-masukan dari masyarakat seperti dari Effendi Gazali," demikian anggota komisi VIII DPR RI. [sam]

Komentar Pembaca
Jadi Presiden, Ini Program Rizal Ramli

Jadi Presiden, Ini Program Rizal Ramli

, 21 APRIL 2018 , 11:00:00

Wujudkan Pemikiran Bung Karno dan Kim Il Sung
Spanduk #2019GantiPresiden Terbesar

Spanduk #2019GantiPresiden Terbesar

, 19 APRIL 2018 , 01:12:00

Solidaritas Untuk Rocky Gerung

Solidaritas Untuk Rocky Gerung

, 17 APRIL 2018 , 21:28:00

Sepakati Hak Perangkat Desa

Sepakati Hak Perangkat Desa

, 16 APRIL 2018 , 21:46:00