Verified

Palestina Merdeka Kapan?

Fatah-Hamas Akur

Dunia  JUM'AT, 13 OKTOBER 2017 , 09:36:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Palestina Merdeka Kapan?

Foto/Net

RMOL. Satu dekade saling berseteru, kelompok Hamas dan Fatah akhirnya berdamai. Kedua kelompok itu akan berjuang bersama untuk memerdekakan Palestina.

Dilansir dari Reuters, 12 Oktober 2017, seorang anggota bidang media Hamas mengatakan, pembicaraan antara kedua faksi untuk bersatu dimulai Selasa, 10 Oktober 2017. Upaya rekonsiliasi ini ditengahi oleh Mesir melalui pertemuan di Kairo. Mesir berulang kali menjadi penengah untuk mendamaikan kedua kelompok ini dan membentuk pemerintahan bersatu di Gaza dan Tepi Barat.

Dalam pertemuan ini, pihak Hamas dipimpin Kepala Deputi Bidang Politik Saleh Al Arouri. Sedangkan Perwakilan Fatah dipimpin anggota Komite Pusat Fatah, Azzam Al Ahmad. Anggota delegasi dari Hamas, Khalil Haya mengatakan, diskusi itu membahas persiapan pembentukan negara demokrasi dengan penyusunan sistem legislatif, presidensial serta persiapan pemilihan umum yang akan diikuti seluruh rakyat Palestina.

Selain itu, kedua faksi membahas upaya penghentian kekerasan dan upaya Israel memecah beberapa wilayah. Kemudian akan dibicarakan juga implementasi The 2011 Cairo Agreement, yang berisi wacana penghentian konflik di antara kedua partai.

Rabu (11/0), juru bicara Hamas Sami Abu Zuhri mengatakan pembicaraan di Kairo berjalan dengan serius dan dalam. "Pembicaraan berlangsung positif," tuturnya seperti dilansir dari Pusat Informasi Palestina. Hamas mengatakan, rincian kesepakatan dirilis, Kamis (12/9) di Kairo, seperti disampaikan Pusat informasi Palestina pro-Hamas.

"Fatah dan Hamas berhasil mencapai kesepakatan pada subuh hari ini dengan disponsori oleh Mesir," begitu bunyi pernyataan tertulis Ketua Hamas Ismail Haniyeh, kemarin.

"Kami mengucapkan selamat kepada warga Palestina atas kesepakatan rekonsiliasi yang dicapai di Kairo. Kami akan berusaha keras menerapkannya agar halaman baru dalam sejarah rakyat kami bisa dimulai," ungkap Hazem Qassem, juru bicara Hamas.

Setelah pencapaian terobosan dalam pembicaraan antara kedua pihak di Kairo, Presiden Palestina Mahmoud Abbas dalam waktu kurang dari sebulan akan mengunjungi Gaza untuk pertama kali dalam satu dekade. "Abbas akan berada di Gaza dalam waktu kurang dari satu bulan," kata Zakaria al-Agha, seorang pejabat tinggi Fatah di Jalur Gaza, kepada AFP. Abbas belum mengunjungi daerah kantong tersebut sejak pasukannya dipaksa keluar pada 2007 oleh kelompok Hamas, yang sejak saat itu menguasai wilayah tersebut.

Untuk dketahui, Partai Fatah yang didukung arus Barat kehilangan kendali atas Gaza kepada Hamas yang dianggap sebagai kelompok teroris oleh Barat dan Israel, dalam pertempuran pada tahun 2007. Hamas merebut kekuasaan di Jalur Gaza sementara wilayah Tepi Barat berada di bawah kendali Fatah. Sejak saat itu, upaya untuk mendamaikan kedua kelompok tersebut dan membentuk pemerintahan utuh Palestina tersendat.

Hamas dan Fatah sepakat membentuk pemerintahan rekonsiliasi nasional pada 2014, tetapi pemerintah bayangan Hamas terus memegang kekuasaan di Jalur Gaza. Namun, bulan lalu Hamas setuju menyerahkan kekuasaan di Gaza kepada pemerintahan Abbas yang didukung Fatah di sebuah kesepakatan yang dimediasi oleh Mesir.

Langkah tersebut merupakan bagian penting yang diminta oleh Presiden Abbas dari Fatah yang mengontrol wilayah Palestina di Tepi Barat.

Perdana Menteri Palestina, Rami Hamdallah, kemudian melakukan kunjungan langka ke Gaza. Dia mengatakan Otoritas Palestina akan mulai mengambil alih urusan administratif dan tanggung jawab keamanan di Gaza. Hamas secara keseluruhan atau dalam sejumlah kasus sayap militernya, disebut sebagai kelompok teroris oleh Israel, AS, Uni Eropa, Inggris serta kekuatan lainnya.

Terkait rekonsiliasi Hamas dengan Fatah, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Selasa (10/10), menetapkan tiga syarat menghadapi pemerintahan baru Palestina yang akan dibentuk pascaperundingan di Kairo. Tiga syarat tersebut adalah mengakui Israel sebagai negara Yahudi, membubarkan aparat militer Hamas dan memutuskan hubungan dengan Iran.

Anggota Fatah Abbas Zaki menegaskan, telah membebaskan Hamas untuk tidak mengakui Israel. "Kami tidak bekerja dengan Israel. Pemerintahan Israel dan partai mayoritasnya harus mengakui Palestina terlebih dulu. Hamas dan lainnya tidak diharuskan untuk mengambil langkah dalam mengakui Israel. Kita harus menuntut agar dunia menarik pengakuannya terhadap Israel, berdasarkan resolusi PBB 181 yang berkaitan dengan pembagian Palestina," tegasnya. ***
Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
0%
Kocak
Kocak
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
0%
Waspada
Waspada
0%
Takut
Takut
0%

Komentar Pembaca
Panglima TNI Dipermalukan!

Panglima TNI Dipermalukan!

, 23 OKTOBER 2017 , 17:00:00

Melihat Lebih Luas Konflik Semenanjung Korea
Bahas Wacana Densus Tipikor

Bahas Wacana Densus Tipikor

, 22 OKTOBER 2017 , 00:25:00

Wakil Ketua DPRD Banjamasin Diperiksa KPK

Wakil Ketua DPRD Banjamasin Diperiksa KPK

, 22 OKTOBER 2017 , 01:33:00

Rider Photo Challenge

Rider Photo Challenge

, 22 OKTOBER 2017 , 21:09:00