Verified

REVISI UU MD3

PDIP Tagih Janji Ketua DPR dan MPR

Politik  JUM'AT, 13 OKTOBER 2017 , 02:13:00 WIB | LAPORAN: UJANG SUNDA

PDIP Tagih Janji Ketua DPR dan MPR

Foto: RM

RMOL. Tak kunjung rampungnya revisi UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) membuat PDIP uring-uringan. PDIP tak kuat untuk terus diam dan menunggu. Makanya, PDIP menagih janji Ketua DPR Setya Novanto dan Ketua MPR Zulkifli Hasan untuk segera merampungkan revisi itu.

Revisi MD3 ini sangat penting bagi PDIP. Sebab, revisi ini akan menjadi payung hukum PDIP untuk bisa menikmati kursi pimpinan DPR dan MPR. Namun, proses revisi tak selancar yang dibayangkan PDIP. Dimulai sejak Desember 2016, sampai sekarang, revisi itu belum selesai juga. Padahal, revisinya hanya sederhana, yaitu menambah jumlah pimpinan DPR dan MPR demi mengakomodir PDIP sebagai partai pemenang Pemilu 2014.

Anggota Fraksi PDIP Eva Kusuma Sundari mengungkapkan, pada awal revisi MD3 diwacanakan, Novanto dan Zulkifli pernah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Novanto dan Zulkifli melakukan pertemuan dengan Mega dalam kesempatan berbeda. Namun, isinya sama, yaitu mengamini bahwa PDIP berhak atas jatah kursi pimpinan parlemen. Novanto dan Zulkifli pun berjanji mengawal revisi UU MD3. Namun, hingga hampir satu tahun, janji itu belum dipenuhi.

"Janjinya mana? Semua pimpinan fraksi juga mengakui bahwa itu (kursi pimpinan) hak PDI Perjuangan. Itu konsensus tak tertulis,” ujar Eva.

Menurut dia, realisasi janji sangat penting. Bukan hanya sekadar mengembalikan azas proforsional pimpinan parlemen, melainkan juga mengembalikan hak mayoritas rakyat yang menginginkan PDIP memimpin parlemen. Keinginan rakyat itu tercermin dari kemenangan PDIP dalam Pemilu 2014.

Menurut Eva, pimpinan DPR dan MPR yang ada saat ini dipilih dalam proses yang menyimpang. Sebab, pemilihan dilakukan dengan sistem paket yang saat itu digawangi Koalisi Merah Putih (KMP). PDIP, yang merupakan partai pemenang Pemilu, tidak dapat apa-apa akibat kalah koalisi. Padahal, pada pemilihan pimpinan DPR dan MPR sebelumnya didasarkan pada perolehan suara Pemilu atau yang disebut sistem proforsionalitas. Pemenang Pemilu selalu menjadi pimpinan DPR dan MPR.

"Kita tak ingin hak rakyat yang memilih PDI Perjuangan menjadi speaker DPR dibajak. Dengan merevisi UU MD3, kita menganulir dan mengoreksi anomali yang ada,” tegas Anggota Komisi XI DPR itu.

Jika revisi itu tak kunjung tuntas, kata Eva, fraksi dan DPP PDIP bisa saja mendorong hal ekstrem untuk memenuhi keinginan politiknya. Misalnya, dengan meminta Presiden Jokowi membekukan parlemen dan menyusun ulang. Namun, tidak ingin melakukan hal itu. Eva memastikan, partainya memegang aturan main politik yang beradab, sehingga tak akan menggunakan tangan besi demi kursi politik.

Saat itu, pihaknya hanya berharap agar Novanto dan Zulkifli segera merealisasikan janjinya menggolkan revisi MD3 itu. "Kalau (Novanto dan Zulkifli) mau mengoreksi anomali-anomali itu, ya sekarang. Mereka mau meninggalkan legacy baik apa tidak? Ini kesempatan terakhir untuk mengoreksi agar segala sesuatunya menjadi baik,” demikian Eva. [sam]

Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
0%
Kocak
Kocak
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
0%
Waspada
Waspada
0%
Takut
Takut
0%

Komentar Pembaca
AHY Kandidat Terkuat Demokrat

AHY Kandidat Terkuat Demokrat

, 20 OKTOBER 2017 , 19:00:00

Rakyat Makin Susah Dipimpin Jokowi

Rakyat Makin Susah Dipimpin Jokowi

, 20 OKTOBER 2017 , 17:00:00

Sigit Diperiksa KPK

Sigit Diperiksa KPK

, 20 OKTOBER 2017 , 03:50:00

Salat Maghrib Berjamaah

Salat Maghrib Berjamaah

, 21 OKTOBER 2017 , 00:50:00

Kritisi Jokowi-JK

Kritisi Jokowi-JK

, 21 OKTOBER 2017 , 05:01:00