Verified

Pelapor Kasus Korupsi Harus Dipermudah Dan Dilindungi

Akhirnya, Whistleblowing Online Diluncurkan

Bongkar  JUM'AT, 29 SEPTEMBER 2017 , 09:07:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Pelapor Kasus Korupsi Harus Dipermudah Dan Dilindungi

Foto/Net

RMOL. Demi mempermudah pemberian perlindungan bagi pe­lapor kasus korupsi, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bekerjasama dengan KPK meluncurkan program whistleblowing system online Terintegrasi Antar Sistem (WBS TEGAS).
 
Diharapkan dengan had­irnya program ini, pelapor kasus korupsi dapat dilindungi dari ancaman dan intimidasi. Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai menuturkan, siapa saja yang memiliki informasi mengenai peny­impangan atau dugaan korupsi dan berniat melaporkannya, su­dah selayaknya dipermudah dan identitasnya dilindungi.

"Pelapor harus dijauhkan dari ancaman pelaporan balik atau bentuk-bentuk intimidasi lainnya," katanya dalam acara peluncuran Whistleblowing System Online Terintegrasi Antar Sistem (WBS TEGAS) di kantor LPSK, Jakarta Timur.

Selain meluncurkan WBS TEGAS yang terintegrasi dengan17 kementerian/lembaga dan KPK, pihaknya juga melakukan penandatanganan pedoman kerja sama antara LPSK dan KPK, serta 17 kementerian/lembaga dan KPK.

Menurut Semendawai, WBS TEGAS dapat menjadi shortcut bagi pelapor sehingga tidak terbe­bani saat melaporkan kecurangan atau potensi korupsi yang dike­tahuinya. "Dalam pemberantasan korupsi, partisipasi masyarakat sangat berperan," ujarnya.

Ditambahkannya, kehadiran WBS TEGAS harus diikuti upaya menciptakan suatu kondisi dimana pelapor yakin laporan­nya tidak menimbulkan risiko bagi dirinya sendiri. "Dalam konteks pencegahan korupsi, tidak saja diukur dari output laporan melainkan juga terciptanya tata pemerintahan yang bersih. Diharapkan jika tidak ada laporan berarti tidak ada korupsi, bukan­nya tidak ada laporan karena orang takut melapor," terangnya.

Wakil Ketua LPSK, Teguh Soedarsono, menjelaskanadapun 17 kementerian/lembaga yang WBS Online-nyaterkoneksi dalam jaringanini, yaitu Kementerian ESDM, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.

Selain itu, Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Kementerian PU dan PR, Kementerian Pendidikan dan Kebudaya serta kemen­terian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Lalu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Polri, Kejaksaan Agung serta Sekretariat Badan Pemeriksa Keuangan. "Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2016 dan 2017 ten­tang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi menjadi panduan dasar LPSK melakukan ini," katanya.  ***
Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
0%
Kocak
Kocak
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
0%
Waspada
Waspada
0%
Takut
Takut
0%

Komentar Pembaca
Panglima TNI Dipermalukan!

Panglima TNI Dipermalukan!

, 23 OKTOBER 2017 , 17:00:00

Melihat Lebih Luas Konflik Semenanjung Korea
Bahas Wacana Densus Tipikor

Bahas Wacana Densus Tipikor

, 22 OKTOBER 2017 , 00:25:00

Wakil Ketua DPRD Banjamasin Diperiksa KPK

Wakil Ketua DPRD Banjamasin Diperiksa KPK

, 22 OKTOBER 2017 , 01:33:00

Rider Photo Challenge

Rider Photo Challenge

, 22 OKTOBER 2017 , 21:09:00