Indonesia Darurat Agraria!

JURU Bicara KNPA dan HTN 2017, Susan Herawati Romica menjelaskan, memasuki 57 tahun pasca diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 pada tanggal 24 September 1960, atau yang biasa diperingati sebagai Hari Tani Nasional, situasi agraria di Tanah Air belum sepenuhnya lepas dari corak feodalisme, kolonialisme dan kapitalisme.

"Situasi di atas tentu menjadi anomaly. Sebab UUPA1960 merupakan mandat konstitusi negara dalam rangka pengelo­laan kekayaan agraria nasional yang berlandaskan keadilan sosial sebagai amanat pasal 33 UUD 1945," tuturnya.

Menurut Susan, dewasa ini, ketimpangan struktur penguasaan dan konflik agraria masih ramai terjadi. Monopoli keka­yaan agraria terjadi di hampir semua sektor kehidupan rakyat. Dari seluruh wilayah daratan di Indonesia, 71 persen dikuasai korporasi kehutanan.

Sedangkan 16 persen dikuasai korporasi perkebunan skala besar dan 7 persen dikuasai para konglomerat. Sementara rakyat kecil, hanya menguasai sisanya saja. Dampaknya 1 persen orang ter­kaya di Indonesia menguasai 50,3 persen kekayaan nasional, dan 10 persen orang terkaya menguasai 7 persen kekayaan nasional.

"Sementara, politik kebijakan agraria nasional semakin tidak bersahabat dengan petani. Sebab tanah dan kekayaan agraria lainnya telah diubah fungsinya menjadi objek investasi dan bisnis oleh pemerintah yang berkuasa," ujarnya.

Tercatat, rata-rata pemilikan tanah petani di pedesaan kurang dari 0,5 dan tidak bertanah. Per-Maret 20017, sebanyak 17,10 juta penduduk miskin hidup di pedesaan dan ditandai dengan terus naiknya indeks kedala­man dan keparahan kemiskinan (BPS, 2017).

"Situasi ini telah berkontri­busi besar meningkatkan angka pengangguran dan buruh murah di perkotaan akibat arus urbanisasi yang terus membesar," tutur Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) ini.

Meski beberapa kali menjadi program kerja para penguasa, faktanya reforma agraria yang sejati sesuai amanat UUPA1960 tidak pernah benar-benar dilaksanakan. Seperti halnya dengan pemerintahan sebelumnya, Jokowi-JK juga telah me­masukkan reforma agraria se­bagai salah satu prioritas kerja nasional yang terdapat pada butir ke-5 program Nawacita.

Bahkan, lanjut dia, pada 2016, Jokowi telah mengeluarkan Perpres No. 45/2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 yang menempatkan reforma agraria sebagai salah satu prioritas nasional dalam pembangunan Indonesia.

"Meski begitu, memasuki tiga tahun pemerintahannya, Jokowi-JK belum benar-benar melak­sanakan reforma agraria sejati. Dari sisi kebijakan, walaupun sudah ada kemauan politik (political will), akan tetapi be­lumlah kuat," ujar Susan.

Indikasinya, Perpres Reforma Agraria sejauh ini masih belum ditandatangani. Sementara tun­tutan untuk membentuk badan/ lembaga otoritatif pelaksana re­forma agraria malah dikerdilkan menjadi tim pelaksana reforma agrarian.

Tim ini berada di bawah Kementrian Kordinator Perekonomian (Kemenko Perekonomian) dan dibagi ke dalam tiga Pokja yang diketuai Kementrian LHK, Kementiran ATR//BPN, dan Kementrian Desa PDTT.

"Artinya reforma agraria hanya dimaknai sebagai per­soalan ekonomi semata tanpa memperhatikan aspek keadilan sosial," ujar Susan.

Di sisi lain, lanjut dia, terdapat beberapa kebijkan yang berpo­tensi membiaskan makna re­forma agraria sejati. Misal, kata dia, perhutanan sosial hendak dipaksakan masuk dalam skema reform agraria.

"Reforma agraria dan perhutanan sosial punya skema hukum yang berbeda dalam pelaksanaannya," ingat Susan. ***