Jalan Terjal Demokrasi Myanmar

Suara Publik  KAMIS, 07 SEPTEMBER 2017 , 12:50:00 WIB

Jalan Terjal Demokrasi Myanmar

Net

MENJADI sebuah negara yang demokratis, baik dalam tataran konsep, visi-misi, strategi, serta implementasinya dalam praksis bernegara bukanlah sebuah proses yang mudah. Demokrasi membutuhkan banyak hal sebagai fondasi untuk menjadi bentuk yang sejatinya, demokrasi yang hakiki, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Demokrasi menuntut political will yang kuat dari seorang pemimpin, keterikatan yang kuat dengan aspek historis dan sosial budaya bangsa, suprastruktur dan infrastruktur politik yang kohesif yang bisa saling mengkoreksi dan melengkapi satu sama lain, serta keterbukaan terhadap saran, masukan, bahkan kritik dari dunia luar.
    
Myanmar sedang dalam tahap transisi demokrasi. Betapa pun carut-marutnya kondisi politik dan keamanan Myanmar saat ini, termasuk konflik Rohingya yang menyita energi dan perhatian dunia internasional, jauh lebih baik dibandingkan dengan situasi dan kondisi ketika Myanmar masih dibelenggu oleh rezim militer. Masih kental dalam ingatan kita bagaimana corak dan warna kehidupan politik Myanmar ketika hidup pada masa rezim barbar militer waktu itu. Aung San Suu Kyi dikenakan status tahanan rumah hanya karena ia dianggap berbahaya terhadap eksistensi junta militer. Junta militer Myanmar juga tak segan melakukan serangan fisik terhadap para penentang, melakukan referendum terhadap konstitusi untuk mengekalkan kekuasaan, serta menganulir hasil pemilu yang dimenangkan oleh kelompok pro demokrasi.
   
Dalam konteks menuju demokrasi, kondisi Myanmar hari ini tidaklah kokoh, untuk tidak menyebut bahwa Myanmar berada pada posisi yang sangat rapuh secara politik. Pemahaman demokrasi di Myanmar, suka tidak suka, masih sebatas bagaimana mereka terlepas dari rezim militer, belum pada taraf penguatan demokrasi secara institusional kenegaraan. Demokrasi Myanmar juga tercerabut dari aspek historisnya, yang mana demokrasi sejatinya adalah untuk seluruh masyarakat, tidak peduli apapun suku, agama, serta status sosialnya.

Demokrasi tidak mentolerir diskriminasi, kekerasan, ataupun penindasan dalam bentuk apapun. Demokrasi menuntut partisipasi aktif dari seluruh warga negara, melalui saluran formal ataupun informal. Demokrasi merupakan alat dan sarana untuk mewujudkan rasa aman, damai, adil, makmur, serta sejahtera. Inilah esensi demokrasi yang sesungguhnya. Demokrasi yang substansial, bukan prosedural.
   
Pemerintah Myanmar sesungguhnya menyadari status dan kondisinya dalam upaya mewujudkan mimpi menjadi negara yang demokratis. Rezim demokrasi Myanmar saat ini memandang perlu untuk bersikap outward looking dengan belajar kepada negara-negara lain yang aspek kesejarahannya kurang lebih sama dengan Myanmar. Dengan kata lain, rezim demokrasi Myanmar melakukan benchmarking untuk mencari praktik terbaik menuju demokrasi sesuai dengan tipologi kondisi yang ada di Myanmar. Hal ini melengkapi langkah-langkah penguatan demokrasi di level domestik. Sebagai tempat belajar, Indonesia menjadi pilihan pertama dan utama oleh rezim demokrasi Myanmar.
   
Pada awal 2017 yang lalu, Delegasi Myanmar bekerja sama dengan Harvard Kennedy School melakukan kunjungan politik ke berbagai instansi pemerintah dan lembaga kajian di Indonesia, seperti The Habibie Center dan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhanas RI). Beberapa isu yang mereka usung dan hendak dikaji lebih dalam antara lain tantangan dan hambatan dalam transisi demokrasi yang dijalani Indonesia serta bagaimana hubungan sipil dan militer di Indonesia pada masa pra dan pasca reformasi.

Setahun sebelumnya, yakni bulan April 2016, Delegasi Myanmar sejumlah 14 (empat belas) orang yang mewakili pemerintah negara bagian, partai pemenang pemilu, pejabat tinggi militer, kelompok etnis dan tim monitoring mengunjungi Pemerintah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) untuk belajar mengenai proses rekonsiliasi perdamaian di Aceh. Dalam kunjungan tersebut, Delegasi Myanmar didampingi oleh 9 (sembilan) orang peneliti dan pengamat dari Ash Center dan Harvard Kennedy School, Amerika Serikat.
   
Ada beberapa catatan penting dari langkah-langkah politik dan diplomatik Myanmar dengan merujuk kepada Indonesia tersebut. Pertama, Myanmar menilai ada kemiripan antara mereka dengan Indonesia. Sama-sama pernah dibebat oleh rezim militer, dipimpin oleh diktator, rakyat yang mengalami penindasan dan pembungkaman, serta relasi militer dan sipil yang tidak harmonis pada masa lampau. Kedua, Myanmar sesungguhnya menyadari bahwa dalam konteks kemajemukan yang menjadi aspek inheren pada kedua negara, selalu ada konflik yang akan terjadi, khususnya konflik horizontal di masyarakat.

Dalam konteks ini, Pemerintah Myanmar sudah menyadari, bahwa cepat atau lambat, isu Rohingya akan membesar, menembus sekat-sekat regionalisme Asia Tenggara, bahkan menjadi isu global. Untuk itu mereka datang ke Indonesia. Sebuah negeri yang juga belum selesai dengan tragedi masa lampau, merujuk pada kasus pembantaian PKI dan simpatisannya pada tahun 1965, konflik di Ambon, Poso, Sampit, termasuk upaya memerdekakan diri dari Indonesia oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) serta Operasi Papua Merdeka (OPM).

Ketiga, Myanmar hendak belajar bagaimana mewujudkan relasi sipil dan militer yang harmonis pada tahap demokrasi awal, serta bagaimana treatment yang seharusnya dilakukan terhadap militer, menyingkirkan dan mengembalikan mereka ke barak atau menempatkan mereka sebagai bagian dari demokrasi itu sendiri. Keempat, asistensi yang diberikan oleh lembaga asing dari Amerika Serikat pada proses benchmarking demokrasi yang dijalankan oleh Pemerintah Myanmar di Indonesia menunjukkan bahwa negeri Myanmar tidak kedap dari anasir barat, pihak yang mengklaim sebagai nenek moyangnya demokrasi. Kondisi ini menjadi titik lemah, karena demokrasi sejatinya adalah merujuk pada tata nilai dan kondisi sosial budaya masing-masing, bukan mencontek dari negara lain.

Kasus diskriminasi dan jika boleh disebut genosida, kepada etnis Rohingya yang mengalami eskalasi maksimum baru-baru ini merupakan buah dari proses transisi demokrasi yang tidak berlangsung mulus di Myanmar. Aung San Suu Kyi yang lahir dari rahim perjuangan kaum oposisi di Myanmar menghadapi ujian serius terhadap integritas, komitmen, kapasitas dan kapabilitasnya sebagai pemimpin demokrasi Myanmar. Tantangan ini tentu tak bisa ia putuskan sendiri dikarenakan harus ikut mempertimbangkan aspirasi dari birokrasinya, militer yang belum sepenuhnya bersih dari niat berkuasa, serta sikap politik mayoritas etnis Budha terhadap minoritas Rohingya.

Bisa dikatakan Suu Kyi sedang berada dalam kondisi "dilema pemimpin", bingung untuk memutuskan menjadi populer atau tidak populer. Di sisi lain, masyarakat Myanmar yang didominasi oleh etnis Budha menunjukkan wajah tidak bersahabat terhadap etnis Rohingya. Aspek kemanusiaan tak segan diabaikan demi eksistensi mayoritas. Kondisi ini berlaku universal karena merujuk pada pemikiran kaum realis klasik, Homo Homini Lupus, manusia adalah serigala bagi sesamanya, serta Animus Dominandi, manusia adalah makhluk yang ingin mendominasi satu sama lain. Dominasi mayoritas tidak hanya terjadi di Myanmar. Tiongkok, Thailand dan Filipina juga menyuguhkan potret yang sama, bahkan dalam beberapa hal juga bisa ditemui di Indonesia.
    
Demi menyelamatkan proses demokrasi di Myanmar agar tidak bergerak mundur ke belakang, diperlukan tekanan yang berasal dari luar. Tekanan bisa datang dari negara yang dianggap kredibel dan bisa diterima oleh Myanmar, dari organisasi kawasan, bahkan dari sekup global, yakni badan supranasional seperti PBB. Dalam konteks penanganan melalui mekanisme bilateral, Indonesia memiliki keuntungan sebagai negara yang paling dipercaya dan dipertimbangkan oleh Myanmar. Kunjungan Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi ke Myanmar beberapa waktu yang lalu, disambut hangat oleh Pemerintah Myanmar. Mereka juga menjadikan Indonesia sebagai rujukan proses demokrasi. Langkah-langkah kontraproduktif dengan mengasingkan Myanmar dari pergaulan kawasan, demonstrasi di dalam negeri yang mendiskreditkan warga Budha dan Pemerintah Myanmar tanpa pemilahan, tidak semestinya ditempuh Indonesia. Hal ini akan berdampak pada renggangnya hubungan bilateral dan tergerusnya kepercayaan Myanmar.

Diplomasi Indonesia haruslah bersifat lunak, dengan tetap memprioritaskan keadilan bagi Rohingya dan terjaganya proses demokrasi yang sedang berjalan di Myanmar. Indonesia seyogianya menggunakan instrumen ASEAN untuk melakukan tekanan politik ke Myanmar, bukan tekanan politik secara bilateral. Hal ini akah lebih elegan karena menggunakan instrumen ASEAN berarti memunculkan tekanan dari negara anggota ASEAN secara keseluruhan. Konflik Rohingya juga menjadi otokritik untuk mengkaji ulang prinsip non intervensi dan non interferensi ASEAN selama ini yang sering menjadi tembok tebal terciptanya ketahanan kawasan selama ini. Kita tentu berharap Pemerintah Myanmar melakukan langkah-langkah konkret yang melindungi, menjaga dan menegakkan kemanusiaan etnis Rohingya. Kita juga berharap bahwa tekanan terhadap Myanmar tidak akan menjadi langkah buruk bagi proses demokratisasi di Myanmar. Selamatkan Rohingya, jaga demokrasi Myanmar agar tetap berjalan. [***]
   
Boy Anugerah
PA GMNI Bidang Politik Luar Negeri dan Pertahanan Keamanan, pemerhati isu internasional.


Komentar Pembaca
AM Fatwa Sang Pejuang Sejati

AM Fatwa Sang Pejuang Sejati

, 14 DESEMBER 2017 , 13:00:00

Romo Franz Magnis Suseno - Ibu Theresa (Part 4)
Prabowo Diapit Anies Dan Sudirman

Prabowo Diapit Anies Dan Sudirman

, 13 DESEMBER 2017 , 17:25:00

Mengantar Sang Bintang Rock

Mengantar Sang Bintang Rock

, 11 DESEMBER 2017 , 07:46:00

Mukernas Kosgoro

Mukernas Kosgoro

, 12 DESEMBER 2017 , 18:29:00