Rita Widyasari

Rohingya, Etnis Tanpa Identitas

Suara Publik  RABU, 06 SEPTEMBER 2017 , 06:25:00 WIB

Rohingya, Etnis Tanpa Identitas

Ilustrasi/Net

TRAGIS, bengis dan sadis. Begitu kira-kira penilaian tragedi berdarah yang terjadi di Burma, yang kini berganti nama Myanmar. Bayangkan saja, konflik yang meletus pada 25, 26 dan 27 Agustus 2017 telah merenggut ribuan nyawa etnis Rohingya, dan ratusan ribu lainnya bermigrasi ke berbagai negara di Asia dan Australia.

Yang menjadi korban dan dikorbankan tanpa batasan usia, mulai dari bayi hingga lanjut usia, baik pria maupun wanita, dibantai tanpa ampun oleh tentara dan polisi di negeri yang kini tidak lagi dikuasai militer. Mereka adalah orang-orang tidak bersalah tapi dicap sebagai teroris.

Warga sipil yang dicurigai sebagai anggota kelompok garis keras Rohingya ditangkapi. Tanpa ampun mereka ditembak, dikubur hidup-hidup, diperkosa dan disiksa secara sadis karena dianggap peganggu keamanan nasional Myanmar.

Bukan hanya nyawa, rumah dan harta benda pun jadi sasaran. Hangus dibakar. Pemukiman penduduk Rohingya yang berada di Negara Bagian Rakhine, Myanmar Barat, sebagian besar rata dengan tanah. Hampir setiap jam tentara dan polisi membakar rumah, kendaraan atau apa saja milik etnis Rohingya. Seolah-olah ingin memusnahkan ras yang satu ini dari muka bumi.

Sebenarnya Rohingya bagian dari etnis yang hidup di Myanmar, seperti: Chin, Kachin, Kayah, Kayin, Mon, Shan dan Rakhine. Namun, nasib tujuh ras tersebut lebih beruntung, namanya menjadi negara bagian. Lain halnya Rohingya, karena kebetulan berkeyakinan Islam, agama minoritas di negeri itu, keberadaannya tak dianggap. Pemerintah lebih memilih etnis Rakhine, pemeluk Budha, untuk dijadikan nama negara bagian yang ditinggali kaum Rohingya.

Negara Bagian Rakhine tercatat berpenduduk 4% dari 50 juta populasi rakyat Myanmar. Adapun warga Rohingya sendiri, yang bermukim di kawasan ini,  sekitar 2 jutaan. Sedikit, memang. Seperti halnya mereka yang beragama Nasrani dan Hindu yang bermukim di negara tersebut.

Kebencian terhadap etnis Rohingya mulai terkuak sejak Inggris selaku penjajah hengkang dari Birma (sebelum bernama Burma dan terakhir jadi Myanmar) dan Bangladesh pada  4 Januari 1948. Sejak itu pula etnis Rohingya tak mendapat tempat, dan dimusuhi. Baik oleh rakyat Myanmar maupun Bangladesh yang sama-sama muslimnya. Ras ini terasing di tanah kelahirannya sendiri.

Menyedihkan, memang. Lebih mengharukan lagi, etnis Rohingya tanpa kewarganegaraan Myanmar. Selaku kaum minoritas, kehidupan mereka selalu tertekan dan terpinggir, baik oleh pemerintah maupun kelompok Budha fundamentalis. Hidup tanpa identitas, tak punya hak dan terasing dibandingkan etnis lain yang lebih beruntungg di Myanmar.

Apa mau dikata, karena kebetulan wilayah Arakan (Rakhine) berada di kawasan Burma, suka atau tidak suka kaum Rohingya menetap di negeri non-muslim. Mereka jadi bagian minoritas dari moyoritas di negeri tersebut.

Respon rakyat dan pemerintah Bangladesh juga sama. Etnis ini seperti terhina, tidak mendapat tempat di negara yang sama-sama berkeyakinan Islam. Dimusuhi tanpa kejelasan dosanya. Jika diketahui menerobos perbatasan akan diperlakukan seperti kriminal. Ditangkap, dan disiksa sebelum dideportasi.

Perlakuan buruk negara tetangga Myanmar itu terhadap kaum Rohingya, menurut catatan media internasional, terlihat ketika ribuan pengungsi masuk ke wilayahnya. Mereka yang merayap lewat darat, ditangkap dan dilarang melewati perbatasan. Diisolir tanpa makanan dan minuman. Yang lewat laut, dilarang menepi ke pantai. Bahkan dihalau ke laut lepas. Yang nekat, ditembaki.

Tapi, setelah mendapat tekanan masyarakat internasional, pemerintah Bangladesh kini melunak. Etnis Rohingya yang berusaha melintas batas tidak lagi diusir, melainkan ditampung. Hingga awal September 2017, menurut catatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ada sekitar 60.000 pelarian muslim Myanmar di Bangladesh.

Kelompok ARSA

Sejak junta militer Myanmar mendapat perlawanan dari aktivis, kebencian terhadap Rohingya semakin menjadi-jadi. Apalagi kelompok garis keras Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) kerap melakukan teror terhadap kantor-kantor pemerintahan dan militer, warga Rohingya semakin dimusuhi. Dianggap perusuh dan teroris, dan pantas dibumihanguskan. Lebih-lebih pasca kerusuhan di Rakhine pada 2012.

Situasi kian bertambah setelah kelompok Budha fundamentalis dengan para Bhiksu garis kerasnya menghalalkan penindasan dan kebencian terhadap Rohingya. Mereka kerap menggelar aksi demo agar pemerintah megusir etnis tanpa identitas itu dari bumi Myanmar.

Setelah junta militer terguling lewat Pemilu 2015, dan sipil menggantikan pemerintahan Myanmar, nasib Rohingya bukan menjadi baik, malah semakin parah. Ini dikarenakan aksi kelompok ARSA, yang mengatasnamakan etnis, dituding melakukan teror terhadap kantor pemerintah dan pos-pos keamanan.

Terakhir, kelompok itu menyerang pos keamanan di wilayah Rakhine, menewaskan 12 petugas di awal Agustus 2017.  Peristiwa ini menjadikan pemerintah dan rakyat Myanmar semakin geram terhadap etnis Rohingya, di mana akhirnya ada kesepakatan tak tertulis untuk memusnahkan ras tersebut.

Data European Rohingya Council (ERC) mencatat, sedikitnya 3.000 muslim Rohingya terbunuh selama tiga hari: 25,26 dan 27 Agustus 2017, dan sebagian besar pemukiman dibakar dengan dalih memberantas terorisme. Ratusan ribu lainnya bermigrasi ke Bangladesh, Malaysia, Indonesia, Australia dan negara lain di kawasan Asia Tenggara (Asean).

Kerusuhan pun terjadi di berbagai kota Myanmar. Kelompok masyarakat garis keras dibantu para Bhiksu Budha fondamentalis membakar, menjarah dan menghancurkan harta benda milik warga muslim, sekalipun bukan Rohingya. Islam dianggap agama menyebar teror, dan harus angkat kaki dari negeri itu. Tragedi pun seolah-olah gesekan antar agama.

Namun media internasional, lewat investigasinya menulis, bahwa konflik yang terjadi di Myanmar adalah politik, bukan agama. Konflik antara pemerintah dengan rakyatnya yang merasa keadilan terabaikan.

Pemicunya adalah: krisis keamanan, krisis hak asasi dan krisis ekonomi. Sepertinya krisis tersebut dipelintir oleh pihak-pihak tertentu yang tidak ingin warga sipil berkuasa di Myanmar. Dan yang menjadi korban, atau sengaja dikorbankan adalah etnis Rohingya, yang dituding sebagai pelaku teror.

Peneliti Siegfried Wolf dari Sout Asia Democratic Forum (SADF) dan Universitas Heidelberg, Institut South Asia di Brussel, menyatakan, bahwa konflik yang terjadi di Myanmar bukan geseken agama. Melainkan tragedi kemanusian.

Menurut Wolf, kelompok Rakhine merasa dikhianati secara politis. Terlebih etnis Rohingya tidak memberikan suara kepada partai politik kelompok itu ketika  Pemilu 2015. Hal ini salah satu penyebab tambah runcingnya ketegangan antara muslim dan Budha di Negara Bagian Rakhine.

Masih menurut peneliti itu, penyebab lainnya pemerintah Myanmar mendukung fundamentalis Budha , tanpa melakukan rekonsiliasi, sehingga ketegangan terus berlangsung. Faktor-faktor itulah penyebab utama konflik yang terjadi di Rakhine dengan mengorbankan kaum muslim di wilayah negara bagian tersebut. Di mana hak-hak politis dan kemanusian terabaikan.

Cilakanya, pemimpin partai National League for Democracy (NLS) Aung San Suu Kyi, yang kini menguasai pemerintahan sipil Myanmar sejak 2015, tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan terkesan membiarkan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan tentaranya terhadap etnis Rohingya. Padahal perempuan berusia 72 tahun itu peraih Nobel Perdamaian pada 1991.

Masyarakat internasional geram, menganggap Aung San Suu Kyi sama kejamnya dengan pemerintahan junta militer yang berkuasa selama 46 tahun di Myanmar. Begitu pula pimpinan dan mantan pemimpin dunia, amat menyesali sikap wanita tersebut. Malah ada yang mendesaknya agar penghargaan begengsi yang diterimanya itu dikembalikan.

Tak pantas rasanya pelanggar hak-hak kemanusian mendapat penghargaan Nobel Perdamaian.[***]


DR. Humphrey Djemat, SH, LLM

CEO Gani Djemat & Partners
Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP)


Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
0%
Kocak
Kocak
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
100%
Waspada
Waspada
0%
Takut
Takut
0%

Komentar Pembaca
Menhan: Panglima TNI Jangan Gaduh Lagi!

Menhan: Panglima TNI Jangan Gaduh Lagi!

, 26 SEPTEMBER 2017 , 17:00:00

BPJS Berpotensi Defisit Rp 9 Triliun

BPJS Berpotensi Defisit Rp 9 Triliun

, 26 SEPTEMBER 2017 , 15:00:00

Barbuk OTT Suap Wali Kota Cilegon

Barbuk OTT Suap Wali Kota Cilegon

, 24 SEPTEMBER 2017 , 02:20:00

Kang Emil Di Gunung Padang

Kang Emil Di Gunung Padang

, 24 SEPTEMBER 2017 , 08:04:00

Kontes Domba Berhias

Kontes Domba Berhias

, 24 SEPTEMBER 2017 , 08:46:00