Petisi Tolak Larangan Sepeda Motor Tembus 7 Ribu Orang

Baru 10 Hari Digulirkan

Bongkar  SELASA, 05 SEPTEMBER 2017 , 09:06:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Petisi Tolak Larangan Sepeda Motor Tembus 7 Ribu Orang

Foto/Net

RMOL. Petisi yang menolak pembatasan sepeda motor melintas di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, terus bergulir. Dan terus bertambah banyak.

Sejak dimulai 10 hari lalu, petisi tersebut hingga kini su­dah didukung oleh 7.625 orang. "Fakta itu mesti didengar oleh pemerintah Jakarta, karena itu menyangkut persoalan sosiologi masyarakat," kata sosiolog Universitas Negeri Sebelas Maret, Drajad Tri Kartono.

Munculnya petisi itu, dia nilai sebagai bagian rasa nyaman dan kebutuhan warga dalam beraktivitas di Jakarta. Menurut Drajad, warga merasa tidak nyaman lantaran rencana pembatasan sepeda motor itu mengusik rasa nyaman warga. Selain itu faktor keterjangkauan akses juga pasti menjadi perhatian para pendukung petisi tersebut.

Para pendukung petisi itu juga menganggap peraturan pemerintah dianggap diskrimi­natif terhadap sepeda motor. Dia menilai anggapan tersebut benar dan mesti didengar oleh pemerintah.

Sebab, pengguna sepeda mo­tor juga sama-sama membayar pajak seperti halnya pengguna mobil. "Jadi ini persoalannya terkait livelyhood atau kenya­manan tinggal bagi masyarakat, perlu didengar oleh pemerintah," ujar Drajad.

Pemerintah pun ditantang membuktikan kajiannya bah­wa pembatasan sepeda motor itu bisa mengurai kemacetan. Menurutnya, jika pemerintah berani menjamin pembatasan sepeda motor mampu mengurai kemacetan, maka aturan tersebut bisa diterapkan.

"Intinya, untuk memberi rasa nyaman bagi penghuni kota, jadi berapa pun penandatangan petisi, meskipun Cuma 10 orang, tetap harus didengarkan," kata Drajad.

Petisi yang dimulai sejak 23 Agustus 2017 oleh warga ber­nama Leopold Sudarsono itu meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membatalkan rencana pembatasan sepeda mo­tor di Jalan Sudirman tersebut.

Petisi itu berargumen, kebijakan ini tidak berdasarkan kajian akademis yang dibagikan kepada publik. Setiap hari faktanya pada jalur cepat Sudirman mengarah ke HI maupun jalan tol yang tak bisa dilalui motor pun kondisinya macet parah.

Petisi itu juga meminta Pemprov DKI membuat aturan serupa bagi pengguna mobil dengan cara penerapan aturan pembatasan bergantian tiap hari. Hal itu dianggap lebih efektif membuktikan mobil atau motor yang menjadi penyebab kemacetan di Jakarta.

"Mengapa tidak diujicoba saja: pada tanggal ganjil mobil dilarang dan tanggal genap mo­tor yang dilarang. Bisa dilihat pada tanggal berapa jalan lebih macet dan pengguna angkutan umum meningkat?" demikian bunyi petisi tersebut.

Selain itu, rencana perluasan larangan sepeda motor melin­tasi di beberapa jalan protokol Jakarta memang dinilai tidak efektif. Pasalnya, transportasi publik yang ada saat ini belum memadai. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta membenahi transportasi publik sebelum mengeluarkan aturan pembatasan kendaraan bermotor.

Ketua Road Safety Association (RSA) Indonesia, Ivan Virnanda mengatakan, meski tujuan per­luasan larangan itu baik, yaitu mengatasi kemacetan dan me­maksa warga menggunakan transportasi publik, namun aturan itu tidak dibarengi keterse­diaan transportasi publik yang aman, nyaman, selamat, tepat waktu dan terjangkau.

Aturan itu juga dianggap diskriminatif karena hanya melarang sepeda motor. "Larangan ini adalah kebijakan panik dari pemerintah karena tidak sang­gup menyediakan transportasi publik yang yang aman, nya­man, selamat, tepat waktu dan terjangkau," katanya di Jakarta, kemarin.

Diterangkannya, pelayanan transportasi publik yang ada saat masih jauh dari harapan masyarakat. Ivan mencontohkan, saat jam sibuk di Koridor I Bus Transjakarta, koridor yang be­rada di jalur pelarangan sepeda motor melintas, yang seharusnya headway (waktu tunggu antar bus) 7 menit di waktu sibuk dan 15 menit waktu normal, saat ini headway di koridor I masih terlalu lama. "Headway saat ini bisa sampai 15 menit di waktu sibuk," ungkapnya.

Pihaknya mengusulkan, sebai­knya pengambil kebijakan dalam hal ini Pemprov DKI menyele­saikan dahulu permasalahan transportasi yang ada, ketimbang melarang sepeda motor melintas di jalan protokol. ***


Komentar Pembaca
AM Fatwa Sang Pejuang Sejati

AM Fatwa Sang Pejuang Sejati

, 14 DESEMBER 2017 , 13:00:00

Romo Franz Magnis Suseno - Ibu Theresa (Part 4)
Prabowo Diapit Anies Dan Sudirman

Prabowo Diapit Anies Dan Sudirman

, 13 DESEMBER 2017 , 17:25:00

Mengantar Sang Bintang Rock

Mengantar Sang Bintang Rock

, 11 DESEMBER 2017 , 07:46:00

Mukernas Kosgoro

Mukernas Kosgoro

, 12 DESEMBER 2017 , 18:29:00