Rita Widyasari

Produsen Minta Pajak & Bea Masuk Dibebasin

Supaya Harga Mobil Listrik Terjangkau

Otomotif  SELASA, 29 AGUSTUS 2017 , 09:00:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Produsen Minta Pajak & Bea Masuk Dibebasin

Foto/Net

RMOL. Produsen mobil nasional mendukung pengembangan mobil listrik yang diwacanakan oleh pemerintah. Produsen meminta insentif bea masuk dan pajak barang mewah supaya harga mobil listrik bisa terjangkau.

General Manager Market­ing Strategy PT. Nissan Motor Indonesia Budi Nur Mukmin mengatakan, bahwa insentif pajak bagi mobil-mobil listrik impor bisa menciptakan pasar dengan seketika. Pemerintah bisa meniru Malaysia dalam memberikan insentif pajak saat ingin membentuk pasar mobil hibrida dan mobil listrik.

"Malaysia itu, ketika mem­berikan keringanan pada mobil listrik dan hibrida, memberikan 0 persen bea masuk dan pa­jak barang mewah. Sehingga pasarnya cepat besar," ujar Budi di Jakarta, kemarin.

Dengan adanya insentif terse­but, harga mobil listrik jadi lebih kompetitif dengan mobil-mobil bermesin konvensional. Kon­sumen-konsumen Malaysia pun pada akhirnya relatif lebih gam­pang mengalihkan pilihannya.

"Saya ingat sekali ketika itu di Malaysia mereka (para pabrikan) sampai kekurangan pasokan karena besarnya permintaan," lanjut dia.

Jika insentif pajak yang diberi­kan pemerintah Indonesia sama dengan Malaysia, Nissan opti­mis bisa merakit mobil hibrida dan listrik di Indonesia dalam lima tahun bisa terwujud. Nis­san sendiri, sudah menyiapkan mobil listrik Note e-Power yang juga bakal diimpor.

Direktur Administrasi PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam mengatakan, sebagai produsen mobil terbesar di Indonesia mengaku siap bertrans­formasi menuju mobil rendah emi­si. Namun, semua itu tergantung dukungan dari pemerintah.

"Untuk menciptakan mobil dengan economic fuel consump­tion seperti hybrid, electric vehi­cle (EV) dan fuel cell (hidrogen) kita akan terus siap karena hal ini tidak bisa dibendung. Pasti akan terjadi," katanya.

Menurutnya, Indonesia masih memiliki Pekerjaan Rumah (PR) yang cukup banyak agar dapat mencapai hal tersebut, terutama untuk mobil listrik. Apalagi, untuk mengembangkan mobil listrik tidak mudah.

"Infrastruktur harus diba­gusin lagi, pasarnya juga harus di-educate, pajaknya, regulasi, banyak lagi dan semua memang butuh tahapan," katanya.

Karena membutuhkan waktu dan tahapan tertentu, Toyota me­nilai, saat ini, mobil hybrid lebih realistis. "Tidak bisa lompat lang­sung ke mobil listrik. Karena itu kita hadirkan hybrid. Lambat laun akan mengarah kesana," ujar Bob.

Untuk mencapai ke tahap mo­bil listrik, kata dia, tergantung kepada kesiapan pasar, edukas­inya. Thailand sendiri membu­tuhkan waktu 5 tahunan.

Bob berharap, rencana mobil listrik ini tidak seperti mobil gas yang tidak jalan karena tidak didu­kung oleh infrastruktur. "Butuh kerja sama antara pemerintah dengan kita, produsennya. Tapi sejauh ini roadmap dari Kemente­rian Perindustrian sepahamdengan roadmap TMIIN," tukasnya.

Diserahkan Ke Pasar


Menteri Perindustrian Air­langga Hartarto mengatakan, tidak akan mengeluarkan aturan soal batasan harga jual produk mobil listrik. Hal ini mengingat biaya produksi yang dinilai akan lebih tinggi ketimbang mem­produksi mobil berbahan bakar minyak (BBM).

Menurut dia, jika sudah dikem­bangkan di dalam negeri, pemer­intah akan menyerahkan soal harga jual mobil listrik kepada masing-masing produsen. Hal tersebut agar produsen berkom­petisi dalam menawarkan harga yang terjangku bagi masyarakat. "Tidak ada (batasan harga). Tapi nanti tergantung masing-masing (produsen)," ujar dia.

Selain itu, lanjut dia, penentuan harga juga akan disesuaikan den­gan tipe dan teknologi yang digu­nakan. Tujuannya, agar masing-masing produsen berinovasi dalam memproduksi mobil listrik.

"Nanti kita lihat, dengan pen­gaturan tergantung tipe, ada ber­bagai macam tipe, nanti setara dengan power," ungkap dia.

Airlangga menyatakan, sejauh ini produsen mobil di dalam negeri telah menyatakan kesia­pannya untuk mengembangkan mobil listrik. Namun para pro­dusen tersebut masih menunggu regulasi pemerintah untuk mem­berikan kepastian investasi.

"Produsennya siap, begitu kebijakan ini kita buat. Jadi kementerian sedang melakukan exercise, begitu selesai kami akan bahas dengan Kementerian Keuangan (untuk bea masuk komponen)," tandas dia. ***

Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
0%
Kocak
Kocak
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
0%
Waspada
Waspada
0%
Takut
Takut
0%

Komentar Pembaca
Nasdem: Komunisme Di Indonesia Tak Pernah Mati
Bus Anti Karat

Bus Anti Karat

JUM'AT, 15 SEPTEMBER 2017

Toyota Kijang & Avanza Masih Jadi Raja MPV
Agus Hermanto Tidak Tahu KPK Disurati Pimpinan DPR
Harga Melonjak, Penjualan Kendaraan Bakal Anjlok
Andal Di Segala Medan

Andal Di Segala Medan

SENIN, 11 SEPTEMBER 2017

Menhan: Panglima TNI Jangan Gaduh Lagi!

Menhan: Panglima TNI Jangan Gaduh Lagi!

, 26 SEPTEMBER 2017 , 17:00:00

BPJS Berpotensi Defisit Rp 9 Triliun

BPJS Berpotensi Defisit Rp 9 Triliun

, 26 SEPTEMBER 2017 , 15:00:00

Barbuk OTT Suap Wali Kota Cilegon

Barbuk OTT Suap Wali Kota Cilegon

, 24 SEPTEMBER 2017 , 02:20:00

Kang Emil Di Gunung Padang

Kang Emil Di Gunung Padang

, 24 SEPTEMBER 2017 , 08:04:00

Kontes Domba Berhias

Kontes Domba Berhias

, 24 SEPTEMBER 2017 , 08:46:00