Rita Widyasari

PSI Ajak Aktivis Dan Ormas Perempuan Gugat UU Pemilu

Politik  RABU, 23 AGUSTUS 2017 , 16:34:00 WIB | LAPORAN: WAHYU SABDA KUNCAHYO

PSI Ajak Aktivis Dan Ormas Perempuan Gugat UU Pemilu
RMOL. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) merasa terzalimi dengan pembatasan hak-hak perempuan seperti diatur dalam Pasal 173 ayat (2) huruf e UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum.

"Karena PSI adalah partai politik yang selama ini memperjuangkan kesetaraan sosial dan politik bagi perempuan Indonesia untuk dapat seluas-luasnya berpartisipasi dalam struktur partai politik," jelas Ketua Umum PSI Grace Natalie dalam keterangan persnya (Rabu, 23/8).

Pasal tersebut mengatur bahwa ketentuan syarat untuk dapat menjadi peserta pemilu partai politik hanya mewajibkan penyertaan keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik paling sedikit 30% pada kepengurusan tingkat pusat.

Karena itulah PSI mengajukan permohonan Judicial Review (JR) Pasal 173 Ayat 2 UU Pemilu.

"Menempatkan perempuan minimal 30% di pengurus partai di setiap level kepemimpinan akan membuka ruang lebih banyak perempuan terlibat dalam politik yang akan merumuskan kebijakan publik yang ramah perempuan dan anak," ungkapnya.

Dia mengajak seluruh aktivis perempuan, LSM Perempuan, dan organisasi perempuan seperti Aisyiyah, Nasyi'atul Aisyiyah, Muslimat NU, Fatayat NU dan lain-lain agar melakukan JR UU tersebut.

Senada dengan Grace, Dini Shanti Purwono, salah seorang kuasa hukum PSI dari Jangkar Solidaritas menilai UU Pemilu yang baru disahkan mengabaikan hak dan kepentingan perempuan pada tingkatan provinsi kabupaten/kota dan kecamatan.

"PSI meminta MK menyatakan pasal 173 ayat (2) huruf e Undang-Undang Pemilu 2017 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menyertakan paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan” ungkap Dini.

Menurut Dini, perempuan dan laki-laki merupakan warga negara republik memiliki hak-hak kewargaan dan hak politik yang sama di negara Indonesia.

"Tak boleh ada diskriminasi politik hanya karena perbedaan jenis kelamin, sebagaimana juga tidak dibenarkan diskriminasi terhadap perbedaan agama, suku, bahasa, kelas ekonomi, ras, dan lain-lain. Karena hal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia secara universal," tandasnya. [wah]
Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
0%
Kocak
Kocak
100%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
0%
Waspada
Waspada
0%
Takut
Takut
0%

Komentar Pembaca
Novanto Sudah Putuskan Golkar Dukung Ridwan Kamil Sebagai Cagub Jabar?
Fadli Zon: Wuih, Pak Fahri Hamzah Sudah Gerindra Banget Tuh<i>!</i>
Azas Tigor: Aneh<i> Nih</i> Cara Berpikir Djarot

Azas Tigor: Aneh Nih Cara Berpikir Djarot

JUM'AT, 22 SEPTEMBER 2017

Sahroni: KPK Tidak Layak Dipermanenkan

Sahroni: KPK Tidak Layak Dipermanenkan

JUM'AT, 22 SEPTEMBER 2017

Fuad Amin Juara 1 Koruptor

Fuad Amin Juara 1 Koruptor

JUM'AT, 22 SEPTEMBER 2017

"Bapak Saya Bukan PKI"

JUM'AT, 22 SEPTEMBER 2017

Rizieq Pulang, Polisi Tunggu Di Bandara

Rizieq Pulang, Polisi Tunggu Di Bandara

, 21 SEPTEMBER 2017 , 21:00:00

Konten Mahal, Operator TV Kabel Menjerit

Konten Mahal, Operator TV Kabel Menjerit

, 21 SEPTEMBER 2017 , 17:00:00

Unpad-RMOL dalam Kerangka Pentahelix

Unpad-RMOL dalam Kerangka Pentahelix

, 20 SEPTEMBER 2017 , 14:10:00

Apresiasi Keterbukaan Informasi Bank DKI

Apresiasi Keterbukaan Informasi Bank DKI

, 20 SEPTEMBER 2017 , 05:05:00

Bijak Menggunakan Internet

Bijak Menggunakan Internet

, 20 SEPTEMBER 2017 , 15:23:00

Misbakhun Aktor Di Balik Penggembosan KPK dan Setya Novanto
Jokowi Harus Panggil Gatot Soal Penayangan Film G30S/PKI
TV Mana Yang Nekat Siarin Film <i>G30S/PKI </i>

TV Mana Yang Nekat Siarin Film G30S/PKI

Politik20 September 2017 09:37

Indonesia Siap Saingi Finlandia

Indonesia Siap Saingi Finlandia

Olahraga20 September 2017 08:45

Amien Rais Minta Jokowi Pelototi Ribka Tjiptaning