Verified

Komite II DPD RI Dorong Masterplan Sampah Di Tiap Daerah

DPD RI  SELASA, 01 AGUSTUS 2017 , 16:48:00 WIB

Komite II DPD RI Dorong Masterplan Sampah Di Tiap Daerah

Parlindungan Purba, Dailami Firdaus, dan M.R Karliansyah/Humas DPD RI

RMOL. DPD RI mendorong adanya masterplan penanganan sampah di daerah.

Kurangnya sistem penanganan sampah yang baik di daerah membuat sampah-sampah semakin menumpuk dan menjadi beban untuk lingkungan. Padahal jika diolah dengan baik, sampah dapat menjadi sebuah energi.

Saat rapat konsultasi dengan Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan, Ketua Komite II Parlindungan Purba menyatakan bahwa keberadaan masterplan dalam penanganan sampah di daerah mampu menghasilkan energi yang dapat dimanfaatkan masyarakat hasil dari pengolahan sampah.

"Permasalahan jumlah sampah yang mencapai angka 64 juta per tahun, mengharuskan masing-masing daerah untuk memiliki masterplan penanganan sampah. Sehingga masalah sampah dapat teratasi sekaligus mendapat nilai tambah dengan adanya pengolahan sampah menjadi energi," ujarnya.

Lebih lanjut Senator dari Sumatera Utara ini juga menekankan bahwa untuk mewujudkan masterplan penanganan sampah tersebut dibutuhkan komitmen kuat dari pemerintah daerah.

Salah satunya adalah dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Keberadaan PLTSa tersebut mampu mengelola beban sampah menjadi energi  yang saat ini masih dibutuhkan masyarakat di daerah.

"DPD RI akan menjalankan fungsinya untuk mendukung dan mengawasi program percepatan pembangunan PLTSa tersebut. Dan sebagai salah satu kota besar dan ibukota negara, DKI Jakarta akan dijadikan sebagai pionir dalam program tersebut," pungkas Parlindungan.

Hal senada juga disampaikan oleh Prof. Dr.Dailami Firdaus. Menurut senator DKI Jakarta ini, sampah di DKI Jakarta telah melebihi ambang batas. Oleh karena itu dibutuhkan infrastruktur pengelolaan sampah sehingga tidak menjadi beban bagi ibukota.

DKI Jakarta akan menjadi pionir dalam pembangunan infrastruktur berupa pengelolaan sampah menjadi energi yang berupa PLTSa.

Untuk mengatasi permasalahan sampah tersebut, ke depannya akan dibuat Intermediate Treatment Facility (ITF) di empat lokasi di DKI Jakarta yang akan mengelola sampah menjadi energi.

Dailami juga mengusulkan agar pemerintah, Pemda DKI dan DPD DKI sebaiknya membentuk tim untuk pembuatan masterplan pada program penanganan sampah.

"Sampah untuk di DKI merupakan hal yang luar biasa untuk dicarikan jalan keluarnya.  Jumlah sampah di DKI Jakarta dapat mencapai 7 ribu ton per hari. Harus dicarikan jalan keluarnya, untuk itu DKI Jakarta dapat dijadikan sebagai pionir dalam program ini,” ucapnya.

Menutup rapat konsultasi tersebut, Parlindungan menyampaikan bahwa DPD RI mendorong agar program masterplan penanganan sampah tersebut dapat terealisasi pada akhir 2018.

Selain itu DPD RI juga mendorong pemerintah untuk segera memperbaiki Perpres No. 18/2016 dan meminta agar pemerintah mengeluarkan surat edaran Permen bagaimana penanganan sampah di kota lain selain ke delapan kota pilot project, yaitu DKI Jakarta, Bandung, Tangerang, Semarang, Surakarta, Surabaya, Makasar, dan Denpasar.

Hadir pula dalam rapat konsultasi dengan Komite II DPD RI yakni Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan, M.R Karliansyah; Asisten Deputi Infrastruktur Pertambangan dan Energi Kemenko Maritim, Yudi Prabangkara.[wid/***]

Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
0%
Kocak
Kocak
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
0%
Waspada
Waspada
0%
Takut
Takut
0%

Komentar Pembaca
Banyak Janji Jokowi Belum Terlaksana

Banyak Janji Jokowi Belum Terlaksana

, 20 OKTOBER 2017 , 13:00:00

Gubernur DKI Jangan Banyak Pencitraan

Gubernur DKI Jangan Banyak Pencitraan

, 19 OKTOBER 2017 , 21:00:00

Khofifah Bahas Anggaran

Khofifah Bahas Anggaran

, 18 OKTOBER 2017 , 01:14:00

Bermain Fidget Spinner Di Luar Angkasa

Bermain Fidget Spinner Di Luar Angkasa

, 18 OKTOBER 2017 , 08:17:00

FGD UU Kewirausahaan

FGD UU Kewirausahaan

, 18 OKTOBER 2017 , 22:17:00