Berita Politik

Telkom Indonesia
Rita Widyasari

Temui JK, DPD Desak Pemerintah Cabut Moratorium Daerah Otonom Baru

DPD RI  KAMIS, 20 JULI 2017 , 18:49:00 WIB | LAPORAN: ELITHA TARIGAN

Temui JK, DPD Desak Pemerintah Cabut Moratorium Daerah Otonom Baru

JK-DPD RI/RMOL

RMOL. DPD RI mendesak pemerintah untuk segera mencabut moratorium Daerah
Otonom Baru (DOB).

Tuntuan itu disampaikan langsung kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla selaku Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dalam Rapat Kerja DPD RI, Komite I DPD RI dengan Wakil Presiden di Kantor Wakil Presiden RI, Jakarta Pusat, Selasa (18/7).

JK diminta untuk mengusulkan dan merekomendasikan kepada Presiden segera menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penataan Daerah dan Peraturan tentang Desain Besar Penataan Daerah (Desertada).

Selain itu, DPD RI juga mendorong penataan daerah, utamanya pemekaran daerah  sebagai pilihan rasional objektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daerah, membuka ruang kreasi dan inovasi daerah, memperpendek rentang kendali pemerintahan serta peningkatan pelayanan publik sebagai komitmen dan keberpihakan kepada daerah.

Ketua DPD RI Oesman Sapta menyatakan bahwa Rapat Kerja Sekaligus konsultasi DPD RI ke Wakil Presiden selaku Ketua DPOD adalah hal yang tepat untuk mendapatkan penjelasan mengenai moratorium DOB.

"Penataan daerah merupakan bukti komitmen dan keberpihakan DPD RI kepada daerah, saat ini kami datang ke tempat yang tepat yaitu Wakil Presiden selaku ketua DPOD dan sekaligus mencari penjelasan mengenai permasalahan pembentukan DOB dan hal-hal yang terkait dengan daerah," ujarnya.

Dalam pertemuan ini DPD mengapresiasi UU Pemda No. 23/2014 karena memberikan ruang bagi pemerintah daerah melakukan akselerasi pembangunan sesuai kepentingan strategis nasional.

"Oleh karena itu, DPD RI mendesak pemerintah agar mengakomodasi adanya tuntutan pemekaran daerah," tegasnya.

DPD RI saat ini menerima usulan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) sebanyak 173, yang terdiri 16 usulan DOB Provinsi dan 157 usulan DOB Kabupaten/Kota. Bagi DPD RI usulan tersebut harus ditindaklanjuti oleh DPD RI, DPR RI dan Pemerintah.

Ketua Komite I DPD RI Ahmad Muqowam memberikan penjelasan bahwa sebelumnya telah melakukan rapat kerja dengan Mendagri, juga Kepala Daerah Induk pengusul pembentukan DOB se-Indonesia, juga RDP dan kunjungan kerja ke calon DOB.

Selain itu, Komite I DPD juga melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administratif, namun DPD mendorong pemerintah segera menerbitkan landasan hukum yang diperlukan yang nengatut penataan daerah dan Desertada.

Menurut Ahmad Muqowam, Komite I DPD menilai tanpa adanya landasan hukumb tersebut pemerintah tidak mempunyai acuan dalam menilai usulan pembentukan DOB yang didahului dengan pembentukan daerah persiapan.

Sebagai informasi pada Agustus 2015, pemerintah sudah menetapkan Perpres No 91/2015 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) yang di dalamnya menyebutkan salah satu tugas DPOD adalah secara khusus memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai rancangan kebijakan tentang Penataan Daerah. Namun hingga saat ini DPOD belum mengusulkan atau merekomendasikan kepada Presiden atas RPP Penataan Daerah dan RPP Desertada yang sudah disusun oleh Kementerian Dalam Negeri.

Turut Hadir dalam Rapat Kerja tersebut Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua DPD RI Oesman Sapta, Wakil Ketua DPD Nono Sampono, Mendagri Tjahjo Kumolo, Ketua Komite I Achmad Muqowam, Wakil Ketua Komite I Fachrul Razi, Wakil Ketua Komite I Benny Rhamdani , Anggota Komite I DPD RI dan Dirjen Otonomi Daerah Soni Sumarsono.[san]
Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
0%
Kocak
Kocak
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
0%
Waspada
Waspada
0%
Takut
Takut
0%

Komentar Pembaca
Bappenas Ikut Saran Rizal Ramli

Bappenas Ikut Saran Rizal Ramli

, 23 AGUSTUS 2017 , 23:00:00

KPK Harus Diformat Ulang!

KPK Harus Diformat Ulang!

, 23 AGUSTUS 2017 , 21:00:00

Miniatur Masjid Al Aqsa

Miniatur Masjid Al Aqsa

, 23 AGUSTUS 2017 , 00:34:00

OSO Terima Presiden Jurnalis Korea

OSO Terima Presiden Jurnalis Korea

, 23 AGUSTUS 2017 , 17:46:00

Sarapan Colenak

Sarapan Colenak

, 22 AGUSTUS 2017 , 10:10:00