Berita Politik

Telkom Indonesia
Rita Widyasari

DPD RI: Perlu Regulasi Khusus Tentang Daerah Kepulauan

DPD RI  KAMIS, 20 JULI 2017 , 11:34:00 WIB

RMOL. RUU Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kepulauan diperlukan karena UU yang ada saat ini belum secara spesifik mengatur tentang prioritas pembangunan di wilayah kepulauan.

Dalam rangka mendapatkan masukan terkait RUU ini, Komite I DPD RI menggagas Forum Group Discussion (FGD) dengan sejumlah pihak antara lain Deputi Pengembangan Regional Kementerian PPN/ BAPENAS Arifin Rudiyanto, Perwakilan Dirjen Otonom Daerah Kemendagri,  perwakilan pemerintah provinsi Maluku, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan para bupati dari provinsi kepulauan di Indonesia.

"Formula dana untuk provinsi kepulauan itu masih berbasis pada jumlah populasi di daerah, maka akan lebih sedikit dan semakin lama pembangunan di daerah kepulauan. Seperti halnya kepulauan, pemerintah juga sudah memiliki definisi desa dalam uu 5,32, 23, 22, 59 dan 74 itu masih dinamis definisinya, maka hal inilah yang akan kita perjelas. Kami sadar perlu ada regulasi khusus tentang daerah kepulauan," ujar Ketua Komite I DPD RI, Ahmad Muqowam dalam FGD bertajuk 'Urgensi Undang-Undang Pemerintah Daerah Kepulauan' di gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta, kemarin.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono dalam sambutannya menyampaikan bahwa pembahasan ini adalah proses panjang dari daerah kepulauan untuk mewujudkan kemajuan dan pemerataan pembangunan. RUU ini, kata dia, diharapkan bisa mengakomodir provinsi kepulauan yang terlupakan.

"Sebagaimana telah dikukuhkan pasal 25 a UUD 1945, NKRI adalah sebuah negara kepualauan yang berciri nusantara yang batas dan hak-haknya diatur oleh  UU. Oleh karena itu RUU Kepulauan ini adalah amanat konstitusi, agar kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia bisa terwujud," terangnya.

Senada dengan Muqowam, Nono menilai formula pemberian dana ke provinsi seharusnya lebih arif tidak hanya berdasarkan populasi tapi juga mengakomodir kebutuhan daerah kepulauan yang besar.

"Ingat, Indonesia ini bersatu wilayah-wilayah kepulauannya secara sukarela, maka jangan sampai mereka lepas dari NKRI karena merasa dilupakan," tuturnya.

Nono menambahkan, program poros maritim dicanangkan pemerintah karena kondisi geostrategis Indonesia yang sangat menguntungkan. Namun, hal itu harus diiringi dengan peraturan yang spesifik seperti  Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, Papua, dan Aceh.

Dari narasumber yang hadir, Mahfud Sidik mengatakan harus ada keberpihakan kepada daerah kepulauan.

Di satu sisi berdasarkan pendapat dari Bank dunia, Mahfud menilai formula berdasarkan populasi sudah tepat konsepnya.

"Karena untuk apa membangun daerah yang tidak ada populasinya. Namun memang kurang pas, karena kemiskinan di Jawa ini masih besar jumlahnya. Jika diteruskan maka daerah kepulauan akan selalu ketinggalan terus, karena dalam formula tersebut acuannya jumlah penduduk/ populasi," terangnya.

Sementara itu, Deputi Pengembangan Regional Kementerian PPN/ Bappenas, Arifin Rudiyanto mengatakan berbagai pengaturan sudah diatur dalam UU. Untuk pendanaan diharapkan bisa sejalan dengan UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang saat ini sedang berjalan, dan UU 23 untuk percepatan pembangunan pada derah yang berciri kepulauan.

Asisten Pemerintahan Kepulauan Riau, Raja Ariza menyampaikan harga barang di provinsi kepulauan bisa selisih 10 kali lipat dibandingkan harga di pulau Jawa.

"Oleh karena itu kami Provinsi Kepulauan Maluku, Maluku Utara, NTB, NTT, Sulut, Sultra, Sulteng, Kepri sangat berharap kebijakan dari pemerintah pusat. Karena daerah kepulauan bisa saja desa, kecamatan atau provinsi," katanya.

Menurut Ariza jika dibiarkan berlarut, maka Kepri kemungkinan akan bergabung ke negara tetangga.

"Periode mudik itu pemerintah menganggarkan Rp 5 triliun untuk perbaiki pantura, itu akan kami sangat apresiasi kalo dbelikan kapal bagus untuk sebrangi ombak yang tingginya 7 meter. Pemerintah menganggap kami kaum separatis, padahal kami hanya menuntut keadilan," tutupnya.[wid/***]


Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
0%
Kocak
Kocak
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
0%
Waspada
Waspada
0%
Takut
Takut
0%

Komentar Pembaca
Bappenas Ikut Saran Rizal Ramli

Bappenas Ikut Saran Rizal Ramli

, 23 AGUSTUS 2017 , 23:00:00

KPK Harus Diformat Ulang!

KPK Harus Diformat Ulang!

, 23 AGUSTUS 2017 , 21:00:00

Miniatur Masjid Al Aqsa

Miniatur Masjid Al Aqsa

, 23 AGUSTUS 2017 , 00:34:00

OSO Terima Presiden Jurnalis Korea

OSO Terima Presiden Jurnalis Korea

, 23 AGUSTUS 2017 , 17:46:00

Sarapan Colenak

Sarapan Colenak

, 22 AGUSTUS 2017 , 10:10:00