Berita Politik

Telkom Indonesia
Ramadhan

Jika Setya Novanto Tempuh Praperadilan, Ketua KPK: Kita Siap Hadapi

Hukum  SENIN, 17 JULI 2017 , 20:56:00 WIB | LAPORAN: LILIS VARWATI

Jika Setya Novanto Tempuh Praperadilan, Ketua KPK: Kita Siap Hadapi

Umumkan Setnov Tersangka/RMOL

RMOL. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah bersiap diri jika Setya Novanto, tersangka korupsi pengadaan KTP elektronik, menempuh jalur praperadilan.
"Tidak ada kata untuk menolak, kalau harus kita hadapi nanti kita hadapi," tegas Ketua KPK, Agus Rahardjo dalam konferensi pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (17/7).

Agus tegaskan, jika dibutuhkan dalam proses persidangan, pihaknya akan menunjukan bukti-bukti kuat yang menjadi dasar penetapan status tersangka kepada Ketua DPR periide 2014-2019 itu.

"Proses berikutnya kami serahkan ke pengadilan dan KPK akan membawa alat bukti yang diperlukan dalam proses itu untuk meyakinkan majelis hakim dan masyarakat untuk meyakinkan bahwa kami berjalan di track yang betul. Biar proses berikutnya diikuti saja di pengadilan," jelas Agus.

KPK menyadari bahwa proses praperadilan merupakan hak setiap tersangka untuk melakukan pembelaan. Meski begitu, KPK juga yakin lembaga peradilan bisa bersikap tegas dan adil dalam memproses setiap kasus korupsi.

"Hak setiap orang untuk mengajukan itu. Silakan saja, kita akan hadapi sesuai undang-undang yang berlaku. Sama seperti yang lain, kita juga jawab. Kita juga percaya independensi kehakiman melihat KPK mengawal perkara ini. MA dan jajarannya akan bertindak seadil-adilnya," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah kepada wartawan di Gedung KPK.

Setya Novanto menjadi tersangka ke enam dalam kasus proyek e-KTP. Ketua Partai Golkar itu diduga memiliki peran penting dalam pembahasan anggaran proyek e-KTP di DPR. Melalui pengusaha Andi Agustinus, kini telah menjadi tersangka, penyidik KPK menduga bahwa Novanto juga telah mengatur peserta dan pemenang lelang dalam pelaksanaan proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut.

Dalam surat dakwaan jaksa, Setnov bersama-sama mantan Ketua Fraksi Demokrat Anas Urbaningrum, disebut merupakan pihak yang mengatur proses persetujuan anggaran proyek e-KTP di DPR. Atas lobi-lobi yang dilakukan keduanya, jaksa menengarai Setnov dan Andi Narogong mendapat jatah 11 persen (Rp 574,2 miliar).[san]
Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
0%
Kocak
Kocak
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
0%
Waspada
Waspada
0%
Takut
Takut
0%

Komentar Pembaca
PAN Tidak Diundang Ke Istana

PAN Tidak Diundang Ke Istana

, 24 JULI 2017 , 23:00:00

Pemerintah Jangan Cuma Protes Konflik Al-Aqsa
Buka Bhayangkara Cup

Buka Bhayangkara Cup

, 23 JULI 2017 , 17:49:00

Resmikan Kantor Cabang

Resmikan Kantor Cabang

, 23 JULI 2017 , 21:05:00

Hari Anak Di Waduk

Hari Anak Di Waduk

, 24 JULI 2017 , 03:56:00