Rita Widyasari

Senator: Jangan Buru-Buru Revisi UU ASN

DPD RI  SELASA, 11 JULI 2017 , 09:27:00 WIB | LAPORAN: WIDYA VICTORIA

Senator: Jangan Buru-Buru Revisi UU ASN

Foto: Humas DPD RI

RMOL. Revisi UU 5/2015 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menekankan reformasi birokrasi dan profesionalisme ASN.

Hal ini mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat yang dipimpin Ketua Komite I DPD RI Akhmad Muqowam dan Fachrul Razi dengan mantan wakil menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Prof. Eko Prasojo dan Guru Besar Ilmu Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada, Prof. Miftah Thoha, di ruang rapat Komite I, Senayan, Jakarta, Senin (10/7).

Menurut Ketua Komite I Ahmad Muqowam, UU ASN harusnya dibuat berlaku selama mungkin mengedepankan aspek-aspek yang dibutuhkan untuk membuat manajemen ASN menjadi profesional menunjang kinerja pemerintah.

"Sekarang ini undang-undang tersebut bisa dibilang baru seumur jagung, tapi sudah mau direvisi, seharusnya beri waktu dulu kepada pemerintah untuk menyelesaikan peraturan-peraturan turunan yang diperlukan untuk memperkuat undang-undangnya, dan melihat sejauh mana itu berjalan, jangan buru-buru direvisi," ujaqr senator Jawa Tengah tersebut.
 
Masih menurutnya, UU ASN harus mampu menjawab semua pertanyaan dan persoalan menyangkut ASN. Filosofi dari UU ASN tidak sama dengan UU Ketenenagakerjaan.

"Saya memperkirakan posisi pemerintah sepertinya akan meninjau kembali usulan revisi UU ASN yang sedang dikerjakan DPR dan kami berharap DPD dapat diikutsertakan dalam memberikan masukan terhadap revisi dari undang-undang tersebut," imbuhnya.

Eko Prasojo yang mantan wakil menteri Pendayagunaan Aparatur Negara era SBY menyatakan bahwa roh dari UU ASN adalah sistem merit. Dengan adanya sistem tersebut, ASN yang menjabat suatu jabatan penting harus sesuai dengan standar netralitas, kompetensi dan profesionalisme.

"Sudah waktunya menjadikan ASN menjadi standar profesi yang tinggi, jangan hanya berdasarkan kepentingan politik dan golongan dalam memilih dan menentukan jabatan penting dalam lingkungan birokrasi ASN," ujarnya.

Senada dengan itu, Miftaf juga menyatakan bahwa sistem merit harus menjadi roh dalam UU ASN. Proses pengangkatan jabatan saat ini masih ditemukan hanya berdasarkan kepentingan politik dan kepentingan tertentu. Bahkan banyak yang di-nonjob-kan di daerah karena benturan kepentingan dengan kepala daerah, tidak berdasarkan dengan UU ASN yaitu sistem open recruitment.

"Revisi yang ada sekarang dikhawatirkan akan menghilangkan system merit karena sistem pengawasan ASN seperti KASN akan dihapus, itu akan mendegradasi apa yang ada sekarang, harus ada manajemen administrasi kepegawaian yang netral, harus memihak kepada kebenaran melihat pada kompetensi, netralitas dan profesionalitasnya," tegasnya.

Lebih lanjut Ahmad Muqowam menyampaikan, DPD dalam waktu dekat ini akan mengadakan rapat kerja dengan Kementerian PAN RB.[wid]

Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
0%
Kocak
Kocak
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
0%
Waspada
Waspada
0%
Takut
Takut
0%

Komentar Pembaca
Solidaritas Indonesia Untuk Kuba

Solidaritas Indonesia Untuk Kuba

, 23 SEPTEMBER 2017 , 13:00:00

Baznas Ajak Berdonasi Sambil Belanja

Baznas Ajak Berdonasi Sambil Belanja

, 22 SEPTEMBER 2017 , 19:00:00

Barbuk OTT Suap Wali Kota Cilegon

Barbuk OTT Suap Wali Kota Cilegon

, 24 SEPTEMBER 2017 , 02:20:00

Persiapan HUT TNI

Persiapan HUT TNI

, 23 SEPTEMBER 2017 , 03:40:00

Tes Urine Di Kemang

Tes Urine Di Kemang

, 23 SEPTEMBER 2017 , 04:14:00