Berita Politik

Telkom Indonesia
Ramadhan

1,5 Juta Buruh Migran Indonesia Terancam Diusir Dari Malaysia

Pemerintah Diminta Cari Solusi

Bongkar  SENIN, 10 JULI 2017 , 10:49:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

1,5 Juta Buruh Migran Indonesia Terancam Diusir Dari Malaysia

Foto/Net

RMOL. Jaringan Buruh Migran (JBM) menyebutkan, saat ini di Malaysia ada 1,5 juta orang pekerja Indonesia yang tidak berdokumen terancam terkena razia.
Ratusan di antara mereka sudah mulai ditangkap, sebagian bahkan lari ke hutan. Terbitnya aturan E-Kad di Malaysia men­jadi penyebab utama. Sementara untuk mengurus dokumen resmi, buruh migran Indonesia harus menghadapi prosedur rumit hingga praktik percaloan.

Koordinator Sekretariat Nasional Jaringan Buruh Migran (Seknas JBM) Savitri Wisnuwardhani mengatakan, pengusiran massal pekerja migran tidak berdokumen sebenarnya bukan­lah cerita baru. "Pengusiran massal bahkan sudah dilaku­kan Malaysia sejak 15 tahun lalu. Pada tahun 2016 saja ter­catat ada 17.921 WNI pekerja migran yang dideportasi dari Malaysia, jumlah ini meningkat 1,33 persendibandingkan tahun 2015 yang berjumlah 17.682 orang," katanya dalam siaran persnya, kemarin.

Pihaknya melihat bahwa per­masalahan deportasi ini adalah fenomena struktural yang menu­jukkan adanya ketidakadilan global dan ketidakadilan sistem migrasi yang membuat para pekerja migran tidak memiliki pilihan untuk bermigrasi aman.

Misalnya, jelas Savitri, dalam MoU masih dimungkinkan ma­jikan menahan paspor pekerja migran, minim pengawasan pada tempat bekerja sehingga banyak pekerja migran yang bekerja dalam kondisi kerja buruk atau kerja mirip perbudakan.

"Pemerintah Indonesia harusnya mengirimkan nota keberatan kepada pemerintah Malaysia untuk meninjau ulang dan mem­perbaiki system untuk menye­lesaikan masalah pekerja mi­gran yang tidak berdokumen," sebutnya.

Penyelesaian secara struktural ini harus melibatkan kedua neg­ara melalui penyelesaian diplo­matik, misalnya lewat perjanjian bilateral atau Memorandum of Understanding (MoU).

Isi perjanjian bilateral/MoUjuga harus dapat mengikat komit­men kedua negara dan adanya mekanisme pengawasan yang disepakati bersama, termasuk didalamnya adanya sanksi oleh pemerintah Malaysia kepada majikan dan agency di Malaysia yang melanggar MoU.

"Di Indonesia harus ada per­baikan tata kelola migrasi mela­lui revisi UU39/2004 dengan perspektif perlindungan dan hak asasi manusia," kata Savitri.

Sementara pegiat Komunitas Buruh Migran Serantau Nasrikah mengatakan, persyaratan un­tuk mendapatkan E-Kad rumit dan beresiko membuat pekerja migran Indonesia dideportasi. Akibatnya, pekerja migran eng­gan untuk mendaftar.

"Seharusnya, pemerintah Indonesia mendesak pemerintah Malaysia agar mempermudah persyaratan tersebut tanpa har­us pekerja migran kehilangan pekerjaannya dan bekerja sah di Malaysia," terangnya.

Jika pemerintah Malaysia se­rius ingin membuka program legalisasi pekerja migran tak berdokumen, seharusnya dilakukan program pemutihan. "Tentunya tanpa mensyaratkan hal-hal yang memungkinkan pekerja migran terancam razia karena tidak me­menuhi persyaratan," imbuhnya.

Sedangkan Program Manajer Human Right Working Group (HRWG), Daniel Awigra, me­nyesalkan sikap beberapa pemerintah negara ASEAN yang menghambat laju penyusunan kerangka perlindungan untuk buruh migran yang sesuai den­gan standar hak asasi manusia.

"Terutama, soal status instrumen yang didorong untuk mengikat secara hukum, melind­ungi setiap buruh migran (dan anggota keluarga) terlepas status legalnya," katanya. ***
Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
0%
Kocak
Kocak
0%
Sedih
Sedih
100%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
0%
Waspada
Waspada
0%
Takut
Takut
0%

Komentar Pembaca
PAN Tidak Diundang Ke Istana

PAN Tidak Diundang Ke Istana

, 24 JULI 2017 , 23:00:00

Pemerintah Jangan Cuma Protes Konflik Al-Aqsa
Buka Bhayangkara Cup

Buka Bhayangkara Cup

, 23 JULI 2017 , 17:49:00

Resmikan Kantor Cabang

Resmikan Kantor Cabang

, 23 JULI 2017 , 21:05:00

Hari Anak Di Waduk

Hari Anak Di Waduk

, 24 JULI 2017 , 03:56:00