Berita Politik

Telkom Indonesia
Ramadhan

Buka Dokumen Kebun Sawit, Rakyat Miskin Butuh Lahan

Kementerian ATR/BPN Mesti Patuhi Hukum

Bongkar  SELASA, 04 JULI 2017 , 10:07:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Buka Dokumen Kebun Sawit, Rakyat Miskin Butuh Lahan

Foto/Net

RMOL. Forest Watch Indonesia (FWI) pada Maret lalu menang dalam sengketa informasi dokumen Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan sawit. Namun, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) belum juga mau membuka dokumen tersebut.
Pengkampanye FWI, Linda Rosalina menuturkan, sudah hampir dua tahun perjuangan membuka informasi HGU perke­bunan kelapa sawit dilakukan FWI kepada Kementerian ATR/BPN. Babak akhir perjuangan pada Maret 2017, MA meme­nangkan tuntutan FWI sehingga dokumen HGU harus terbuka.

"Putusan Mahkamah Agung sudah final dan berkekuatan hu­kum tetap. Artinya Menteri ATR/BPN wajib membuka dokumen HGU dimaksud. Sayangnya sudah tiga bulan sejak putusan MA, belum ada iktikad baik un­tuk membicarakan mekanisme pemberian dokumen tersebut," ujarnya.

Berdasarkan data BPN RI tahun 2010, sebanyak 56 persen aset nasional dikuasai hanya oleh 0,2 persen penduduk Indonesia, dimana sebesar 62-87 persen dalam bentuk tanah.

Sementara Transformasi untuk Keadilan (TuK) Indonesia pada 2015 sebanyak 25 kelompok perusahaan kelapa sawit yang dimiliki para taipan menguasai 31 persen lahan atau 5,1 juta hektare dari total area penana­man kelapa sawit di Indonesia. "Ini berarti masih terdapat ket­impangan dalam hal penguasaan lahan," kata Linda.

Ketimpangan agraria secara struktural menjadi faktor yang mendorong tingginya kesenjan­gan tingkat kesejahteraan, juga mengakibatkan konflik agraria bermunculan. Ditambah adanya permasalahan tumpang tindih perizinan lahan semakin mem­perbesar konflik agraria.

FWI menuntut perlu ada tero­bosan pemerintahan, khususnya sektor sumber daya alam (SDA). "Selama ini pemerintah beru­saha mengatasi konflik agraria melalui pembagian lahan dalam skema perhutanan sosial, hutan adat, maupun tanah objek refor­ma agraria (TORA)," sebutnya.

Namun semua usaha tersebut berjalan di tempat apabila tidak ada terobosan di dalam sistem pengelolaan SDA. Transparansi informasi, dimana Menteri ATR/BPN membuka informasi tidak hanya dokumen perkebunan ke­lapa sawit di Indonesia, tapi juga seluruh dokumen penguasaan lahan, dapat menjadi terobosan baru.

"Kami harap terobosan ini akan menyadarkan publik men­genai haknya terhadap informasi pengelolaan SDA, dan pada akh­irnya juga dapat memperbaiki tata kelola SDA kita," imbuh Linda.

Dengan keterbukaan dokumen HGU, akan mempermudah pub­lik membantu pemerintah meng­indentifikasi lahan-lahan yang layak didistrbusikan kembali kepada kelompok-kelompok masyarakat yang membutuhkan lahan.

Kata dia, hal ini sangat sejalan dengan upaya pemerintah yang in­gin menyukseskan program refor­ma agraria dan agenda percepatan pembangunan."Sebenarnya, tidak ada yang rugi dengan membuka dokumen HGU," tandasnya.

Sebelumnya, Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) Roli Irawan menga­takan kementeriannya tengah menyiapkan mekanisme pembu­kaan data kepada publik.

Hal ini dilakukan setelah Mahkamah Agung memutus­kan Kementerian Agraria harusmembuka dokumen HGU perkebunan kelapa sawit kepada publik sebagaimana tuntutan yang diajukan Forest Watch Indonesia (FWI).

"Kami harus siapkan standar yang sama untuk membuka datanya. Seperti apa caranya dan kepentingan pemohonnya," ujarnya. ***
Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
100%
Kocak
Kocak
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
0%
Waspada
Waspada
0%
Takut
Takut
0%

Komentar Pembaca
PAN Tidak Diundang Ke Istana

PAN Tidak Diundang Ke Istana

, 24 JULI 2017 , 23:00:00

Pemerintah Jangan Cuma Protes Konflik Al-Aqsa
Buka Bhayangkara Cup

Buka Bhayangkara Cup

, 23 JULI 2017 , 17:49:00

Resmikan Kantor Cabang

Resmikan Kantor Cabang

, 23 JULI 2017 , 21:05:00

Hari Anak Di Waduk

Hari Anak Di Waduk

, 24 JULI 2017 , 03:56:00