Hanura

Nah Lho, Hukum Di Indonesia Belum Mengatur Persekusi

Bongkar  JUM'AT, 16 JUNI 2017 , 08:18:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Nah Lho, Hukum Di Indonesia Belum Mengatur Persekusi

Foto/Net

RMOL. Sejumlah kasus persekusi yang terjadi belakangan ber­potensi menjadi kejahatan kemanusiaan. Alasannya, tin­dakan itu terjadi secara sistematis dan meluas. Semen­tara hukum di Indonesia belum secara khusus mengatur soal kejahatan persekusi.

Komisioner Komnas HAM, Roichatul Aswidah mengatakan, merujuk pada ketentuan hukum, baik hukum di Indonesia mau­pun internasional, persekusi adalah kejahatan yang bersifat sistematis dan terjadi secara me­luas. Jika tidak, maka perbuatan tersebut tidak bisa dikategori­kan sebagai kejahatan kemanu­siaan, tetapi hanya tindak pidana biasa.

"Persekusi dimasukkan ke dalam Statuta Roma (1998) se­bagai salah satu perbuatan yang bila dilakukan secara sistematis atau meluas, kemudian masuk dalam salah satu kejahatan terh­adap kemanusiaan. Tetapi, bila tidak dilakukan secara sistematis atau meluas, masuk dalam hu­kum pidana biasa," katanya di Jakarta.

Dia menerangkan, suatu keja­hatan bisa disebut terjadi secara sistematis jika dilakukan secara terencana, memiliki pola, serta bagian dari kebijakan organisasi tertentu, baik itu negara maupun non-negara.

"Kebijakan organisasi ini bisa kita lacak, tetapi kadang (kebi­jakan itu) tidak tertulis," sebut Roichatul.

Sementara, parameter meluas, jika kejadian tersebut terjadi dalam wilayah geografis yang luas.

Terkait tindakan yang dialami seorang dokter di Sumatera Barat dan seorang remaja di Jakarta, Komnas HAM akan melakukan serangkaian proses un­tuk mengetahui apakah termasuk persekusi atau bukan. Proses itu di antaranya, pemantauan, penyelidikan, hingga kajian hu­kum untuk memvonis beberapa peristiwa dengan pola sama se­bagai peristiwa sistematis dan memenuhi unsur persekusi.

Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa bersama Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Suroyo menemui korban persekusi M dan keluarganya di rumah perlindungan milik Kementerian Sosial di Jakarta Timur. Kunjungan dilakukan guna memastikan kondisi korban, apalagi M dan dua saudaranya saat itu tengah mengikuti ujian sekolah.

Wakil Ketua LPSK, Hasto Atmojo Suroyo mengatakan, perlindungan terhadap korban persekusi M berikut keluarganya menjadi tanggung jawab LPSK, meskipun saat ini mereka ditem­patkan di rumah perlindungan milik Kemsos di Jakarta Timur. Perlindungan LPSK biasanya diberikan dalam jangka waktu enam bulan.

Namun, dalam jangka waktu tersebut akan dilihat lagi apakahpotensi ancaman terhadap korban masih tinggi. "Kalau potensi ancaman itu tinggi, LPSK bisa mengambil tindakan lebih lanjut, termasuk memindahkan ke tempat yang lebih aman," katanya.

Hasto mengungkapkan, selain kasus persekusi dengan kor­ban M dan keluarganya, LPSK juga telah berkomunikasi den­gan sejumlah pihak mengenai perlindungan yang mungkin diberikan kepada korban-korban dari kasus-kasus persekusi yang lainnya.

"Kita (LPSK) proaktif me­nawarkan program perlindungan bagi korban-korban persekusi yang lain, sebelum mereka men­gajukan permohonan ke LPSK, kita sudah turun ke lapangan," ujar dia.

Kata Khofifah, selain pendidi­kan, pihaknya juga menurunkan tim psikososial terapi untuk mengetahui kondisi psikologis korban. "Mereka diasesmen dan diterapi untuk jangka waktu tiga bulan ke depan. Tapi, kalau da­lam waktu sebulan pulih, mereka bisa dikembalikan ke lingkungan sosialnya," katanya. ***

Komentar Pembaca
25 Hal Tentang Menteri Amran

25 Hal Tentang Menteri Amran

, 19 APRIL 2018 , 17:00:00

Sahabat Rocky Gerung Melawan!

Sahabat Rocky Gerung Melawan!

, 19 APRIL 2018 , 11:00:00

Syahganda Dan Eggi Sudjana Gabung PAN

Syahganda Dan Eggi Sudjana Gabung PAN

, 12 APRIL 2018 , 18:15:00

Pertemuan Tertutup PDIP-PKB

Pertemuan Tertutup PDIP-PKB

, 12 APRIL 2018 , 03:52:00

Di Tengah Cakra Buana

Di Tengah Cakra Buana

, 15 APRIL 2018 , 10:57:00