Berita Politik

Telkom Indonesia
Rita Widyasari

Mendikbud Muhadjir Potensial Langgar Dua Undang-Undang

Kebijakan Siswa Belajar 5 Hari 8 Jam

Bongkar  RABU, 14 JUNI 2017 , 10:40:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Mendikbud Muhadjir Potensial Langgar Dua Undang-Undang

Muhadjir Effendy/Net

RMOL. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendik­bud) berencana menerapkan kebijakan delapan jam belajar dengan lima hari sekolah di tahun ajaran 2017/2018. Kebijakan tersebut rencananya mulai berlaku pada Juli mendatang, sementara regulasinya tengah disusun pemerintah.

Menyikapi hal tersebut Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Susanto mengatakan, kebijakan lima hari delapan jam belajar di seko­lah yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendi berpotensi melanggar sejumlah undang-undang.

"Kebijakan baru itu berpeluang bertentangan dengan UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen," katanya.

Diterangkannya, kebijakan baru tersebut bertentangan den­gan Pasal 51 UU Sisdiknas yang selama ini cukup demokratis dan memandirikan satuan-satuan pendidikan. Pasal 51 tersebut menyatakan "pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pen­didikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan ber­dasarkan standar pelayanan min­imal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah'.

"Dengan pasal tersebut, maka satuan pendidikan memiliki ke­mandirian untuk mengembangkan pilihan model sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kesia­pan masing-masing sekolah atau madrasah," kata Susanto.

Tak hanya itu, kebijakan lima hari delapan jam belajar di sekolah juga bertentangan dengan Pasal 35 UU Guru dan Dosen. Pasal 35 ayat (1) tersebut berbunyi 'Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pem­belajaran, melaksanakan pembela­jaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan'.

Sementara ayat (2) menya­takan 'beban kerja guru seba­gaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu'.

"Dengan kebijakan baru lima hari delapan jam belajar di sekolah, guru berpeluang besar mengajar melampaui jumlah jam mengajar di sekolah sebagaima­na diatur dalam Undang-Undang tersebut," imbuhnya.

KPAI, lanjut Susanto, meminta Mendikbud agar mengkaji kemba­li rencana kebijakan tersebut. Dia menekankan, membangun sistem pendidikan harus menyeluruh. Pendidikan harus memperkuat sistem layanan pendidikan di sekolah dan peran keluarga da­lam pengasuhan atau pendidikan sebagai sekolah pertama bagi anak serta keterlibatan masyarakat.

"Anak yang menjadi pelaku tindakan menyimpang bukan karena kekurangan jam belajar di sekolah. Yang perlu dilakukan adalah mengevaluasi layanan pendidikan di sekolah, mem­perkuat peran keluarga dan memastikan keterlibatan ling­kungan sosial," tandasnya.

Sebelumnya, Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan penerapan kebijakan tersebut dapatmenguntungkan madrasah diniyah. "Justru dengan semakin banyak waktu siswa belajar, madrasah diniyah dapat diinte­grasikan dengan pembentukan karakter. Madrasah diniyah justru diuntungkan karena akan tumbuh dijadikan sebagai salah satu sumber belajar yang dapat bersinergi dengan sekolah da­lam menguatkan nilai karakter religius," ujarnya. ***
Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
0%
Kocak
Kocak
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
0%
Waspada
Waspada
0%
Takut
Takut
0%

Komentar Pembaca
Bendera RI Dilecehkan, Dubes Rusdi Diam Saja?
OTT Di PN Jaksel

OTT Di PN Jaksel

, 21 AGUSTUS 2017 , 15:00:00

Kostrad Didik Bela Negara Mahasiswa Uniga

Kostrad Didik Bela Negara Mahasiswa Uniga

, 21 AGUSTUS 2017 , 22:39:00

Bantuan Pangan BNI

Bantuan Pangan BNI

, 20 AGUSTUS 2017 , 02:40:00

Lomba Dayung Kemerdekaan

Lomba Dayung Kemerdekaan

, 20 AGUSTUS 2017 , 17:25:00