Berita Politik

Telkom Indonesia
Ramadhan

Mosi Tidak Percaya Terhadap Demokrasi Indonesia Versi UUD 2002

Suara Publik  SELASA, 13 JUNI 2017 , 13:11:00 WIB

DEMOKRASI suatu negara harus mencerminkan geopolitik suatu bangsa, geopolitik suatu bangsa mencerminkan dialetika sebagai bahan baku demokrasi yang diperoleh melalui proses Social School.
Proses Social School inilah yang mengilhami para pendiri Bangsa mendirikan Demokrasi Pancasila pada Sila ke Empat. Demokrasi Pancasila sebagai landasan idiologis, sedangkan Kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan landasan Religius, Hormonisasi antara landasan Idiologis (Pancasila) dengan landasan Religius( Kemerdekaan) melahirkan hukum dasar (UUD45) maka lahir lah Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat berdasarkan Demokrasi Pancasila.

Amanden UUD45 menjadi UUD2002, secara struktur konstitusi tidak memenuhi sumber falsafah hukum dasar yaitu Kemerdekaan 17 Agustus 1945 maupun putusan putusan dan risalah risalah hasil kerja BPUPKI, maupun sumber hukum dasar yang tidak tertulis yaitu amanat penderitaan Rakyat. Akibat yang ditimbulkan dari Amandemen UUD45 adalah terjadinya pertentangan terhadap kedaulatan rakyat. Pertentangan ini menimbulkan ketidakadilan pada rakyat, hampir semua sistem operasional negara dikendalikan oleh oligarki swasta melalui paket paket monopoli poltik, paket-paket ekonomi, dan paket-paket kekuasaan.

UUD45 Asli menjamin bahwa kedaulatan negara ada pada rakyat, sehingga tujuan kemerdekaan dan tujuan dibentuknya negara ini adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, memajukan kecerdasan Bangsa serta menjaga seluruh bangsa dan tumbah darah Indonesia ( Fungsi TNI) benar-benar terjamin dan terpagari oleh Kedaulatan Rakyat ( UUD45 Asli).

Legalitas UUD 2002

Bagi saya, proses amandemen UUD 45 yang dimulai sejak 19 Oktober 1999 penuh misteri, saya dilantik menjadi anggota DPR RI bulan September 1999, sedangkan amandemen pertama terjadi 19 Oktober 1999. Sangat misterius, sebuah konstitusi hukum dasar sebuah negara besar diamandemen hanya butuh satu bulan. Artinya sebelum MPR terbentuk draft amandemen UUD45 telah di siapkan, dan siapa yang menyiapkan draft tersebut? misterius kan?

Disamping itu sebelum Amandemen dilakukan ada kesepakatan semua fraksi MPR, bahwa mekanisme Perubahan UUD45 harus melalui mekanisme "adendum" bukan mekanisme "amandemen" misterius kan?
 
Selanjutnya dalam kesepakatan semua fraksi di MPR, tidak ada kesepakatan untuk mencabut TAP MPR/ No 1/ 1983. TAP ini mengatur bahwa untuk melakukan perubahan terhadap UUD 45 wajib melalui referendum. TAP MPR ini sejalan dengan azaz bahwa negara berada pada kedaulatan rakyat. Pertanyaannya adalah siapa yang mengusulkan pencabutan TAP MPR referendum ini? misterius kan?

Dengan demikian, bahwa proses amandemen UUD 45 meninggalkan jejak penuh misteri. Di samping itu bahwa hasil amanden UUD45 telah mencabut hak kedaulatan rakyat, telah mencabut sistem demokrasi Pancasila menjadi demokrasi liberal. MPR dan GBHN merupakan pengejawantahan azas kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi Pancasila musyawarah mufakat, telah diubah menjadi kedaulatan politik dalam sistem demokrasi kapitalistik, yang hanya akan melahirkan oligarki dan monopoli sumber daya nasional.

Kedaulatan rakyat digantikan dengan kedaulatan politik membuat hak-hak dasar rakyat, keadilan rakyat sulit terpenuhi, sebab untuk memenuhi kewajiban negara dan pemerintah terhadap rakyatnya harus bersumber pada kehendak rakyat melalui MPR yang dituangkan dalam GBHN dan di jabarkan dalam tahapan tahapan pembangunan yang berkelanjutan. Sedangkan dalam sistim UUD 2002, sumber kesejahteraaan rakyat dan kewajiban negara dan pemerintah terhadap hak hak dasar kesejahteraan rakyat bersumber pada misi visi calon presiden yang dibuat team suksesnya, dan semua program visi misi ini tidak bersumber dari kedaulatan rakyat sehingga tidak sesuai dengan kehendak Rakyat.

Sistem demokrasi dalam UUD 2002, bukankah rakyat hanya memilih presiden, rakyat tidak memilih program? Oleh karena itu, kembali pada UUD 45 Asli  adalah merupakan amanat penderitaan rakyat, bahwa Pancasila telah disepakati sebagai sistem demokrasi yang mencerminkan geopolitik dan dialetika bangsa Indonesia yaitu Demokrasi Pancasila berdasarkan kedaultan rakyat dalam sistem perwakilan.


UUD 2002 Dan Hak-Hak Rakyat

Di atas telah saya sampaikan bahwa proses perubahan UUD 45 menjadi UUD 2002 bertentangan dengan Azas Kedaulatan Rakyat yang terwakilkan melalui MPR. Di samping itu sistem demokrasi yang terdapat dalam UUD 2002 memiliki implikasi dan fatal karena tidak sesuai dengan demokrasi Pancasila maka terjadi pelanggaran hak hak Rakyat antara lain:

1. Hak berdaulat
2. Hak memperoleh kehidupan yang layak
3. Hak memperoleh pendidikan yang layak
4. Hak untuk mendapatkan perlindungan
5. Hak keselamatan dari ancaman bangsa lain

Di samping itu demokrasi UUD 2002, negara tidak lagi berada pada kedaulatan rakyat dalam sistem perwakilan musyawarah mufakat tapi negara berada pada kedaultan partai politik dalam sistem demokrasi liberal.

Negara berada pada kedaulatan partai politik menjadikan presiden terpilih menjalankan misi dan visi partai politik, meskipun belum tentu misi dan visi ini sesuai dengan kehendak rakyat. Visi dan misi pemerintah yang di sampaikan oleh calon presiden kelak akan jadi sumber program pembangunan nasional yang disepakati oleh partai Politik pendukung, dan ini bisa saja bahwa visi dan misi ini bisa bertentangan dengan Pancasila.

Sementara itu dalam sistem demokrasi Pancasila, kehendak rakyat di dalam konstitusi UUD 45 disalurkan melalui MPR dan dituangkan ke dalam GBHN melalui tahapan tahapan pembangunan berkelanjutan dengan tujuan untuk  memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melindungi seluruh tumpah darah dan bangsa Indonesia.

Melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tanah tumpah darah Bangsa Indonesia, bukankah ini fungsi dan tugas  keberadaan TNI dalam sistem demokrasi Pancasila UUD 45. Sementara tugas dan fungsi TNI dan sistem demokrasi non Pancasila tidak jelas.

Selanjutnya dalam sistem demokrasi UUD 2002, visi misi calon presiden terpilih sulit untuk mewujudkan kehendak rakyat di atas, sebab kepentingan partai politik yang mengusungnya memiliki agenda tersendiri, dengan demikian, visi misi President tidak memiliki landasan konstitusional untuk menjadi sumber legitimasi Pembangunan nasional, oleh karena itu, kekuasaan yang lahir dalam sistim  Demokrasi UUD 2002 tidak dapat mewejudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat akan terpenuhinya hak hak dasar Rakyat Indonesia, justru mengundang munculnya kolonialisme atau new kolonialisme.

Oleh karena itu narasi bangsa selanjutnya adalah, semua pihak elit politik bahwa dialetika kita hari ini bukan pada tataran Saya Pancasilais dan Kamu Bukan Pancasilais, tapi lebih kepada kesadaran semua pihak elit politik bahwa dalam UUD 2002 ada ancaman demokrasi liberal yang memiliki efek merusak kehidupan bangsa dan negara karena tidak mencerminkan geopolitik bangsa Indonesia, mengembalikan konstitusi asli UUD45, dan menemukan way out untuk mengisi persoalan persoalan bangsa yang belum diatur UUD 45 adalah jalan terbaik menuju keselamatan bangsa dan negara.#Pulback UUD45# [***]

Habil Marati

Anggota DPR RI Periode 1999-2009
 
Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
0%
Kocak
Kocak
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
0%
Waspada
Waspada
0%
Takut
Takut
0%

Komentar Pembaca
Pesan SBY Untuk AHY

Pesan SBY Untuk AHY

, 24 JUNI 2017 , 10:00:00

Resmi Tersangka, Hary Tanoe Akan Diperiksa
Terima Raja dan Sultan Nusantara

Terima Raja dan Sultan Nusantara

, 22 JUNI 2017 , 03:38:00

Putin Diguyur Hujan

Putin Diguyur Hujan

, 23 JUNI 2017 , 14:44:00

Bersama Walikota Tangsel

Bersama Walikota Tangsel

, 22 JUNI 2017 , 02:56:00