Berita Politik

Telkom Indonesia
Rita Widyasari

RUU Pertanahan Belum Bisa Selesaikan Masalah Agraria

Hak-Hak Masyarakat Kurang Terpenuhi

Bongkar  JUM'AT, 09 JUNI 2017 , 10:38:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

RUU Pertanahan Belum Bisa Selesaikan Masalah Agraria

Foto/Net

RMOL. Sejak mulai dibahas pemerintah dan DPR pada 2016, Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan masih be­lum membawa titik terang bagi masalah-masalah agraria di Tanah Air.

Kalangan aktivis melihat draf RUU itu belum menjawab permasalahan ketimpangan agraria. Padahal RUU tersebut diharapkan mampu memperkuat akses masyarakat atas tanah.

Kepala Departemen Advokasi Kebijakan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Yahya Zakaria mengatakan, RUU Pertanahan harus diorientasi­kan untuk memperkuat akses terhadap hak atas tanah.

Untuk itu, RUU Pertanahan harus diselaraskan dengan UU no. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. "Ada banyak peraturan yang meredupkan eksistensi UU no. 5/1960. Sekarang bagaimana agar RUU Pertanahan ini selaras dengan UU No. 5/1950 dan mampu menjawab permasalahan agraria yang ada," katanya di Jakarta.

Pihaknya mengingatkan, RUU Pertanahan harus mampu men­jadi solusi atas konflik agraria, tumpang tindih perizinan, hing­ga krisis ekologi di pedesaan. Tak hanya itu, RUU Pertanahan harus berujung pada reforma agraria.

Yahya menerangkan, RUU Pertanahan harus mendorong adanya pendaftaran tanah yang aktif, transparan, dan partisipatif. Apalagi sampai saat ini tidak jelas mana tanah yang hendak dijadikan objek reforma agraria.

"Mestinya yang perlu dipriori­taskan adalah tanah-tanah Hak Guna Usaha (HGU) yang selama ini menjadi sumber konflik dan perampasan tanah," sebutnya.

Tanah-tanah HGU harusnya ditransformasikan menjadi hak milik koperasi atau kelompok tani. KPA juga menuntut agar pemerintah menghapuskan hak pengelolaan tanah yang terbukti menjadikan pemerintah sebagai entitas bisnis tanpa memperhati­kan hak-hak masyarakat.

"Selain itu, yang perlu diper­kuat adalah hak membuka tanah dan memungut hasil hutan, jan­gan ada lagi kriminalisasi terh­adap masyarakat yang mengam­bil hasil hutan," ujar Yahya.

Ditekankannya, dari sekian banyak konflik agraria yang diselesaikan sebagian besar masih jauh dari rasa keadilan. Pihaknya mencatat, dalam RUU Pertanahan penyelesaian konflik meliputi skema kelembagaan dan pengadilan.

KPA sendiri menilai pen­gadilan pertanahan belum tentu efektif karena konflik agraria tidak hanya soal pendekatan legal formal. "Agar tidak makin mempersulit situasi yang sudah sulit ini, RUU Pertanahan harus diharmonisasi dengan peraturan yang sudah ada," tandasnya.

Sedangkan Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Susan Herawati men­gatakan, sampai saat ini reforma agraria belum menyentuh isu perikanan dan kelautan. Padahal melalui judicial review UU no. 7/2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Mahkamah Konstitusi telah mengakui hak pengelolaan pe­sisir dan pulau-pulau kecil oleh masyarakat.

"Sudah puluhan tahun orienta­si reforma agraria hanya daratan, padahal Indonesia adalah negara bahari, bahkan gerakan Poros Maritim Jokowi juga masih me­munggungi laut," katanya.

KIARA mencatat, konflik agraria juga terjadi cukup masif di wilayah pesisir. Apalagi ada 10.666 desa di wilayah pesisir Indonesia. Konflik tersebut ter­jadi akibat kebijakan pemerintah yang sektoral dan tidak kompre­hensif. Misalnya soal reklamasi dan proyek pertambangan di wilayah pesisir.

Gempuran investasi di sektor pariwisata juga menambah dere­tan konflik agraria di wilayah pesisir. "Di Gili Sunut, Nusa Tenggara Barat, 109 kepala ke­luarga dipindahkan dari wilayah tangkapannya karena pemban­gunan resort di pinggir pantai, kasus serupa juga terjadi di 15 wilayah pesisir lainnya," ungkap Susan.

Kepala bagian perundang-undangan Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Yagus Suyadi, mengatakan RUU Pertanahan akan memperkuat kontrol negara dalam pengua­saan tanah.

"Penguatan ini ditujukan un­tuk menciptakan keadilan dan melindungi hak-hak rakyat, khususnya masyarakat adat," katanya.

Saat ini pemerintah telah men­geluarkan program pendaftaran tanah secara sistematis dan leng­kap. Pemerintah sendiri menar­getkan sebanyak 5 juta hektare tanah bisa segera didaftarkan. Selain itu, melalui kebijakan bank tanah, pemerintah akan mensinergikan penataan ruang dan pertanahan.

"Terkait reforma agraria dan tanah untuk rakyat, pemerin­tah berupaya mensejahterakan masyarakat lewat legalisasi aset demi mengurangi ketimpangan, adanya pasal-pasal yang komprehensif dalam RUU Pertanahan akan ditujukan untuk mengisi kekosongan hukum," tandasnya. ***
Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
0%
Kocak
Kocak
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
0%
Waspada
Waspada
0%
Takut
Takut
0%

Komentar Pembaca
Bendera RI Dilecehkan, Dubes Rusdi Diam Saja?
OTT Di PN Jaksel

OTT Di PN Jaksel

, 21 AGUSTUS 2017 , 15:00:00

Kostrad Didik Bela Negara Mahasiswa Uniga

Kostrad Didik Bela Negara Mahasiswa Uniga

, 21 AGUSTUS 2017 , 22:39:00

Bantuan Pangan BNI

Bantuan Pangan BNI

, 20 AGUSTUS 2017 , 02:40:00

Lomba Dayung Kemerdekaan

Lomba Dayung Kemerdekaan

, 20 AGUSTUS 2017 , 17:25:00