Berita Politik

Telkom Indonesia
Rita Widyasari

Wakil Ketua MPR: SARA Jangan Dibawa Ke Dalam Politik

MPR RI  KAMIS, 18 MEI 2017 , 21:25:00 WIB | LAPORAN: HENDRY GINTING

Wakil Ketua MPR: SARA Jangan Dibawa Ke Dalam Politik
RMOL. Pimpinan MPR RI menangkap kegelisahan masyarakat akhir-akhir ini terkait potensi perpecahan bangsa yang makin meruncing dan kompleks pasca Pilkada DKI Jakarta.

Awalnya hanya masalah perbedaan pilihan tapi lama kelamaan aroma SARA semakin kentara dan terlihat jelas menjadi sumber pertikaian dan konflik terutama di dunia maya atau media sosial.  Media sosial adalah sarana efektif dalam menyelipkan benih-benih permusuhan.

Fenomena sekarang sangat mengerikan dan mengkhawatirkan. Rakyat dipaksa melihat tontonan yang tidak bisa menjadi tuntunan. Rakyat dipaksa untuk memilih satu sisi dengan memusuhi sisi lain yang berbeda.

Demikian disampaikan Wakil Ketua MPR RI Mahyudin di depan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Banjarmasin dalam acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kerjasama MPR RI dengan Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Kalimantan Selatan di aula Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, Kamis (18/5).

Diutarakan Mahyudin, tidak ada yang mengetahui secara pasti siapa yang memulai. Tapi pasti ada yang mengompori terutama di media sosial.  

"Kita tidak tahu siapa yang membuat dan yang memulai di media sosial apakah di dalam negeri atau asing. Yang  pasti sangat penuh dengan hasutan, provokasi, mengadu domba dan memecah belah," katanya.

Mahyudin menekankan,  fenomena tersebut tidak bisa dianggap remeh. Banyak fakta yang terjadi di berbagai negara dimana peperangan saudara terjadi di negara-negara yang berkonflik seperti Irak, Mesir dan Suriah yang menyebabkan banyak pertumpahan darah yang awalnya dari hasutan, provokasi melawan pemerintah dan ingin mengganti pemerintah.  Sampai sekarang tidak pernah selesai dan makin banyak menimbulkan korban.

"Apakah hal tersebut tidak mungkin terjadi di Indonesia, itu sangat bisa terjadi jika kita tidak antisipasi sekarang.  Kami pimpinan MPR merasakan keresahan rakyat tersebut.  Dialog tentang kebangsaan dan Pancasila makin sering diinginkan rakyat sekarang untuk melawan potensi-potensi perpecahan bangsa," imbuhnya.

Sebenarnya, rakyat Indonesia sangat mengetahui dan paham soal Pancasila tapi kadang-kadang jika tidak diingatkan akan lupa terus. Ini yang harus diingat. Indonesia adalah negara ber-Pancasila bukan negara agama dan bukan pula negara sekuler. Indonesia adalah negara yang wajib beragama.

"Dengan agama, rakyat Indonesia harus saling hormat menghormati sehingga terbina kerukunan hidup.  Fenomena panas saat ini karena agama masuk ke ranah politik dan itu masalah. Padahal semestinya politik sangat dilarang membawa-bawa SARA," tandasnya. [zul]
Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
0%
Kocak
Kocak
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
0%
Waspada
Waspada
0%
Takut
Takut
0%

Komentar Pembaca
Aksi 171717, Ide Brilian Panglima TNI

Aksi 171717, Ide Brilian Panglima TNI

, 17 AGUSTUS 2017 , 23:00:00

Jokowi Optimis Meski Utang Bertambah

Jokowi Optimis Meski Utang Bertambah

, 17 AGUSTUS 2017 , 21:00:00

<i>Nyemplung</i> Di Kolam Bundaran HI

Nyemplung Di Kolam Bundaran HI

, 16 AGUSTUS 2017 , 04:39:00

Pamerkan Alutsista

Pamerkan Alutsista

, 16 AGUSTUS 2017 , 03:51:00

Diundang Ke Kairo

Diundang Ke Kairo

, 16 AGUSTUS 2017 , 02:45:00

Nyawa Ahok Dibandrol 1 M

Nyawa Ahok Dibandrol 1 M

Politik16 Agustus 2017 09:01

Abaikan Putusan Kasasi MA, Menteri Yasonna Mestinya Dijatuhi Sanksi
Mega: Saya Dianggap Alien

Mega: Saya Dianggap Alien

Politik16 Agustus 2017 08:53

Inilah Jabatan Deddy Mizwar Di Partai Gerindra
PDIP Merasa Terganggu Dengan Doa Tifatul Sembiring