Berita Politik

Telkom Indonesia
Rita Widyasari

Mangkir Lagi, Politisi PAN Diminta Kooperatif

Kasus Korupsi Proyek Cetak Al Quran

X-Files  RABU, 17 MEI 2017 , 08:31:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Mangkir Lagi, Politisi PAN Diminta Kooperatif

Dewi Mangkir/Net

RMOL. Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah membenarkan Dewi mangkir untuk menjalani pemeriksaan. Penyidik pun bakal melayangkan surat panggilan untuk Dewi.

"KPK mengimbau saksi DC (Dewi Coryati) kooperatif ke­pada penyidik," kata Febri. Menurut dia, penyidik bisa menjemput Dewi jika tak datang pada panggilan berikutnya.

Bukan pertama kali Dewi mangkir diperiksa. Pekan lalu, anggota Komisi VIII DPR periode 2009-2014 itu dijadwalkan diperiksa pada Rabu, 10 Mei 2017. Namun dia tak datang.

Anggota DPR dari daerah pemilihan Bengkulu itu baru non­gol di markas KPK di Kuningan, Jakarta Selatan dua hari kemu­dian, Jumat 12 Mei 2017.

Kemarin, tersangka kasus ini, Fahd E Fouz A Rafiq kembali menjalani pemeriksaan lanjutan. Ketua Umum Angkatan Mudah Partai Golkar itu blak-blakan mengenai isi pemeriksaan dirinya. "Penyidik menanyakan aliran-aliran dana yang diduga diperoleh pihak lain," ungkapnya.

Dia pun membenarkan adanya pembagian duit dari hasil proyek cetak Al Quran. Menurut dia, keterangan soal itu sudah disam­paikan kepada penyidik.

Disinggung mengenai adanya jatah untuk anggota DPR yang meloloskan anggaran proyek, Fahd enggan menjelaskan. "Kita tunggu saja di persidangan," elaknya.

Menurut Febri, usai pemerik­saan para saksi KPK memutuskan memperpanjang masa penahanan tersangka Fahd. "Penahanan ter­sangka FEF diperpanjang untuk 40 hari ke depan," katanya.

Fahd ditetapkan sebagai ter­sangka pada 27 April 2017 lantaran diduga menerima uang Rp 3,4 miliar dari proyek cetak Al Quran. Anak pedangdut A Rafiq itu diduga menerima duit proyek ini bersama politisi Partai Golkar Zulkarnaen Djabar dan anaknya, Dendy Prasetya.

Pada kasus ini, Zulkarnaen di­vonis 15 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider satu bulan kurungan. Sedangkan Dendy, anak Zulkarnaen, divonis delapan tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider satu bulan kurungan.

Pasangan bapak dan anak itu terbukti menerima uang fee atau komisi Rp 4,7 miliar dari PT Batu Karya Mas. Perusahaan itu memberikan komisi karena dibantu dalam memenangkan tender proyek pengadaan laboratorium komputer Madrasah Tsanawiyah tahun anggaran 2011.

Selain itu, Zulkarnaen dan Dendy terbukti memenangkan PT Sinergi Pustaka Indonesia dalam tender proyek peng­gandaan Al Quran tahun ang­garan 2012. Pada proyek ini keduanya mendapat uang senilai Rp 9,6 miliar. Fahd diduga menerima uang dari dua proyek itu.

Ketika persidangan kasus ini 2014 lalu, Zulkarnaen Djabar mengaku diminta diminta Fahd untuk melobi Dirjen Bimas Islam Namun, Zulkarnaen me­nyarankan Fahd agar melobi lewat Priyo Budi Santoso, Wakil Ketua DPR saat itu.

"Saya bilang Fahd, kenapa ng­gak Priyo saja, biar lebih kuat," kata Zulkarnaen ketik bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta 17 Februari 2014.

Fahd meminta tolong pada Zulkarnaen karena perusahaan yang dibawa Fahd yakni PT Adhi Aksara Abadi Indonesia terancam kalah dari PT Macanan Jaya Cemerlang (MJC), yang menurunkan harga dalam proyek Al Quran.

Namun, menurut Zulkarnaen, Fahd ingin lobi-lobi tersebut segera dilakukan ke pejabat Kementerian Agama. Fahd menolak saran Zulkarnaen untuk melobi lewat Priyo.

Zulkarnaen akhirnya menghubungi pejabat Kemenag dan mengatakan bahwa PT Macanan membanting harga dan khawatir akan ada salah cetak Al Quran.

Zulkarnaen juga mengatakan bahwa PT Adhi Aksara perusa­haan telah berpengalaman dalam pencetakan Al Quran. "Saya bicara poin informasi dari Fahd. Ada pelelangan Al Quran, ada info saya sebagai anggota (DPR) berkewajiban mengetahui ada perusahaan yang banting harga, itu PT Macanan," terangnya.

Dalam surat dakwaan yang disusun jaksa KPK, Fahd ber­sama Dendy Prasetia pernah bertemu sejumlah pejabat Ditjen Bimas Islam Kemenag. Fahd mengaku sebagai utusan Zulkarnaen dan mengatakan pekerjaan proyek tersebut akan diserahkan padanya.

Kemudian, menurut jaksa, pejabat Ditjen Bimas Islam menyatakan siap membantu pelaksanaan proyek tersebut.

Kilas Balik
Fahd Arafiq Pernah Jadi Calo Anggaran Infrastruktur Daerah

Fahd El Fouz A Rafiq pernah menjadi pesakitan di KPK. Ia pun dijebloskan ke penjarakarena divonis bersalah dalamkasus suap pengurusan Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) di DPR.

Fahd bersama Haris Andi Surachman terbukti menyuap ang­gota DPR dari Fraksi PAN, Wa Ode Nurhayati untuk meloloskanproposal alokasi DPID untuk tiga kabupaten di Nanggroe Aceh Darussalam pada APBN 2011.

Fahd divonis 2,5 tahun pen­jara oleh majelis hakim pada 11 Desember 2012. Dia pun bebas bersyarat pada 23 Agustus 2014 lalu.

Sementara, Haris divonis 2 tahun penjara. Dalam putusan­nya, majelis berpendapat Haris terbukti bersalah melakukan tin­dak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair, Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hakim Purwono Edi Santoso menguraikan, peristiwa pidana itu bermula ketika Haris ber­temu Fahd El Fouz di DPR sekitar September 2011. Haris diminta Fahd mencarikan ang­gota Banggar DPR yang dapat mengupayakan Kabupaten Aceh Besar, Pidie Jaya, dan Bener Meriah sebagai penerima DPID tahun anggaran 2011.

Haris menyanggupi permint­aan Fahd. Kemudian, ia men­ghubungi Syarif Achmad selaku staf Wa Ode Nurhayati (WON) Center. Setelah berhasil men­ghubungi Syarif, Haris mem­inta tolong agar Syarif dapat memfasilitasi keinginan Fahd untuk bertemu dengan Wa Ode. Beberapa hari kemudian, Haris bertemu Syarif dan Wa Ode.

Purwono melanjutkan, Haris menyampaikan permintaan Fahd di dalam pertemuan itu. Wa Ode menyanggupi dan meminta mas­ing-masing daerah menyiapkan proposal. Sekitar awal Oktober 2010, Fahd kembali meminta ketiga kabupaten itu diupayakan sebagai daerah penerima DPID, masing-masing sebesar Rp 40 miliar.

Namun, Wa Ode meminta komitmen fee enam persen dari alokasi DPID yang akan diteri­ma masing-masing kabupaten. Fahd kemudian menghubungi seorang pengusaha di Aceh bernama Zamzami untuk me­nyiapkan proposal. Fahd juga meminta Zamzami menyediakan dana Rp7,34 miliar sebagaimana permintaan Wa Ode.

Setelah menerima uang dari Zamzami, Fahd menghubungi Kepala Dinas PU Kabupaten Bener Meriah, Armaida. Fahd meminta Armaida menyiapkan proposal dan dana Rp 5,65 miliar untuk pengurusan alokasi ang­garan DPID Kabupaten Bener Meriah. Armaida menyanggupi dengan menyetorkan Rp 5,64 miliar ke rekening Fahd.

Menurut Purwono, dalam rangka memenuhi permintaan Fahd, pihak dari Kabupaten Aceh Besar, Pidie Jaya, dan Bener Meriah membuat pro­posal DPID sebesar Rp 50 miliar, Rp 226,291 miliar, dan Rp 50 miliar. Ketiga proposal itu diser­ahkan Fahd kepada Haris. Fahd mengirimkan uang kepada Haris untuk memenuhi komitmen den­gan Wa Ode.

Selanjutnya, Fahd mentransfer uang itu ke rekening tabungan Haris di Bank Mandiri secara bertahap. Pertama, tanggal 13 Oktober 2010 sebesar Rp 2 miliar dan Rp 1 miliar. Kedua, tang­gal 14 Oktober 2010 sebesar Rp 2 miliar. Ketiga, tanggal 18 Oktober 2010 sebesar Rp 1 miliar, sehingga seluruhnya berjumlah Rp 6 miliar.

Sebagai realisasi komitmen fee enam persen, Haris menyer­ahkan uang Rp 5,5 miliar kepada Wa Ode melalui Sefa Yulanda. Sefa menyetorkan Rp 5,25 mil­iar ke rekening Wa Ode secara bertahap dalam rentang waktu tanggal 13 Oktober sampai 25 Oktober 2010. Atas perintah Wa Ode, Sefa menyetorkan Rp 250 juta sisanya ke rekening Syarif.

Terkait alokasi DPID Kabupaten Minahasa, sekitar Oktober 2010, Purwono melanjut­kan, Haris bertemu Wa Ode di Gedung DPR. Haris menyampaikan permintaan Saul Paulus David Nelwan dan Abram Noach Mambu agar Kabupaten Minahasa ditetapkan sebagai daerah penerima DPID tahun anggaran 2011 sebesar Rp 15 miliar.

Wa Ode meminta Haris meny­iapkan proposal dan dana Rp 750 juta. Haris menerima transfer Rp 900 juta dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tinneke Henrietha melalui Saul Paulus David Nelwan, Direktur PT Gemini Indah Maestro Abram Noach Mambu, dan Direktur PT Trinity Sukses Gilbert Mogot Tewu Wantalangi.

"Setelah menerima proposal DPID Kabupaten Minahasa sebesar Rp 35,315 miliar, Haris menyerahkan uang Rp750 ju­ta kepada Wa Ode Nurhayati melalui Sefa Yolanda. Uang Rp 750 juta disetorkan Sefa Yolanda ke rekening Wa Ode Nurhayati secara bertahap pada 27 Oktober 2010 Rp 500 juta dan 1 November 2010 Rp 250 juta," ujar Purwono. ***
Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
0%
Kocak
Kocak
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
0%
Waspada
Waspada
0%
Takut
Takut
0%

Komentar Pembaca
Prabowo Puji Mahasiswa UBK

Prabowo Puji Mahasiswa UBK

, 18 AGUSTUS 2017 , 21:00:00

Anggota OPM Berikrar Setia NKRI

Anggota OPM Berikrar Setia NKRI

, 18 AGUSTUS 2017 , 19:00:00

Foto Bersama Presiden

Foto Bersama Presiden

, 17 AGUSTUS 2017 , 02:21:00

HUT RI DI Pyongyang

HUT RI DI Pyongyang

, 17 AGUSTUS 2017 , 10:57:00

Cium Merah Putih Dengan Khidmat

Cium Merah Putih Dengan Khidmat

, 17 AGUSTUS 2017 , 22:30:00