Berita Politik

Telkom Indonesia
Ramadhan

Mari Kita Berlomba Jadi Pembohong

Catatan Tengah  SELASA, 16 MEI 2017 , 13:06:00 WIB | OLEH: DEREK MANANGKA

Mari Kita Berlomba Jadi Pembohong

Jokowi-Mega/Net

MEGAWATI Soekarnoputri digadang-gadang bakal terjerat atau dijerat kasus BLBI (Bantuan Likwiditas Bank Indonesia). Joko Widodo, disebut-sebut sebagai kader PKI (Partai Komunis Indonesia).
Dua cerita di atas merupakan contoh informasi sepotong sepotong yang beredar luas di masyarakat melalui dunia maya, media sosial.

Yang menarik, baik Megawati yang mantan Presiden RI (2001-2004) dan Joko Widodo yang terpilih untuk masa jabatan 2014-2019, tidak merespon terhadap informasi yang menyangkut diri mereka.

Entah karena tidak membaca dan tidak mengetahuinya atau karena tidak merasa perlu menanggapinya. Yang jelas dengan diamnya Megawati dan Joko Widodo atas peredaran informasi tersebut, telah menimbulkan berbagai penafsiran.

Sudah lama saya memperhatikan masalah ini. Namun tidak mau memberikan wacana dan persepktif.

Pertama saya bukan jurubicara kedua tokoh nasional tersebut. Kedua, khawatir dituduh sebagai wartawan, pengamat yang berpihak kepada dua orang Presiden tersebut. Gara-gara secara tertulis, saya banyak menulis dan mengaku kenal keduanya lewat Taufiq Kiemas, almarhum.

Tetapi dua hari lalu saya tersentak oleh sebuah panel di televisi Amerika, CNN.

Di situ ditampilkan James Barshky, seorang warga negara Amerika yang pernah bekerja sebagai mata-mata, agen rahasia KGB. Agen mata-mata Rusia & Uni Sovyet yang menjadi saingan utama agen rahasia Amerika - CIA.

"Apapun persoalan yang dia hadapi, saya tidak mau memberikan komentar. Tidak elok, sebab dia tokh merupakan presiden kita", begitu Barshky menjawab ketika diminta menilai keputusan Presiden Donald Trump yang menerima Menlu Rusia Sergey Lavrov dan Dubes Rusia untuk Amerika Sergey Kislyak di Oval Office, Gedung Putih, Washington, pekan lalu.

Untuk diketahui, CNN yang pemberitaannya terkesan sangat anti-Trump, bulan-bulan terakhir ini, terus menyiarkan semua kelemahan Donald Trump.

Menariknya, semua kelemahan Trump itu diperkuat dengan data. Seperti halnya kelemahan dan kesalahan Trump menerima Menlu dan Dubes Rusia di Oval Office, kantor pribadi Presiden AS.

Tempat itu dianggap sangat steril. Tidak pernah ada tamu asing yang boleh diterima Presiden AS di situ. Dan yang paling dicecar CNN pertemuan itu hanya didokumentasi oleh fotografer Rusia, anggota rombongan Menlu Lavrov.

Sementara wartawan foto AS sekalipun diakreditasi di Gedung Putih, tidak diizinkan sama sekali, memotret acara tersebut. Fotograger Gedung Putih sendiri tidak mendokumentasi acara itu.

Hal mana membuat Donald Trump, tak ubahnya seorang "boneka" Donald Bebek, di mata warga AS yang tidak suka padanya.

Saya menilai, sikap Barshky seorang bekas agen mata-mata yang bisa jadi tidak beragama, masih memegang etika dan paham bagaimana menghormati seorang Presiden.

Hal ini sangat kontras dengan yang saya temui di negara kita.

Ada sejumlah sosok, WNI yang dikenal punya status sosial berpendidikan, agamis, Panca Silais, moralis, nasionalis namun karena sedang berseberangan dengan Mega dan Jokowi, tidak segan-segan memviralkan informasi yang mendiskreditkan kedua presiden itu.

Hanya karena sedang berstatus aktifis dan beroposisi dan mungkin juga oportunis, maka mereka lakukan cara yang tidak beretika. Menyebar luaskan informasi yang membohongi masyarakat.

Saya berkesimpulan pengaitan Megawati dalam kasus BLBI, sangat dipaksakan dan direkayasa.

Sebab yang diangkat ke permukaan, hanyalah soal bagaimana Megawati selaku Presiden memberikan pemutihan Release & Discharge kepada semua obligor BLBI.

Yang disebut mendapat perlakuan istimewapun hanya satu obligor. Yakni Gajah Tunggal Group, yang dimiliki Syamsul Nursalim.

Padahal yang mendapat pengampunan, semua mereka yang mengalami kesulitan likwiditas. Tanpa kecuali. (Sayang saat itu, saya tidak punya bank ataupun hutang triliunan rupiah).

Dan penetapan Release & Discharge itu, bagian dari perintah MPR-RI, melalui sebuah ketetapan (TAP MPR-RI). Ketika MPR-RI mengeluarkannya, yang jadi Ketua-nya Amien Rais.

Setidaknya pendiri PAN dan disebut-sebut sebagai Bapak Reformasi ini, tahu sejarahnya.

Sementara yang memberi paraf di dokumen yang ditanda-tangani Presiden Megawati tersebut, ada Menko Perekonomian (Dorodjatun Kuntjoro-Jakti), Menko Polkam (SB Yudhoyono) dan Jaksa Agung (A. Rachman).

Seingat saya, ketig orang ini masih dalam keadaan sehat walafiat.

Sehingga secara logika, tidak adil dan wajar, jika hanya Megawati yang jadi sorotan dalam kasus BLBI.

Selain itu sejarah BLBI itu, yang jauh dari kepentingan Megawati, tidak pernah disinggung.

Pasalnya, ketika diluncurkan Desember 1997, saat itu yang menjadi Presiden RI adalah Jenderal Besaar Soeharto.

Nah, Megawati masih berada di luar kekuasaan, statusnya sebagai orang luar tidak disinggung sama sekali, tapi justru ujug-ujug loncat bahwa putri Proklamator itulah yang paling bersalah.

Kalau boleh disarkastiskan, ada pohon durian yang ditanam oleh cecunguknya Presiden Soeharto. Beberapa tahun kemudian, pohon itu berbuah mangga. Dan Megawatilah yang memetiknya.

Mega, sang nenek yang sudah menjanda, lantas membagikan mangga itu kepada saudara-saudaranya Taufiq Kiemas.

Nah di sini Mega patut dijerat oleh pasal pidana yang berlapis-lapis. Mumpung Megawati tak puya penasehat lagi, setelah suaminya berpulang 4 tahun lalu.

Di sini terjadi penyesatan dan pembohongan.

Seharusnya Gubernur Bank Indonesia di tahun 1997 yakni Soedradjad Djiwandono, pihak yang mencairkan dana ratusan triliun itu kepada konglomerat yang saat ini banyak di antara mereka berstatus "naga", perlu ditanya.

"Gimana ceritanya nih mas Dradjad", begitu mungkin pertanyaannya seandainya saya jadi penyidik KPK.

Selaku penyidik yang terjangkit keberanian Novel Baswedan, saya akan bertanya demikian, sekalipun saya sadar Soedradjad merupakan saudara ipar Jenderal Prabowo Subianto.

Jadi kalau mau membongkar masalah BLBI, harus dimulai dari sejarah dikucurkannya ratusan triliun rupiah itu di tahun 1997. Bukan apa yang dicurigai di tahun 2017!

Begitu juga mengaitkan Joko Widodo sebagai kader PKI. Dari mana logikanya? Bukankah Jokowi lahir di tahun 1961?

Apakah Jokowi yang berusia lima tahun bisa menjadi kader PKI - partai yang dilarang eksis di Indonesia melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementera (TAP MPRS) tahun 1966?

Logikanya, apakah Jokowi yang berusia 5 tahun, masih bisa dibina menjadi kader oleh partai terlarang?

Banyak yang mudah lupa atau sengaja menyembunyikan fakta, lalu secara sadar melakukan pembohongan.

Yang sengaja dilupakan - setelah PKI dinyatakan terlarang, semua aktifitas kehidupan di Indonesia, praktis dibawa kontrol rezim militer �" otoriter Orde Baru.

Sampai dengan tahun 1976 saja, 10 tahun setelah PKI dinyatakan terlarang Surat Keterangan Bebas/Tidak Terlibat G30S/PKI, wajib dikantongi oleh setiap pelajar, mahasiswa dan calon karyawan.

Ada seksi di setiap lembaga militer yang melakukan Litsus (Penelitian Khusus) bagi setiap warga, tanpa kecuali - sepanjang otoritas militer merasa perlu dan menaruh curiga.

Menjadi pertanyaan, apakah pihak yang menuduh Jokowi sebagai kader PKI sedang menuding pejabat militer yang bertugas di Solo saat Jokowi, sebagai organ-organ militer pembohong?

Saya sih bisa memahami perasaan mereka yang tidak suka kepada Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden ke-5 dan Joko Widodo Presiden ke-7.

Sebab mungkin hal serupa akan saya lakukan juga, bila saya dalam posisi dan memiliki kepentingan yang sama dengan para pembohong.

Tapi mbok yah beretika dan berkualitas dikit gitu. Paling tidak tirulah cara James Barshky seorang bekas agen rahasia KGB, tapi berkewarga negaraan Amerika.

Secara moral, dari sudit di atas, nilai Barshky, nol bahkan negatif. Sebab sebagai agen bayaran, dia bekerja untuk negara asing yang musuh negaranya. Dia bukan lelaki nasionalis. Dia manusia bayaran. Manusia "wani piro".

Tapi ada satu titik dia mengambil posisi, bahwa salah atau benar Donald Trump sebagagi Presiden AS, dia tempatkan sebagai pemimpin yang patut dihormati.

Dengan pemahaman seperti itu, dia tidak merasa pantas memberi penilaian (negatif).

"Biarlah penilaian itu saya simpan untuk diri saya", jawabnya sewaktu didesak untuk memberi "clue".

Atau kalau cara Barshky ini tidak sesuai dengan nilai-nilai norma dan moral bangsa Indonesia, saya usulkan mari kita beramai-ramai menjadi pembohong.

Barangkali era keterbukaan dan informasi, memang lebih pantas dihadapi dengan budaya pembohong. [***]

Penulis adalah wartawan senior
Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
0%
Kocak
Kocak
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
0%
Waspada
Waspada
0%
Takut
Takut
0%

Komentar Pembaca
Resmi Tersangka, Hary Tanoe Akan Diperiksa
Tempat Ahok Bukan Di Mako Brimob

Tempat Ahok Bukan Di Mako Brimob

, 23 JUNI 2017 , 15:00:00

Terima Raja dan Sultan Nusantara

Terima Raja dan Sultan Nusantara

, 22 JUNI 2017 , 03:38:00

Bersama Walikota Tangsel

Bersama Walikota Tangsel

, 22 JUNI 2017 , 02:56:00

TNI Dan Wartawan Bukber

TNI Dan Wartawan Bukber

, 22 JUNI 2017 , 03:57:00